KROYA,(Fokuspantura.com),- Kabupaten Indramayu sebagai daerah lumbung padi nasional, belum menemukan sosok pemimpin daerah yang konsisten terhadap nasib petani dan penggarap lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Indramayu sebagai daerah agraris.
Kabupaten Indramayu sebagai daerah yang bisa menghasilkan produksi gabah setiap tahun kurang lebih sekitar 1,6 juta ton, hampir seluruhnya dikuasai oleh pihak luar. Hal itu salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Indramayu masih belum stabil.Pernyataan
itu disampaikan, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri saat menggelar reses Sidang 2019 – 2020 di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Jum’at,(06/03/2020).
“Kalau habis panen apakah gabah bapak dioleh sendiri menjadi beras atau dijual pada tengkulak,” tanya Syamsul kepada konstituen yang dijawab serentak “Dijual” oleh peserta reses.
Dinamika itu berjalan setiap tahun, dimana kondisi masyarakat petani di Kabupaten Indramayu, usai memanen padi, tidak bisa menyisihkan hasil panen ke dalam lumbung padi yang dimiliki oleh masyarakat petani. Hal itu dikarenakan, hasil panen habis digunakan untuk biaya operasional pembacakan dan pengolahan lahan.
“Bahkan yang lebih parah lagi diwilayah Indramayu Barat sudah terbiasa dengan sistem tebas dilahan dan harganya semakin jatuh,” terang Anggota Komisi 3 DPRD Jabar ini.
Padahal, kata Syamsul, jika masyarakat petani di Kabupaten Indramayu mampu mempertahankan hasil panen raya guna memperhatikan perkembangan harga gabah kerik giling, akan dapat menambah pendapatan hingga 20 persen.
Namun kondisi yang terjadi justru sebaliknya, para petani tidak mampu menahan diri agar harga gabah dipasaran bisa membaik dikarenakan resiko dan beban operasional yang tinggi , atau bahkan begitu panen segera di jual untuk membaya tanah sawah garapan tahun berikutnya , karena petani di Indramay hampir 90% petani penggarap bukan petani pemilik.
Oleh karenanya, ia mengajak kepada para petani di Kabupaten Indramayu agar dapat mendukung surplus gabah kering yang setiap tahun berkisar 700 ribu ton dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Karena surplus gabah sekitar 700 ton itu bisa terjadi, jika seluruh petani di Kabupaten Indramayu bisa menahan diri dengan mengolah dan memproduksi gabah hasil panen tidak dikuasai oleh pihak luar seperti para tengkulak dari daerah Jawa Tengah, Bandung, Karawang dan sekitarnya.
“Disini pemerintah daerah harus hadir memikirkan nasib petani untuk tidak segera menjual gabah hasil panen, tetapi diberikan stimulan pemberdayaan bagi petani agar bisa sejahtera,” terang Anggota Banggar DPRD Propinsi Jabar ini.
Ia berharap, jelang Pilkada 2020 ini, hadir sosok pemimpin Indramayu yang betul – betul memberikan solusi nyata terhadap nasib jutaan warga masyarakat Indramayu yang bermata pencarian sebagai petani penggarap dan serius pada sektor pembangunan SDM pertanian.
“Jangan pilih pemimpin yang tidak berpihak kepada petani,” pinta Syamsul.
