INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan Pemkab Indramayu untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA)semester pertama dan prognosis untuk enam bulan berikutnya tahun anggaran 2024.
Data yang diperoleh Fokuspantura.com menyebutkan, terdapat 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu yang perlu menjadi perhatian bersama guna menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) terus membesar setiap tahun. Pasalnhya pengelolaan keuangan daerah Pemkab Indramayu dalam tiga tahun terahir memiliki SiLPA yang cukup fantastis melebihin Rp200 miliar.
Terhadap 10 SKPD dengan serapan anggaran terrendah diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp60,5 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar atau 6,9 persen serapan anggaran. Dinas PUPR anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp296,4 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp39,6 miliar atau 13,2 persen serapan anggaran. Dinas Perikanan dan Kelautan, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp29,3 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp5,9 miliar atau 20,31 persen serapan anggaran. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp92,8 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp18,8 miliar atau 20,33 persen serapan anggaran. Badan Pendapatan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp25,7 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp5,3 miliar atau 20,75 persen serapan anggaran. Dinas Perhubungan, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp43,5 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp10,5 miliar atau 24,32 persen serapan anggaran. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp86,6 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp24,4 miliar atau 28,27 persen serapan anggaran. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp17 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp5 miliar atau 29,43 persen serapan anggaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp340,5 miliar atau 30,11 persen serapan anggaran dan Dinas Tenaga Kerja, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp17,3 miliar, per 30 Juni 2024 kemarin baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp5,5 miliar atau 31,89 persen serapan anggaran. Sementara sebanyak 49 SKPD lainnya serapan anggaran triwulan pertama periode Januari – Juni 2024 diatas 35 persen.
FOKUS BACA INI JUGA : Perda APBD Indramayu 2024 Disetujui Rp3,8 Triliun,Ini Detailnya
Salah satu Kepala SKPD Indramayu saat dikonfirmasi mengungkapkan, masih rendahnya serapan anggaran pada triwulan pertama ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sedang dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa.
Ia mencontohkan, serapan anggaran di Kesbangpol yang sangat rendah belum didukung oleh serapan Hibah Daerah untuk KPU dan Bawaslu Indramayu. Ketika kedua lembaga pemilu tersebut sudah diproses pencairan hibah, maka presentasinya akan naik secara drastis.
“Termasuk adanya anggaran untuk partai politik yang lumayan besar,” kata Kepala Dinas yang enggan disebutkan.
Ia menjelaskan, proses pengadaan barang dan jasa di setiap SKPD relative menjadi factor lambatnya serapan anggaran, karena memang harus menempuh beberapa tahapan dan waktu yang tidak sedikit. Ia meyakini, jika serapan anggaran di SKPD yang ia pimpin akan bisa tercapai pada triwulan ke dua sesuai dengan harapan.
“ Dinas kami sedang memproses lelang sekitar Rp5 miliar sampai awal agustus nanti baru bisa diserap,” tuturnya.
Sementara itu, untuk realisasi belanja daerah semester pertama secara keseluruhan menyerap anggaran sebesar Rp 1.268.684.424.763,00 atau sekitar 32,85 persen dari anggaran sebesar Rp 3.861.510.794.372,00. Adapun uraian realisasi belanja tersebut meliputi belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp 1.007.331.085.444,00 persen dari anggaran sebesar Rp 2.813.401.118.114,00 dan realisasi belanja modal sebesarRp34.146.582.690,00 dari anggaran sebesar Rp504,2 miliar serta realiasai belanja tak terduga sebesar Rp356 juta dari anggran Rp 8 miliar. sehingga prognosis untuk belanja enam bulan kedepan sebesar Rp2.592.826.369.609,00 atau sekitar 67,15 persen.(Red/FP)
