INDRAMAYUA,(Fokuspantura.com),- Kebijakan FDS (Five Day School) atau sekolah lima hari yang tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 berdampak pada kegiatan pendidikan agama di madrasah diniyah dan pesantren bahkan mengancam eksistensi madrasah diniyah yang sudah berlangsung sejak lama untuk membentuk karakter generasi bangsa yang berakhlak dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.
Pemberlakuan kebijakan FDS (Five Day School) yang mewajibkan siswa belajar disekolah delapan jam setiap hari juga akan membuat anak secara psikologis terkrangkeng disekolah, karena aktivitas keseharian anak disekolah dari pagi sampe sore akan membuat kebebasan anak untuk melakukan kegiatan diluar sekolah.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, Juhadi Muhammad menyatakan penolakan yang diikuti oleh sekitar 15 ribu warga Nahdiyin Kabupaten Indramayu. Bahkan dalam pernyataan sikap PC NU Kabupaten Indramayu yang diterima Fokuspantura.com adalah :
1.Menolak pemberlakuan sekolah lima hari (Five Day School)
2.Meminta pemerintah pusat agar segera mencabut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 yang mendasari diberlakukanya sekolah lima hari.
3.Meminta kepada Bupati Indramayu untuk tidak memberlakukan sekolah lima hari di Kabupaten Indramayu dan menginstrusikan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menghentikan kegiatan sosialisasi FDS ke sekolah-sekolah.
4.Meminta kepada pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan sungguh-sungguh disertai dengan alokasi anggaran daerah secara rutin untuk menunjang operasional MDTA di kabupaten Indramayu
5.Meminta kepada semua masyarakat khususnya warga nahdliyin untuk senantiasa menjaga ketenangan ditengah kontroversi besar yang ditimbulkan oleh kebijakan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 dengan tetap berkhidmat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan baik.
“Maka berdasarkan pernyataan sikap diatas, kami meminta kepada ibu Bupati Indramayu untuk segera memberi jawaban atas pernyataan tersebut.”ungkap Ketua PC NU Indramayu, H.Juhadi Muhammad
Koordinator lapangan (Korlap) Aksi, Iing Rohimin mengungkapkan, massa aksi melibatkan dari unsur struktur dan lembaga-lembaga yang ada di PCNU Indramayu, bahkan dari berbagai organisasi dan mahasiswa pun ikut berpartisipasi turun ke jalan.
“Massa sekitar lima belas ribuan, melibatkan semua unsur masyarakat, struktur dan lembaga PCNU Indramayu, termasuk Oi fans Iwan Fals, mahasiswa dan lainnya,” ujar Iing yang juga salah satu pengurus PCNU dan Lakpesdam NU Indramayu.
Menurutnya, unjuk rasa kali ini tidak tanggung-tanggung, ribuan massa yang diturunkan tersebut langsung dipimpin oleh ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Indramayu, H Juhadi sebagai Koordinator Umum (Kordum) Aksi. Bukan hanya itu, ribuan Banser akan diturunkan untuk mengamankan massa aksi, dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk warga setempat.
Iing menjelaskan, aksi akan dilakukan secara longmarch, orasi dan penyerahan pernyataan sikap. Aksi unjuk rasa dimulai di kantor PCNU Indramayu diawali dengan pembukaan pada pukul 09.00 WIB, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Yalal Wathon, dan sambutan ketua PCNU Indramayu.
Pukul 10.00 WIB massa bergerak menuju DPRD Indramayu untuk orasi dan penyerahan pernyataan sikap. Satu jam kemudian dilanjutkan ke Pendopo Indramayu untuk orasi, istighotsah, dan dialog dengan bupati Indramayu.
Lalu setelah shalat berjamaah Dzuhur, massa menuju kantor Dinas Pendidikan Indramayu untuk orasi dan penyerahan pernyataan sikap. Setelah itu massa berkumpul di Gor Singalodra untuk penutupan pada pukul 14.00 WIB.
“Kami mengajak masyarakat wujudkan pendidikan karakter yang beradab dan berwawasan kebangsaan melalui madrasah. Permendikbud nomor 23 tahun 2017 akan berdampak buruk bagi tatanan kehidupan bangsa, maka kami menolak tegas,” pungkasnya.
NU Indramayu Kecewa Bupati Tak Temui Massa Aksi
Sekjen PCNU Indramayu, Mujani mengaku kecewa karena dalam aksi yang dilakukan ribuan warga NU tidak dihadiri dan diterima oleh Bupati Indramayu, pasalnya yang terpenting adalah sikap konkrit kepala daerah terhadap komiten penolakan FDS.
“Kami kecewa, karena tidak bisa langsung ditandatangani pernyataan untuk menghentikan FDS di sekolah-sekolah di Indramayu. Bupati atau wakil bupati pun tidak ada bahkan kami hanya ditemui Asda II Pemda Indramayu Susanto dan Kepala Dinas Pendidikan M Ali Hasan, mereka tidak mau menandatangani pernyataan tersebut.”tuturnya.
Menurutnya, terkait penerapan Perda nomor 12 tahun 2012 tentang Madrasah Diniyah, Pemda Indramayu hingga saat ini tidak serius, meski sudah dianggarkan di APBD namun realisasinya masih belum diterapkan.
:APBD 2017 dianggarkan sebesar 14 Milyar, namun hingga saat ini, hingga anggaran murni selesai belum juga direalisasikan. Kami sangat kecewa.”tuturnya.
Massa aksi berhasil masuk dari gerbang alun-alun pendopo Indramayu, dan meminta bupati untuk menemui massa atau perwakilannya, namun tidak berjalan lancar karena Bupati enggan keluar.
Asda II Setda Indramayu, E.Susanto beralasan bahwa Bupati sedang tidak ada di kantor karena sedang ada kegiatan di lapangan, tidak dijelaskan agenda apa dan di mana bupati Indramayu Anna Sophanah berada.
“Bupati sedang di lapangan, kasihan kalau harus menunggu lama,” tuturnya.
Sumber Fokuspantura menyebutkan, pada saat yang bersamaan, Bupati Indramayu, Hj.Anna Sopanah sedang mengikuti Pembukaan MTQ Tingkat Kecamatan di Desa Benda Karangampel dan Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat.(Ihsan)
