Tinjauan Keperdataan Melawan Hukum pada Penjualan Produk Skincare yang Overclaim Oleh Para Mafia Skincare

Dibaca: 18

Oleh : Erus Rusman *)

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman meningkatnya juga minat masyarakat dalam berbelanja online di dalam E-Commerce seperti Tiktok Shop dan salah satu produk-produk yang dibelanjakan yaitu produk perawatan kulit/Skincare. Dengan adanya penjualan yang meningkat maka banyak juga pelaku usaha yang bersaing antar Produk Demi mendapatkan keuntungan Sebesar-besarnya. Dengan adanya persaingan yang ketat ini mengakibatkan banyaknya produsen Skincare yang menggunakan berbagai strategi pemasaran Agar dapat menarik perhatian konsumen. Overclaim merupakan suatu bentuk tindakan klaim berlebihan terhadap manfaat Dari suatu produk yang digunakan. Dokter detektif adalah seorang dokter yang meneliti berbagai produk kecantikan yang dicurigai nya ada beberapa produk yang tidak aman untuk digunakan lalu ia gunakan sebagai konten untuk mengedukasi masyarakat agar lebih Waspada dalam pemakaian produk tersebut. Mafia Skincare dalam konteks artikel jurnal ini yaitu adalah Pengusaha / produsen skincare yang melakukan pelanggaran overclaim yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna produk agar dapat mengambil keuntungan sebesar besarnya dengan cara mengurangi takaran takaran yang terkandung dalam produk skincare tersebut sehingga dengan dikurangi nya takaran kandungan bahan yang di gunakan dalam pembuatan produk skincare tersebut dapat meraih keuntungan sebesar besarnya dengan menekan biaya produksi sekecil kecilnya. Dalam Karya Tulis ini penulis akan mencoba jelaskan bagaimana tinjauan keperdataan atas penjulan produk skincare yang Overclaim sehingga pembaca dapat mengetahui apa saja implikasinya dan efek nya atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum tersebut

Kata Kunci : Dokter Detektif, Badan POM, Skincare, Overclaim, Pelaku Usaha/Produsen Skincare, Perbuatan melawan hukum

ABSTRACT

Along with developments over time, people’s interest in shopping online in e-commerce such as Tiktok Shop has also increased and one of the products they buy is skin care products. With increasing sales, many business actors are competing between products to gain maximum profits. This intense competition has resulted in many skincare manufacturers using various marketing strategies to attract consumer attention. Overclaim is a form of excessive claim regarding the benefits of a product used. A detective doctor is a doctor who researches various beauty products and suspects that some products are unsafe to use and then uses them as content to educate the public to be more alert in using these products. The Skincare Mafia in the context of this journal article is skincare entrepreneurs/producers who commit overclaim violations which can be detrimental to the public as product users so that they can make large profits by reducing the dosage contained in the skincare product so that by reducing the dosage of the ingredients contained in it. used in making skincare products, you can achieve huge profits by reducing production costs to a minimum. In this paper, the author will try to explain how the civil review of the sale of overclaimed skincare products is carried out so that readers can find out what the implications and effects are of these unlawful acts.

Keywords: Detective Doctor, POM Agency, Skincare, Overclaim, Skincare Business Actor/Producer, Act against the law

PENDAHULUAN

Strategi Bisnis Yang di lakukan oleh Pelaku Usaha/Pebisnis Skincare

Dalam Tidakan overclaim yang dilakukan oleh pengusaha produk Skincare ditujukan agar konsumen lebih tertarik dengan produk yang ditawarkan dan mengikat hati konsumen sehingga konsumen tersebut dapat terdorong suatu keinginan dalam memiliki produk tersebut walaupun harga yang di tawarka termasuk dalam kategori Mahal. Tidak sedikit Para produsen Skincare melakukan strategi overclaim atau klaim berlebihan terhadap manfaat produk mereka. Overclaim dalam produk Skincare sering memberikan janji-janji yang tidak sesuai dengan realita mengenai hasil penggunaan produk dikarenakan terdapat kandungan komposisi yang dikurangi Demi mengefisiensikan pengeluaran bahan baku modal dalam penggunaan bahan bahan pembuatan produk Skincare tersebut. Jadi dengan adanya tindakan overclaim yang digunakan oleh para produsen Skincare maka seorang produsen Skincare tersebut diuntungkan dari segi pengeluaran biaya modal dan juga dari segi penjualan. karena produsen Skincare tersebut dapat menekan biaya operasional pengeluaran modal untuk bahan baku Skincare tersebut untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Karena dengan adanya pengurangan kandungan bahan yang digunakan dalam pembuatan Skincare tersebut maka dapat mengefisiensikan suatu pengeluaran untuk modal dalam pembuatan Skincare, akan tetapi Produk tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal sehingga seolah-olah Skincare yang dijual tersebut Memang betul-betul dapat meyakinkan konsumen dan produk tersebut di iklankan se-Qualified Mungkin seolah-olah produk tersebut kompeten dapat bersaing kualitas dengan produk sejenisnya. Sehingga pihak produsen Skincare dapat melonjakan harganya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal pada kenyataannya produk Skincare tersebut tidak layak untuk digunakan karena mengandung bahan-bahan yang tidak memenuhi standar kualifikasi untuk peredaran siap pakai kepada konsumen. Padahal standarnya sebuah produk Skincare seharusnya memiliki kandungan Bahan aktif yang sesuai standar kualifikasi dari produk Skincare pada umumnya dan jika sebuah produk Skincare tersebut memiliki kandungan Bahan aktif yang lebih rendah dari pada yang sudah dideskripsikan pada label Produk Skincare tersebut maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran Produk dalam tindakan overclaim Yang menjadi bentuk tindakan sejenis penipuan informasi yang menyesatkan masyarakat.

