CIREBON,(Fokuspantura.com),- Anggota Komisi 2 DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri, menggelar reses III masa persidangan 2022 – 2023 di Desa Gumulung Tonggo, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Kamis 3 Agustus 2023.

Dalam kesempatan bertemu dengan masyarakat dan konstituen tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Propinsi Jawa Barat ini, diminta untuk menjelaskan alur pendistribusian pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Cirebon.

Dalam paparannya, ia menjelaskan jika alokasi pupuk bersubsidi untuk petani yang dijamin oleh pemerintah harus menggunakan kartu tani dan tercatat ke dalam e-RDKK sebagaimana yang sudah tercatat dalam usulan masing-masing kelompok tani di wilayah desa masing – masing.

“Pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk bagi petani yang memiliki lahan garapan atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektar, melebihi luasan ketentuan pemerintah tidak bisa disubsidi,” tuturnya dihadapan warga masyarakat.

Syamsul menegaskan, hanya petani yang memiliki lahan tidak lebih dari 2 hektare saja yang memiliki hak membeli 5 jenis pupuk bersubsidi yakni pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan pupuk organik.

Ia berharap, masyarakat petani dapat melakukan efesiensi penggunaan pupuk dan pestisida sesuai anjuran pemerintah dan jangan menggunakan pupuk untuk tanaman padi yang melebihi ketentuan. Pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam reses tersebut terdapat aduan masyarakat petani yang menanyakan alur distribusi pupuk bersubsidi yang belum difahami oleh masyarakat petani, seperti ketika masyarakat Desa di suatu tempat memiliki lahan sawah diluar desa tersebut kemana mereka memperoleh pupuk bersubsidi. Dari aduan pertanyaan tersebut ahirnya dapat difahami oleh petani jika dirinya harus mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dimana lokasi lahan pesawahan berada.(Ihsan/Adv/FP).