INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Inspektorat Daerah Kabupaten Indramayu, memberikan ruang konsultasi bagi 309 desa di Kabupaten Indramayu, terkait perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasalnya kantor inspektorat daerah selama ini hanya dijadikan tempat untuk menerima para penyelenggara keuangan yang bermasalah dengan urusan teknis pengelolaan dana, bukan dijadikan tempat konsultasi.
Hal itu terkemuka saat gelaran acara Seminar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Perwakilan Indramayu di Aula Gedung Bank BJB Jalan Sudirman, Jumat, 9 Desember 2022.
“Inspektorat Daerah sangat terbuka kepada semua desa untuk konsultasi sebelum APBDes ditetapkan sebagai Perdes,” kata Utusan Narasumber dari Inspektorat Daerah, Ermasyanto, dihadapan peserta seminar.
Jawaban Ermas tersebut, menanggapi pertanyaan salah satu peserta seminar dari salah satu Sekdes yang menyatakan jika selama ini biaya operasional dan perjalanan dinas Kuwu belum bisa dianggarkan lewat APBDes, sementara dalam anggaran APBD bisa dituangkan dalam bentuk perjalanan dinas dan operasional atau insentif.
Menurut Ermas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan poin kebutuhan diluar sumber pendapatan yang sudah ditentukan seperti dari Dana Desa, mengingat pendapatan desa bukan hanya bersumber dari anggaran transfer pemerintah pusat, propinsi dan daerah. Tetapi bagi desa yang memiliki aset desa dapat diusulkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk dijadikan sumber pembiayaan sebagaimana yang diinginkan para kepala desa.
“Ini yang belum dilakukan oleh seluruh desa untuk berkonsultasi berkaitan dengan persoalan tersebut, silahkan dikonsultasikan kepada Inspektorat terkait hal itu,” tuturnya.
Ketua SMSI Perwakilan Indramayu, Ihsan Mahfudz, menyarankan kepada Inspektorat dan Desa untuk saling bersinergi dalam rangka membangun koneksitas yang berkesinambungan dengan membuka konseling dan konsultasi terkait managemen keuangan desa, sehingga pelaksanaan APBDes, sesuai dengan perencanaan dan dapat diimplementasikan secara baik.
“Mohon diagendakan setiap Dapil agar semua desa sebelum menggelar Musdes dapat konsultasi dengan Inspektorat agar pelaksanaan tepat sasaran dan bisa meminimalisir kesalahan baik pelaporan maupun pelaksanaan,” kata Owner Fokuspantura.com menyarankan.
Sementara itu, Ketua APDESI Kabupaten Indramayu, Tarkani AZ, mengungkapkan, pihaknya meminta kepada inspektorat daerah untuk bisa mengagendakan acara konsultasi bagi seluruh pemerintah desa agar apa yang akan direncanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Mohon bisa segera diagendakan kepada inspektorat untuk bisa dibuka ruang konsultasi pengelolaan APBDes,” katanya dihadapan peserta Seminar.
Kegiatan Seminar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 ini terselenggara berkat dukungan dari Bank BJB Cabang Indramayu, Perumdam Tirta Darma Ayu, PT PJB UBJOM PLTU Indramayu dan Kejaksaan Negeri Indramayu.