Siapakah Dokter Detektif ?

Dokter detektif adalah seorang dokter yang meneliti berbagai produk kecantikan yang dicurigai nya ada beberapa produk yang tidak aman untuk digunakan lalu ia gunakan sebagai konten untuk mengedukasi masyarakat agar lebih Waspada dalam pemakaian produk tersebut. Dokter detektif memiliki ciri khas dengan topeng di matanya untuk menutupi identitas aslinya. Dokter detektif merupakan seorang dokter yang muncul di media sosial Tik Tok untuk mempublikasikan rahasia dari beberapa Skincare yang dianggap overclaim atau klaim-klaim yang berlebihan dari berbagai produk Skincare. Seorang dokter detektif ini yang menyebut dirinya doktif Dalam akun tik tok nya mengatakan bahwa ada standar dosis dalam bentuk Skincare yang aktif untuk digunakan agar Skincare tersebut berfungsi di kulit pengguna. Namun tidak semua produk Skincare di buat secara sesuai dari dalam hal komposisi standar dosis yang sudah di tentukan.

Siapa itu Mafia Skincare ?

Mafia Skincare dalam konteks artikel jurnal ini yaitu adalah Pengusaha / produsen skincare yang melakukan pelanggaran overclaim yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna produk agar dapat mengambil keuntungan sebesar besarnya dengan cara mengurangi takaran takaran yang terkandung dalam produk skincare tersebut sehingga dengan dikurangi nya takaran kandungan bahan yang di gunakan dalam pembuatan produk skincare tersebut dapat meraih keuntungan sebesar besarnya dengan menekan biaya produksi sekecil kecilnya.

Sehingga para Mafia Skincare dapat menciptakan efisiensi penggunaan bahan dalam memproduksi produk tersebut sehingga terjadi ketidaksesuaian antara informasi mengenai berapa persen bahan yang digunakan yang tertera dalam label produk skincare tersebut dengan kenyataan yang di hasilkan dari riset yang dokter detektif lakukan.

Oleh karena itu sesuai hasil riset yang doktif lakukan yaitu dengan adanya pengurangan takaran takaran tersebut secara mayoritas dapat berdampak negatif bagi pengguna produk/konsumen skincare tersebut. Alhasil dengan penggunaan skincare yang dilakukan oleh konsumen maka pastinya berdampak terhadap ketidak maksimalnya hasil atas penggunaan produk tersebut oleh konsumen. Oleh karena itu lah kerugian kerugian yang ditimbulkan atas adanya tindakan pengurangan takaran yang tidak sesuai dengan keterangan yang di janjikan pada label produk skincare tersebut maka tindakan pelanggaran tersebut di sebut tindakan overclaim

Apa saja Bentuk pelanggaran yang di ungkap Oleh Dokter Detektif pada Pengusaha/Produsen Skincare yang melakukan pelanggaran Overclaim?

Dengan adanya kandungan bahan yang tertera pada label dari suatu produk Skincare maka banyak sekali produsen Skincare yang terkena Teguran melalui beranda tiktoknya dokter detektif Bahwa produk tersebut melakukan overclaim Disebabkan Pengusaha/produsen Skincare melakukan ketiktidaksesuaian penggunaan kandungan kadar bahan dalam pembuatan Skincare tersebut dengan keterangan yang ada di label produk Skincare nya. Contohnya Misalkan kandungan Retinol yang tertera pada keterangan komposisi label Skincare tersebut tertulis 2%, akan tetapi setelah diuji Lab oleh Dokter Detektif hanya 1,8% artinya penggunaan kandungan retinol pada Skincare tersebut masih kurang dan tidak sesuai keterangan yang tertera ada di dalam label kemasan Skincare tersebut. Oleh karena itu perlu adanya teguran dokter detektif kepada Pengusaha/Produsen Skincare ini yaitu sebagai peringatan kepada produsen/Pengusaha Skincare yang melakukan pelanggaran terhadap ketidaksesuaian takaran penggunaan komposisi bahan yang tertera dalam Deskripsi label serta ketidaksesuaian pemakaian bahan komposisi dalam standar yang seharusnya digunakan dalam pembuatan Skincare tersebut. Contoh lainnya yaitu misalkan suatu produk Skincare yang mengandung anti-aging mengklaim pada deskripsi label yang digunakan terdapat mengandung retinol 2% yang seharusnya dapat mengurangi tanda-tanda penuaan, namun ketika saat Hasil pengujian laboratorium maka kandungan retinol tersebut tidak memenuhi standar kualifikasi yang seharusnya dapat Mengurangi tanda-tanda penuaan karena kandungan retinol yang paling sebenar-benarnya hanya 0,5%, oleh karena itu tindakan tersebut dapat dikategorisasikan Suatu bentuk tindakan overclaim. dengan adanya kejadian seperti ini maka berdampak kepada kepercayaan seorang konsumen karena produk tersebut tidak dapat memberikan hasil yang dijanjikan seperti iklan yang dipublikasikan melalui E-Commerce maupun Media Sosial. Contoh lain yang dapat dijadikan kategorisasi Suatu bentuk overclaim yaitu seperti dengan adanya produk Skincare yang menjanjikan dapat menyembuhkan masalah kulit. Contohnya seperti produk yang mengklaimbahwa dapat mengatasi jerawat dengan cepat akan tetapi mengandung bahan berbahaya salah satunya seperti merkuri, steroid yang justru dapat menimbulkan iritasi, alergi bahkan kerusakan kulit yang permanen. Oleh karena itu Tindakan Overclaim yang terjadi pada produk Skincare dapat kita ada jabarkan lebih luas dan lebih banyaknya lagi Contoh Contoh kasus lainnya nya yaitu seperti : [2]

