CIREBON,(Fokuspantura.com),- Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri, menggelar Reses 1 masa Persidangan 2023-2024 di Kecamatan Karang Sembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu 11 Oktober 2023.
Anggota Komisi 2 DPRD Propinsi Jawa Barat ini, mendapat masukan dari konstituen di Dapil Jabar 12 terkait persoalan sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi selama ini.
“Selama ini kami petani mengalami kesulitan saat membutuhkan pupuk bersubsidi,” kata peserta reses dihadapan wakil rakyat.
Menurutnya, kesulitan bagi masyarakat petani terkait pupuk bersubsidi tersebut imbas dari pasca pemilihan kepala desa, dimana para petani yang bukan menjadi pendukung Kuwu terpilih dimarjinalkan.
“Kejadian seperti ini diwilayah desa kami pasca Pilwu,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri, mengatakan, persoalan pupuk bukan hanya terjadi diwilayah Kabupaten Cirebon saja, tetapi hampir terjadi diwilayah Kabupaten lain di Jawa Barat.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, jika persoalan distribusi pupuk bersubsidi selama ini akan terus mengalami masalah. Hal itu disebabkan beberapa hal, salah satunya masalah update data yang belum dilakukan oleh pemerintah.
Menurutnya, data RDKK yang menjadi acuan dalan pendistribusian pupuk merupakan produk orde baru yang belum pernah dilakukan restrukturisasi berdasarkan data kepemilikan tanah dilapangan saat ini. Oleh karena itu, pihaknya sering meminta kepada pemerintah daerah di Jawa Barat, agar secara kontinyu melakukan update data dalam RDKK.
“Dulu data RDKK itu masuk lewat pengurus KUD yang tersebar dibeberapa desa dan sampai sekarang belum diupdate, sehingga petani yang sudah meninggal kadang kadang masih tercatat,” tuturnya.
Persoalan berikutnya, kata Syamsul, standar penggunaan pupuk petani di Jawa Barat tidak sesuai dengan anjuran pemerintah yang hanya boleh disubsidi pupuk petani 1,25 kwintan per hektar. Faktanya petani menggunakan pupuk bersubsidi tersebut rata rata 3 kwintal perhektar.
“Maka ada sekitar 1,75 kwintal yang semestinya jatah petani sebelah terpakai oleh kita, ini masalah juga yang harus diurai secara benar,” terang politisi yang akan mencalonkan ke DPR RI Dapil Jabar 8 ini.
Ia berharap, kedepan para petani dapat menjalankan anjuran pemerintah terkait penggunaan pupuk bersubsidi agar tidak terus menjadi persoalan kekurangan pupuk bersubsidi.Pungkasnya.
