SUMBER,(Fokuspantura.com),- Pengamat sosial, Arief Rachman menilai rotasi pejabat sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Hal itu disampaikan dia ketika dihubungi Fokus Pantura melalui telefon selularnya, Minggu (11/6).
“Rotasi pejabat yang dilakukan Bupati Cirebon Drs. Sunjaya Purwadisastra,M.M disinyalir ada unsur politis bakal berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pasalnya, akan ada penurunan kinerja dan pelayanan publik. Terutama ketika masyarakat membutuhkan tandatangan pejabat yang berwenang dalam suatu berkas,” katanya.
Arief menuturkan Keadaan seperti ini memang biasa dalam suatu organisasi pemerintahan. Biasanya untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Namun, bila dicampur dengan unsur politis maka akan ada dampak lain. Apalagi, ada beberapa pejabat yang dipensiundinikan. Mungkin saja ini akan berdampak baik bagi yang diberhentikan. Sehingga akan menuai dukungan masyarakat baginya.
“Contohnya saja kasus Susilo Bambang Yudhoyono ketika diberhentikan dalam kabinet Kerja Megawati. Justru masyarakat tidak melihat program. Namun, dengan keadaan didzalimi sehingga SBY mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, hal ini juga bisa saja berdampak baik bagi pejabat yang diberhentikan. Mereka akan mendapat dukungan untuk maju di pertarungan pemilihan kepala daerah nanti,” jelas Arief.
Dikatakan, ada juga situasi yang berdampak di masyarakat. Pelayanan umum misalnya. Karena ada pergantian, seharusnya pemerintah sudah antisipasi seperti menyiapkan pejabat sementara sebagai pelaksana tugas selama proses resufle dilakukan. Sehingga ada yang berwenang untuk tandatangan, sampai ada pejabat baru yang menjabat.
Sebelumnya, Sunjaya Purwadisastra mengatakan rotasi kali ini, sebagai langkah strategis yang bertujuan agar birokrasi tetap berjalan. Padahal, awalnya bupati enggan membeberkan nasib pergeseran ratusan Aparatur Sipil Negera (ASN) di Pemkab Cirebon. Selain itu, mutasi dan rotasi juga untuk mengisi kekosongan yang terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini tujuannya agar birokrasi terus lebih baik. Kenapa bulan puasa, agar bisa menahan diri dan menerima jabatan baru,” kata Sunjaya.
Sunjaya membantah tidak melibatkan bagian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pembahasan mutasi dan rotasi ini. Dia juga mengatakan dirinya sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri sebelum mutasi dan rotasi.
“Undangan pernah diberikan ke pak Kalinga. Kalau tidak hadir sah saja tapi dari BKPSDM ada yang mewakili dari Baperjakat juga lengkap,” katanya.
Sunjaya juga tidak mengakui mutasi dan rotasi kali ini berkaitan dengan politik. Berdasarkan mutasi dan rotasi baru kali ini, Kepala BKPSDM, H. Kalinga ‘distafahlikan pada bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah.
Sunjaya menegaskan, dalam mutasi ini setiap pegawai harusnya tahu aturan mainnya. Jadi harus waspada dan mawas diri. Kalau tidak terima itu namanya dinamika. Dalam politik pun ada dinamika. Apalagi dalam mutasi kali ini. (Ibrahim)
