INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Wakil Ketua DPRD Indramayu, Amroni melakukan Reses Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di Blok Kitana Lor Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu. Jumat, 17 Februari 2023.
Persoalan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, masih santer dikeluhkan masyarakat petani kepada anggota DPRD Indramayu yang turun langsung ke daerah pemilihan untuk bertemu dengan konstituen sekaligus menjaring aspirasi.
Wakil Ketua DPRD Indramayu, Amroni mengatakan, persoalan sulitnya masyarakat petani dalam mendapatkan jatah pupuk subsidi dari pemerintah terjadi hampir setiap tahun saat musim tanam tiba. Hal ini tentunya pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian agar melakukan evaluasi terutama masalah pendataan.
“Makanya kami merekomendasikan ke Pemerintah Daerah lewat Dinas Pertanian agar kelompok tani yang sudah tidak aktif, agar di evaluasi,” katanya.
Amroni menjelaskan, setiap tahun itu dilakukan pendataan petani bersama instansi terkait untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan kebutuhan riil pupuk dari kelompok tani untuk satu periode tertentu dalam pengelolaan usaha taninya. Namun data itu harus benar-benar akurat agar petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.
“Salah satu permasalahan yang terjadi itu karena tidak semua petani memiliki sawah, melainkan banyak petani penggarap. Jangan sampai yang punya sawah tidak terdata, sedangkan petani penggarap setiap tahun mengusulkan. Mending sawah tersebut masih di garapnya, kalau orang yang garap beda, tentu menjadi masalah di lapangan,” ungkapnya.
Masih dikatakan Amroni, anggota Fraksi PKB DPRD Indramayu selalu menyampaikan secara tegas kepada Bupati Indramayu di setiap musim tanam ketiga untuk cadangan nanti di musim rendeng.
“Kita sudah sampaikan keras ke Bupati Indramayu agar di antisipasi jauh-jauh hari salah satunya itu tadi,” paparnya.
Ia meminta kepada masyarakat petani, agar tertib terlebih dahulu dengan menginput datanya dengan benar dan saling mengingatkan sesama petani.
“Asal terdaftar saja dulu sebagai penerima pupuk subsidi. Kalau tidak terdaftar, itu tidak akan mendapatkan pupuk. Karena pertanggungjawabannya juga sesuai dengan awal pengusulan. Ketika orang itu tidak diusulkan sebagai penerima, ya tidak dapat pupuk walaupun punya sawah dan garap sawah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meyakini adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menimbun pupuk subsidi demi keuntungan yang lebih tinggi.
“Saya yakin masalah-masalah lain juga pasti ada. Mungkin ada oknum yang nakal menimbun pupuk untuk di jual ke tempat lain atau dijual dengan harga yang lebih mahal,” katanya.
Problem lain juga yang terjadi di Indramayu itu terkait dengan tahun anggaran yang berbeda dengan masa tanam. Dimana ketika petani tanam, tahun anggarannya belum siap. Ataupun sebaliknya, ketika tahun anggarannya siap, namun sudah lewat masa tanamnya.
“Ini juga menjadi problem buat kita. Makanya kita dorong pemerintah kabupaten Indramayu bagaimana caranya disaat petani butuh pupuk, pupuk tersebut tersedia tidak menunggu masa anggaran,” tuturnya.
Sementara itu, Kuwu Desa Cangkingan Didi Wahyudi mengatakan, pemilik kartu tani sejatinya harus petani pemilik dan bukan petani penggarap. Akan tetapi, kegunaannya untuk petani penggarap.
“Kalau kartu tersebut yang memegang adalah petani pemilik sawah, insya Allah tidak akan merasakan kekurangan jatah dari Pemerintah. Jadi, siapapun nanti yang menggarap sawah itu, pemilik sawah bisa memberikan kartu taninya kepada petani penggarap. Mungkin itu solusi terbaiknya,” katanya.
Yudi menghimbau, kepada masyarakat petani yang belum mendapatkan kartu tani agar segera menghubungi raksa bumi Desa Cangkingan dengan membawa persyaratan KK KTP yang nantinya akan di bawa ke Badan Penyuluh Pertanian (BPP) baik secara koletif maupun sendiri-sendiri.
“Makanya untuk tertib data, mohon kerjasamanya bagi petani pemilik yang belum mendapatkan kartu tani, bisa hubungi raksa bumi.” Pungkasnya.