Mengklaim bahwa produk Skincare tersebut dapat memberikan hasil dalam jangka waktu yang sangat singkat misalnya menghilangkan bekas jerawat dalam satu hari tapi ternyata tidak
Mengatakan bahwa produk Skincare tersebut dapat menyembuhkan penyakit kulit tertentu tanpa disertai deskripsi secara medis atau uji klinis yang mendukung
Mengatakan suatu istilah yang tidak sesuai fakta dan realita seperti “100% bahan alami” atau “tanpa bahan kimia” Padahal ternyata produk tersebut masih mengandung bahan kimia tertentu.
Seolah-olah dapat menjanjikan hasil yang berbeda-beda untuk setiap individu dan Seolah-olah produk tersebut memiliki efektivitas yang universal.

Dengan adanya tindakan overclaim ini maka akan sangat dapat berpotensi sekali untuk membahayakan konsumen/ pengguna Skincare tersebut karena dengan digunakannya produk Skincare tersebut Produk tersebut tidak memberikan hasil seperti yang dijanjikan ataupun seperti yang dituliskan dalam deskripsi label Karena mereka sama saja seperti membeli dan menggunakan produk yang tidak sesuai ekspektasi dan tidak realistis. Atau bahkan produk tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu kita membutuhkan masyarakat yang cerdas dan cermat dalam memilih suatu produk yang di gunakan untuk tubuh kita agar dapat mereduksi kemungkinan dampak negatif dari produk tersebut.yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita.

Dasar Hukum yang mendasari tindakan pemublikasian informasi tentang pelanggaran Skincare yang melakukan Overclaim yang di lakukan oleh Dokter Detektif

Peran dokter detektif dalam penegakan hukum Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 28 F yang mengatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis Saluran yang tersedia. artinya dalam undang-undang dasar ini memberikan suatu hak kebebasan kepada dokter detektif untuk memberikan informasi Agar dapat mengedukasi masyarakat untuk Dapat lebih selektif dan pintar untuk memilih produk yang ideal dalam perawatan kulit agar tidak terkena dampak negatif dari suatu produk yang dianggap overclaim oleh dokter detektif . Karena dengan adanya pasal 28 F undang-undang Dasar tahun 1945 ini tidak hanya dokter detektif yang memiliki hak untuk mempublikasikan informasi namun seluruh masyarakat memiliki hak tersebut agar dapat menanggapi segala bentuk kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi dalam sosial untuk segera dipublikasikan demi meluruskan pengetahuan masyarakat, dan melindungi masyarakat, dalam kekeliruan informasi yang masyarakat dapatkan. Artinya seorang dokter detektif tidak atas dasar kesewenangan semena-mena dalam melakukan pemublikasian informasi tentang Skincare yang overclaim terhadap masyarakat karena ada dasar hukum yang mendukung tindakan dokter detektif tersebut dan sebagai masyarakat indonesia, dokter detektif dilindungi oleh pasal ini Sebagai suatu dasar hukum yang memiliki kebebasan seorang masyarakat untuk memberikan informasi yang valid terhadap Skincare yang melakukan overclaim Demi mencerdaskan masyarakat Agar lebih selektif dalam memilih produk Skincare.

Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (Badan POM)

