INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Syaefudin, akan berjuang sekuat tenaga untuk mereposisi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu bukan kader dari luar daerah. Langkah itu dilakukan sebagai upaya pengurus daerah, jika partai mempertimbangkan arus bawah internal kader pohon beringin di Indramayu yang masih mengharapkan jika Ketua DPD Partai Golkar Indramayu kedepan pasca OTT Ketua DPD Supendi oleh KPK adalah bukan kader kiriman.
“Sampai dengan hari ini SK pemberhentian dan Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu dari DPD Jabar belum kami terima, silahkan di cek di staf, kalau surat DPD Jabar terkait intruksi HUT Golkar ada,” katanya usai kegiatan Syukuran HUT Partai Golkar ke-55 tahun 2019 di Sekretariat DPD Jalan Olahraga Indramayu, Minggu(20/10/2019).
Ia tak menapik anggapan luar jika opini yang dibangun saat ini, kepemimpinan Partai Golkar Indramayu sudah diwacanakan akan diisi dari DPD Golkar Jawa Barat, namun hendaknya langkah itu perlu dipertimbangkan secara matang, pasalnya keberhasilan seluruh kekuatan partai di kota mangga dalam mensukseskan agenda – agenda politik baik Pileg dan Pilpres 2019 harus menjadi catatan pimpinan partai di tingkat pusat dan daerah Jabar.
Selain itu, hendaknya pimpinan partai dalam melakukan keputusan, agar dikembalikan kepada ketentuan dan aturan partai, baik Pedoman Organisasi (OP) maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditambah lagi status Supendi belum inkracht. Pertimbangan itulah yang menjadi latar belakang dirinya bersama gerbong Partai Golkar Indramayu untuk menyampaikan persoalan Plt Ketua DPD Partai Golkar di Indramayu kepada DPP Partai, ditambah lagi agenda partai Munas akan berlangsung pada Desember 2019 mendatang.
“Memang kemarin ada dari DPD Partai Golkar Jabar datang silaturrahmi sebagai bentuk keprihatinan dan empati, tetapi bukan menyerahkan SK Plt, ini yang mesti diluruskan,” kata Kang Udin panggilan akrab Syaefudin.
Ia menambahkan, agenda politik kedepan di Indramayu dengan hajat Pilkada 2020 serentak, harusnya menjadi pertimbangan pemilik kebijakan partai, sehingga keputusan yang akan di berikan untuk Indramayu lebih mengedepankan pada kondisi riil, karena faktanya kepengurusan di Indramayu solid walau diperhadapkan pada terpaan hukum yang menjerat ketua DPD Indramayu, Supendi.
“Itukan kehendak dari DPP Propinsi, tapi bicara etika kita ini bukan pejabat eksekutif,ada mekanisme organisasi yang harus ditempuh, kami masih solid, kami siap turun ke bawah untuk melakukan konsolidasi,”terang Ketua DPRD Indramayu ini.
