INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Tim Satuan Tugas Kemendes RI melakukan pemerikansaan, evaluasi dan monitoring di wilayah Kabupaten Indramayu selam lima hari sejak 8 -12 Oktober 2018. Kepastian agenda timbagungan Satgas DD dan Inspektorat Jenderal Kemendes PDT ini akan melaksanakan pemeriksaan di tiga desa di Kecamatan kandanghaur yakni Desa Desa Eretan Wetan, Eretan Kulon dan Desa Soge.
Surat Satgas Kemendes PDT nomor III.2-D.1-278/SDTGDD/X/2018 ini ditandatangni langsung oleh mantan Komisioner KPK, Bibit Samad Rianto pada tanggal 5 Oktober 2018.
“Ada tiga desa di Kabupaten Indramayu yang dilakukan pemeriksaan dan itu berdasarkan laporan warga,” ujar, Koordinator Satgas Kemendes, Mashudi, disela kegiatan pemeriksaan Desa Eretan Wetan.
Dikatakannya, pada kegiatan pemeriksaan tersebut, Tim Satgas terdiri dari tiga orang, yaitu dirinya, Taufichurahman dan Renita Utami, yang didampingi dua orang petugas Inspektorat dan petugas PMD Kabupaten Indramayu.
“Tim Satgas terdiri dari tiga orang dan didampingi dua orang petugas Inspektorat dan DPMD Kabupaten Indramayu,” terangnya.
Seiring dengan regulasi yang berlaku saat ini, tanpa tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas maupun Aparat Penegak Hukum(APH) bentuk penyalahgunaan dan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penggunaan DD dan ADD tidak dapat dengan mudah terungkap sebelum Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) malaksanakan pemeriksaan terhadap obyek yang bermasalah berdasarkan Permen PAN No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
“Masyarakat langsung lapor ke Satgas DD Kemendes adalah tindakan terhormat sebagai bentuk peran serta dalam melakukan pengawasan dan langsung disambut Tim Satgas untuk menindak lanjuti laporan tersebut pula sebuah langkah postif,” ungkap Djaja Ketua GNPK RI Indramayu.
Namun, pihaknya meyakini dari tiga obyek desa yang dilakukan pengawasan internal, Tim Satgas harus bisa membuktikan secara terbuka dan trasparan atas aduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti.
“Jika diperlukan OTT lakukan OTT jangan ada dusta diantara kita sebagai penegak anti korupsi,”tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat untuk dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa.
“Sata berpesan agar segenap unsur penyelenggara pemerintah daerah baik daerah Propinsi, Kabupaten hingga tingkat desa untuk meningkatkan sinergitas. Salah satu yang membutuhkan sinergi kita bersama yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) agar diawasi dan dioptimalkan penggunaanya,” ungkapnya dalam sambutan dihadapan Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Indramayu ke-491 dibacakan oleh Kepala Bakorwil Jabar..
Upaya sinergi itu akan dapat menghantarkan optimalisasi penggunaan DD dan ADD benar –benar tepat sasaran untuk menghadirkan kemajuan infrastruktur dan perekonomian desa sehingga dapat membawa Jawa Barat menuju cita –citanya sebagai Propinsi termaju di Indonesia.