Berbagai cara seorang pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sangatlah beragam salah satu cara yang efektif digunakan oleh sang pengusaha ini yaitu bagaimana menekan biaya produksi dengan cara Mengeluarkan biaya untuk bahan pembuatan produk seminim-minim mungkin tapi meraih keuntungan semaksimal mungkin. Untuk beredarnya suatu obat-obatan dan produk perawatan tubuh seperti Skincare ini maka dibutuhkan Badan Pengawasan pemerintah yaitu Badan POM yang dapat melegalisasi produk tersebut aman dan siap edar untuk dijual di pasaran. Karena ketika seorang produsen dalam pembuatan produk Skincare seringkali melakukan pereduksian kandungan kandungan bahan dalam proses produksinya Contohnya yaitu dengan adanya Skincare yang berfungsi untuk memutihkan maka kandungan Nicinamide harus di atas 2% demi membuahkan hasil dan adanya perubahan pada pemakaian Skincare tersebut. Untuk body lotion atau body care kandungan Nicinamide harus diatas 5 persen dan karena jika Standar kandungan Nicinamide Pada Skincare hanya 2 persen kebawah keatas Maka Skincare yang di buat tersebut menyalahi aturan kandungan pembuatannya. Seperti yang kita ketahui Badan POM memiliki standarisasi dalam setiap kandungan pembuatan produk makanan ,dan obat obatan dalam negeri. Seharusnya dengan adanya penyalahan aturan dalam kandungan pembuatan produk, produk tersebut tidak boleh beredar dengan secara legal atas tanpa izin dari Badan POM, namun persoalan inilah yang akan menjadi pembahasan dalam artikel jurnal ini yaitu lebih menitikberatkan Bagaimana Seorang pengusaha Skincare yang menyalahi aturan kandungan pembuatan produk mendapatkan lisensi dari Badan POM. Padahal seperti yang kita ketahui Badan POM seharusnya tidak bisa sewenang-wenang melisensikan suatu produk Yang tidak sesuai dengan standar kandungan komposisi pembuatan produk tersebut pada umumnya, dengan adanya tindakan ini karena akan dapat merugikan para pengguna Skincare, Karena pada dasarnya jika suatu produk dibuat dengan tidak sesuai menurut aturan kadar komposisinya maka akan berdampak membahayakan bagi pengguna produk tersebut. Karena produk Tersebut dapat berisiko tidak aman. Berbagai banyak trik yang digunakan oleh sang pengusaha untuk mendapatkan lisensi Badan POM agar produknya mendapatkan lisensi sehingga dapat mencuri rasa kepercayaan masyarakat dalam penggunaannya, Salah satunya yaitu:

Dengan cara memberikan sample Produk ke Badan POM yang sebenar benarnya akan tetapi mengedarkan produk barang di pasaran tersebut dengan versi yang sudah dikurangi kadar komposisinya agar dapat meminimalisir atau menekan biaya produksi sehingga pihak produsen dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Dan juga pihak produsen dapat menjual harga produk tersebut dengan harga yang tidak terlalu mahal sehingga produk tersebut dapat di gunakan untuk semua kalangan masyarakat dari segi perekonomian menengah keatas maupun menengah kebawah.

Dengan diminimalisirnya kadar komposisi penggunaan bahan yang digunakan untuk meracik Skincare tersebut maka dapat meminimalisir juga pengeluaran bahan baku suatu pembuatan Skincare ataupun menekan biaya produksi Oleh karena hal tersebutlah para pengusaha Skincare dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena mereka merasa jika suatu produk ingin bagus dan maksimal keefektivitasanya itu memerlukan dan membutuhkan bahan baku yang banyak dan pastinya mahal dalam segi biaya produksinya karena tidak ada produk yang bagus dijual dengan harga yang murah. Seperti yang kita ketahui , pada umumnya Semua produk yang bagus, pasti memiliki harga yang mahal karena sesuai kualitasnya, namun dengan cara seperti ini masyarakat seolah olah di bohongi dari segi kualitas karena dengan adanya penguruangan bahan baku komposisi pembuatan Skincare maka dapat perdampak juga pada berkurangnya harga atau biaya produksi yang di hasilkan dari setiap pembuatan produk.

Dengan cara memasukan beberapa bahan yang diluar dari komposisi yang tidak tercantum pada label kemasan demi memenuhi keefektivitasan yang cepat dari suatu produk agar bisa bereaksi cepat ketika dalam penggunaanya.

Dengan dimasukkannya bahan-bahan tertentu yang di luar dari komposisi yang tercantum pada label kemasan produk maka hal tersebut dilakukan karena agar memberikan keefektifitasan Yang cepat dari suatu produk agar produk tersebut dapat berfungsi secara cepat bereaksi ketika dalam Penggunaanya.Akan tetapi yang menjadi masalah di dalam hal ini yaitu Bagaimana jika yang dimasukkan adalah bahan-bahan yang dapat membahayakan bagi tubuh kita sebagai pengguna produk? Tentu Hal ini dapat menjadi suatu tindakan pelanggaran tindak pidana Ketika hal tersebut terjadi dan membahayakan kita sebagai pengguna produk. Perlu adanya Quality Control yang seharusnya dilakukan oleh pihak Badan POM terhadap produk produk yang dilegalkan beredarnya agar dapat memilah mana produk yang masih layak pakai dan mana produk yang sudah tidak layak pakai.

Dengan cara memasukan bahan bahan yang tidak boleh dipakai atau bahan bahan yang harus sesuai anjuran dokter akan tetapi tetap di edarkan penjualannya secara Bebas. Hal ini perlu banyak di perhatikan oleh pihak badan POM yang sudah banyak melegalkan produk yang lolos uji klinis tapi ternyata masih mengandung bahan berbahaya atau bahan yang sesuai anjuran dokter.

Ada bahan-bahan tertentu yang seharusnya dapat dikonsumsi sesuai anjuran dari dokter karena memiliki kandungan efek yang bisa berbahaya jika tidak sesuai pada anjuran dokter Contohnya seperti bahan Hydroquinone yang dapat mencerahkan kulit, dan disamping itu mengandung efek yang berbahaya juga karena Hydroquinone tidak boleh digunakan sembarangan. Karena Ada beberapa hal yang perlu perhatikan sebelum menggunakan produk berbahan tersebut yaitu:[3]

Produk yang berbahan hydroquinone tidak boleh di gunakan jika pengguna produk memiliki Perlunya ada suatu konsultasi dengan dokter, terutama bagi pengguna yang memiliki alergi sulfat.
Produk berbahan hydroquinone tidak dapat digunakan pada kulit yang mengalami biang keringat, terluka, terbakar sinar matahari, atau mudah mengalami iritasi.
Produk yang berbahan hydroquinone tidak boleh digunakan pada kulit yang baru saja dicukur, baik menggunakan pisau cukur maupun obat perontok bulu.
Produk yang berbahan hydroquinone tidak dapat digunakan pada anak-anak usia <12 tahun tanpa petunjuk dokter.
Perlunya ada konsultasi dokter jika Anda sedang menggunakan obat atau produk herbal tertentu, terutama yang juga dioleskan ke kulit, untuk mengantisipasi interaksi antarobat yang mungkin terjadi.
Penggunaan produk yang berbahan Hydroquinone tidak dapat digunakan pada wanita yang sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan.
Pengguna Produk yang berbahan Hydroquinone harus Segera diperiksakan ke dokter jika setelah selesai Penggunaan terjadi reaksi alergi obat atau efek samping yang serius,

Oleh karena hal tersebutlah hydroquinone itu tidak dapat dikonsumsi secara Bebas tanpa anjuran dari dokter karena selain dapat berdampak positif mencerahkan kepada kulit akan tetapi banyak juga dampak negatif yang terjadi ketika kita menggunakan produk yang berbahan ini. Dalam hal ini lagi lagi penulis kembali mengatakan bahwa Perlu adanya Quality Control yang seharusnya dilakukan oleh pihak Badan POM terhadap produk produk yang dilegalkan beredarnya agar dapat memilah mana produk yang mengandung bahan bahan yang sesuai anjuran dokter dan mana produk yang boleh siap edar dijual secara bebas.

PEMBAHASAN

Di dalam sesi pembahasan ini penulis akan mencoba menjabarkan bagaimana pasal demi pasal yang disebutkan dalam judul artikel jurnal ini dapat menyesuaikan bentuk tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen Skincare Sehingga penulis dan pembaca Artikel ini sama sama dapat menarik kesimpulan dan solusinya Yang berguna untuk menyelesaikan perkara dalam pelanggaran overclaim yang di lakukan oleh pelaku usaha/Prodeusen Skincare dalam pembahasan ini.

PASAL 8 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sebagai pelaku usaha/Produsen produk Skincare seharusnya dapat secara bijak memberikan takaran bahan baku yang sesuai dengan keterangan pada label kemasan produk dan juga sesuai pada penjelasan dalam iklan yang di gunakan untuk promosi agar mendapat kepuasan dari konsumen yang menggunakan produk tersebut. Namun Pada kenyataanya tidak sedikit pelaku usaha/Produsen Skincare yang melakukan ketidaksesuaian dalam memberikan takaran bahan baku yang sesuai pada produk tersebut. Alhasil Produk yang di gunakan oleh konsumen tersebut tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga membutuhkan waktu proses yang panjang dalam pemakaiannya, dan juga agar seorang konsumen tetap membeli produk tersebut secara terus menerus demi mendapatkan hasil perubahan pada kulit sesuai yang dijanjikan oleh iklan yang di publikasikan di E-Commerce tempat mereka berbelanja produk tersebut.

Akan tetapi Hasil yang di dapat dari pemakaian produk Tidak dapat dirasakan secara maksimal karena adanya tindakan pengurangan takaran bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut sehingga produk tersebut tidak bisa bekerja secara maksimal juga. dengan adanya ketidaksesuaian ini maka dari hal ini dapat dikatakan produk tersebut melakukan overclaim Yang dapat merugikan masyarakat yang Masih awam dan tidak tahu tentang komposisi yang terkandung dalam produk tersebut dan membelinya dengan harga yang mahal Sehingga pelaku usaha/produsen Skincare tersebut mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Peran dokter detektif dalam hal ini sangat membantu kita sebagai masyarakat yang masih awam terhadap kandungan suatu produk Skincare agar diberikan edukasi untuk lebih selektif dalam memilih produk untuk perawatan kulit kita sebagai konsumen. oleh karena itu penulis mencoba mendeskripsikan pasal 8 ayat 1 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mana saja Yang dilanggar oleh pihak pengusaha/produsen Skincare Sehingga pembaca dapat memahami bentuk pelanggaran hukum apa saja yang sudah dilakukan.

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal 8 ayat 1 yang sudah penulis paparkan disini. penulis menggunakan tinta merah yang tertera Dalam pasal ini untuk menandakan Peraturan-peraturan mana saja yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha/produsen Skincare. Bentuk pelanggaran yang tertera disni memenuhi beberapa unsur yaitu :

Unsur Ketidaksesuaian

Di dalam pasal 8 ayat 1 poin b dikatakan bahwa : “Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut” Dari pernyataan dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha/produsen Skincare tidak memberikan takaran yang sesuai dalam penggunaan bahan yang seharusnya tertera dalam label sebagaimana juga yang dikatakan pada poin c yaitu : ” Tidak sesuai dengan ukuran, takaran Timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya” Maka ketika ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam suatu produk maka produk tersebut positif dianggap melakukan overclaim.

Unsur Ketidaklayakan

Pada poin d Menjelaskan bahwa : “ tidak sesuai dengan kondisi, Jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut” Pada poin ini lebih berfokus menjelaskan bahwa suatu produk yang sudah dipasarkan iklannya dan dipublikasikan di setiap e-commerce melakukan ketidak sesuaian dalam hal keistimewaan produk atau kemajuan produk tersebut sesuai yang dinyatakan dalam label. Karena,Mayoritas produk Skincare yang dipasarkan secara berlebihan dalam menjelaskan dan menjanjikan berbagai keistimewaan di setiap e-commerce, Tidak sesuai ekspektasi ketika produk tersebut sudah digunakan oleh konsumen. oleh karena itu dalam hal ini pada poin e juga Disinggung “ Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut” dan dari hal ini dinyatakan bahwa produk tersebut sangat tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh para konsumen yang menginginkan hasil yang bagus dan maksimal Dalam penggunaannya.

Unsur Ketidakhalalan

Pada poin h dinyatakan bahwa “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” sebagaimana pernyataan “halal” Yang dicantumkan dalam label.” Dari pernyataan ini bermaksud menjelaskan bahwa beberapa produk ada yang diproduksi dengan secara tidak sesuai dengan komposisi yang seharusnya tertera dalam label Namun ternyata komposisi bahan yang digunakan dalam produk tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak layak untuk digunakan oleh kulit konsumen sehingga dapat berdampak negatif dalam pemakaiannya .

Unsur Pelalaian Konsumen

Dan yang terakhir pada poin J dinyatakan bahwa: “tidak mencantumkan informasi Dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” Pada pernyataan ini lebih merujuk kepada beberapa produk Terkadang ada yang tidak mendeskripsikan bahasa Indonesia sebagai keterangan penjelasan suatu produk agar memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengetahui kandungan bahan yang digunakan dalam produk tersebut, Sehingga dari hal sepele ini dapat mengecohkan konsumen agar lalai dari segi Ketelitiannya dalam Memilih produk yang aman, Bagus, dan maksimal.

Alhasil dengan adanya berbagai bentuk Unsur pelanggaran yang tertera di sini maka pelaku usaha/produsen Skincare dapat dikenakan sanksi:[4]

Sanksi administratif

Penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi ini terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Sanksi pidana

Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Sanksi ini diatur dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU PK.

Dari sanksi yang tertera dalam keterangan ini dapat disimpulkan bahwa sanksi ini merupakan penegakan hukum dari perbuatan pelanggaran overclaim yang dilakukan oleh para pelaku usaha/produsen Skincare Sehingga dapat menjerakan setiap pelaku untuk agar tidak melakukan pelanggaran ini.

PASAL 1365 KUHPERDATA / 1401 BW

Pasal ini di bentuk pada tanggal 31 januari tahun 1919 di Belanda Perbuatan melawan hukum dapat di deskripsikan dalam undang undang KUHPerdata karena perbuatan melawan hukum dapat juga terjadi pada perihal keperdataan.[5] Pasal ini menjadi tonggak penting bagi perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata karena pada dasarnya tidak semua hal yang berhubungan keperdataan tidak pernah terjadi pelanggaran norma yang berhubungan kesusilaan pasti sewaktu waktu ada pihak yang dapat merugikan secara materiil dan secara norma sehingga pasal ini dapat menjelaskan tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam hal keperdataan.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata ini Berbunyi :

Pasal 1365

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Dengan adanya kata, “membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dalam pasal ini, maka sangat adil secara proporsional, karena dengan adanya kalimat ini para pelaku perbuatan melawan hukum harus membayar sebesar nilai kerugian yang dia sebabkan secara proporsional. Oleh karena itu pasal ini diperuntukkan agar seorang pihak dapat bertanggung jawab sebesar dengan kesalahan yang telah Ia perbuat.

Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menyebutkan bahwa untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai PMH, diperlukan empat syarat:[6]

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
Bertentangan dengan kesusilaan.
Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Bentuk dan Unsur Unsur Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata Dalam Kasus ini

Perbuatan melawan hukum yang kita ketahui pada dasarnya yaitu memiliki unsur tindakan yang disengaja, tindakan tanpa kesalahan, atau kelalaian dan tindakan akibat kelalaian. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut di dalam hukum perdata, maka Pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban. ganti rugi yang dimaksud Merupakan ganti rugi berupa nominal, kompensasi dan hukuman. Namun dikarenakan tidak ada sanksi yang dapat menjerakkan pelaku maka tindakan perbuatan melawan hukum dapat merajalela dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam kasus ini Pengenaan sanksi administratif dalam pasal 1365 KUHPerdata jika kita cocokan dalam pembahasan artikel ini memiliki maksud dan alasan karena adanya Unsur tindakan pelanggaran hukum yang memenuhi kriteria dan dilakukan oleh para pelaku bisnis/Produsen Skincare yaitu :

Adanya Unsur Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Penjual Produk Skincare.

Sehingga Para Penjual produk Tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi unsur perbuatan ini, oleh karena itulah pasal 1365 KUHPerdata ini dapat dikenakan pada Penjual Produk/Pebisnis Skincare yang melakukan Overclaim. Karena tindakan Overclaim didalam artikel ini merupakan suatu tindakan yang berunsur perbuatan melawan Hukum.

Adanya Unsur Pihak Yang di Rugikan secara materiil dalam kasus ini.

Dengan adanya korban yang merasa di rugikan maka pengenaan pasal 1365 KUHPerdata dsini semakin memenuhi unsur pemenuhan suatu bentuk tindakan dalam pasal tersebut untuk menjawab bagaimana suatu pihak pembeli produk merasa di rugikan dalam pembelian produk yang tidak sesuai ekspektasi iklan dan juga tidak sesuai dengan deskripsi kadar penggunaan bahan baku pembuatan dalam Label yang tertera pada produk Skincare tersebut.

Adanya Unsur klausal “Perbuatan” yang menyebabkan “Kerugian”. Kerugian ini tidak hanya di alami oleh para pihak yang melakukan overclaim namun produk skincare lain pun yang tidak melakukan overclaim merasa terancam atas kepercayaan produknya oleh konsumen sehingga dapat berdampak pada rasa “Insecure“ terhadap produk skincare yang beredar di pasaran

Dengan adanya klausal sebab akibat maka hal inipun dapat dikategorikan perbuatan yang mengandung unsur tersebut karena dengan adanya Perbuatan Overclaim yang dilakukan oleh para pebisnis pelaku usaha/Produsen Skincare maka berdampak pada Kerugian bagi Kesehatan pihak pembeli sehingga klausal tersebut dapat di jelaskan secara logis dalam memenuhi kriteria pemenuhan unsur klausal tersebut.

Bagaimana implikasi Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dijelaskan dalam pasal ini dapat Menjerakan Pelaku Usaha yang bertindak menyimpang.

Karena pada dasarnya hukum perdata hanya menganut sanksi yang bersifat administratif bukan sanksi yang bersifat menjerakan masyarakat. Maka berbagai pihak Pastinya dapat bertindak sewenang-wenang untuk melakukan pelanggaran ini. Terutama yang melakukan tindakann pelanggaran ini adalah masyarakat yang secara notabene mereka memiliki tingkat perekonomian menengah keatas, sehingga ketika sanksi administratif tersebut dilakukan maka sang pelanggar mampu membayar atas pengenaan sanksi tersebut. Sanksi administratif yang di kenakan dalam pasal ini memiliki nominal denda yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku perbuatan melawan hukum.

Namun dengan adanya sanksi sosial yang dapat lebih menjerakan diri seorang manusia secara psikologis maka atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertindak menyimpang adalah sebagai sesuatu yang patut dihindari karena bagaimanapun juga dan sekaya apapun seorang manusia pastinya tidak ingin mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar yang kecewa dengan tindakan menyimpang yang dilakukan. Memang benar pada dasarnya semua masyarakat yang terjerat atas kasus hukum pastinya terkena sanksi sosial untuk setiap produk hukum baik perdata maupun hukum pidana namun sanksi sosial yang dirasakan oleh para pelaku perbuatan melawan hukum perdata lebih dapat dirasakan daripada para pelaku perbuatan melawan hukum pidana karena hukum perdata lebih mengatur ruang lingkup hubungan privat antar manusia yang mana menjadi suatu hal yang sehari-hari kita lakukan Contohnya seperti jual beli, perjanjian, perikatan, pernikahan, kematian, kelahiran, dan segala bentuk suatu hal yang mencakup ranah privat hubungan antar manusia oleh karena itu masyarakat yang mengerti hukum secara psikologis pastinya lebih menghindari tindakan pelanggaran yang lebih bersifat keperdataan karena sanksi sosialnya lebih luas daripada sanksi sosial yang terdapat dari hukum pidana

Mengapa lebih luas?, karena sanksi sosial yang terdapat dari hukum perdata mencakup suatu hubungan antar manusia yang lebih mendekati dengan asas simbiosis mutualisme yang pada artinya manusia dengan manusia lain saling membutuhkan dan ketika hal tersebut dihancurkan dengan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya mencakup reputasi seorang manusia tersebut namun reputasi oranglain atau pelaku usaha yang lain yang berkutat dengan bidang tersebut akan terkena dampak implikasinya juga. Maka secara tidak langsung beberapa manusia yang berhubungan dengan pelanggar hukum akan Mencoba menjauh dan secara cepat dan lambat tidak akan pernah dipercaya lagi di mata publik. Sehingga dengan adanya tindakan pelanggaran hukum yang bersifat keperdataan memiliki implikasi jauh yang lebih luas daripada hukum pidana dan juga memiliki efek jangka panjang karena ketika ranah privat yang dimiliki oleh ruang lingkup keperdataan tersebut dirusak oleh seorang pelanggar hukum maka yang akan dicap buruk bukan hanya suatu tindakannya tapi sifat dasar dari manusia tersebut secara personal.

Berikut ini adalah penjelasan Publik pada tanggal 11 oktober 2024 tentang pengawasan dan tindak lanjut Badan POM terhadap Mafia Skincare.

PENJELASAN PUBLIK

Nomor HM.01.1.2.10.24.65 Tanggal 11 Oktober 2024 Tentang

Hasil Pengawasan dan Tindak lanjut BPOM Terhadap Pemberitaan Mafia Skincare[7]

Sehubungan dengan viralnya pemberitaan di media yang menyebutkan adanya mafia skincare, BPOM RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

BPOM telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dan telah melakukan pengawasan terhadap sarana/perusahaan/individu yang diindikasikan melakukan pelanggaran di bidang kosmetik tersebut.
Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, ditemukan pelanggaran berulang yang bersifat sistemik sehingga menimbulkan risiko penurunan mutu yang mempengaruhi keamanan produk.
Terhadap pelanggaran tersebut, BPOM telah memberikan sanksi berupa:

Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi kosmetik; dan
Penutupan sementara akses pengajuan notifikasi.

Sanksi tersebut diberlakukan untuk jangka waktu 30 hari kerja dan sampai tindakan perbaikan dan pencegahan (corrective action preventive action) telah dinyatakan selesai.

Saat ini, BPOM masih melakukan investigasi dan penelusuran lebih lanjut sebagai upaya penindakan untuk penegakkan hukum. Apabila ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran pidana, maka akan dilakukan proses penyidikan (pro justitia) dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
BPOM telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap pelanggaran produksi dan peredaran kosmetik berupa intensifikasi pengawasan, penindakan untuk penegakan hukum, serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan tenaga medis. BPOM juga melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk melalui kampanye nasional yang berkolaborasi dengan lintas sektor terkait.
BPOM senantiasa menjaga integritas dan akan bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran produksi dan peredaran kosmetik.
BPOM mengimbau masyarakat untuk cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan termasuk kosmetik. Selalu ingat “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). Informasi produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dapat dicek melalui laman https://cekbpom.pom.go.id/ atau aplikasi BPOM Mobile.
BPOM juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada BPOM atau penegak hukum apabila memiliki informasi atau mencurigai adanya pelanggaran produksi dan peredaran kosmetik. Laporan kepada BPOM dapat dilakukan melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

Dari pernyataan publik yang di sampaikan oleh pihak Badan POM disini dapat kita simpulkan bahwa Dengan adanya Kasus juga ini dapat memberikan pelajaran baru bagi pihak Badan POM agar lebih berhati-hati dan lebih bertindak teliti dalam memeriksa produk yang sudah beredar di setiap distributor obat-obatan dan kosmetik. Serta memberikan lisensi terhadap produk yang ketika sudah masuk distributor melakukan overclaim, Oleh karena itu perlu adanya quality control yang secara rutin dilakukan oleh pihak Badan POM terhadap setiap produk produk yang terdaftarkan lisensinya Sehingga Tidak ada lagi para pelaku usaha/produsen Skin Care yang masih berani bertindak menyimpang seperti Overclaim dalam mengedarkan produknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlu adanya rasa Jera terhadap tindakan pelaku perbuatan melawan hukum perdata karena lebih memiliki implikasi yang sangat luas dan berjangka panjang sehingga masyarakat yang menjadi seorang pelanggar hukum perdata ini maka mendapat dua kerugian yaitu kerugian secara materiil yaitu sanksi administratif yang dikenakan atas sanksi yang diberlakukan dalam KUH perdata, dan juga sanksi in materil yaitu sanksi sosial dari warga sekitarnya sehingga inilah yang menjadi penjelasan yang dimaksud oleh penulis atas adanya implikasi yang luas oleh karena itu perlu adanya tindakan preventif yang dapat mengundang terjadinya atas pelanggaran hukum yang lebih bersifat keperdataan atau hukum privat ini.

Contohnya yaitu ketika suatu brand Skin Care yang terindikasi melakukan tindakan overclaim maka yang terkena dampak buruk oleh pihak masyarakat yaitu tidak hanya produk Skin Care yang melakukan overclaim tersebut saja akan tetapi produk Skin Care lainnya juga terkena dampak ketakutan masyarakat atas adanya tindakan overclaim sehingga dengan adanya kasus ini pasti kedepannya masyarakat pasti lebih merasa insecure sehingga masyarakat yang membeli produk tersebut pastinya akan menanyakan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut Apakah sesuai atau tidak untuk setiap masyarakat yang ingin membeli Skin Care di manapun dan beberapa dari mereka juga pasti ada juga yang menuntut bukti hasil uji riset Apakah produk tersebut benar-benar sesuai kandungan penggunaan bahannya dengan keterangan yang dijanjikan dalam label Skincare atau tidak. dengan adanya Kejadian ini juga maka secara jangka panjang masyarakat akan selalu menanyakan hal yang berhubungan dengan kandungan produk Skin Care sebelum mereka membeli produk Skin Care tersebut.

Saran

Perlu adanya quality control yang dilakukan oleh pihak Badan POM secara ketat atas produk yang beredar terutama produk Skin Care dan regulasi yang sangat ketat karena pada dasarnya hampir mayoritas produk Skin Care memiliki harga yang sangat tinggi sehingga hal tersebut seharusnya dapat menjadi perhatian utama oleh pihak Badan POM agar dapat mereduksi kekecewaan yang lebih bersifat double dari masyarakat pengguna produk Skin Care tersebut.

*) Penulis adalah Mahasiswa Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung.

Daftar Pustaka