PATROL, (Fokuspantura.com),- Puluhan perangkat desa enam Desa yakni Patrol, Patrol Lor, Patrol Baru, Mekarsari Kecamatan Patrol serta Desa Sumuradem dan Sumuradem Timur Kecamatan Sukra, melakukan aksi pemasangan spanduk di lahan PLTU Indramayu ll, Rabu (8/8/2018). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap Tim Panitia Pengadaan Tanah (TP2T) Kabupaten Indramayu dan PLN , terkait pemblokiran rekening desa, pasca pembayaran ganti rugi lahan untuk PLTU Indramayu ll pada bulan Desember 2016 lalu dan hingga kini belum ada kejelasan.
Akibatnya, proses pengadaan Tanah Kas Desa (TKD) sebagai lahan pengganti dari TKD yang dibebaskan untuk kepentingan pembangunan PLTU Indramayu ll, tersendat.
Ironisnya, Kepala BPN Indramayu selaku Ketua TP2T dan juga selaku pejabat berwenang untuk pembukaan pemblokiran, terkesan menghindar sehingga patut diduga menghalang halangi proses pengadaan TKD di enam desa tersebut.
Padahal pihak Pemdes sudah berupaya menyiapkan lahan pengganti TKD dan sudah diterbitkannya surat rekomemdasi Gubernur Jabar, akan tetapi berita acara pembukaan pemblokiran masih terkatung – katung, sementara para pemilik lahan calon pengganti TKD kerap mendesak Pemdes tentang pembayaran lahan miliknya.
“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin melalui Bidang Pertanahan Pemda Indramayu dan difasilitasi PLN meminta Kepala BPN agar segera mengeluarkan berita acara pembukaan pemblokiran,” ujar Camat Patrol, Teguh Budiarso, diruang kerjanya, Rabu (8/8/2018).
Ia mengatakan, pasca dilakukan pembayaran lahan TKD oleh PLN, Ketua TP2T bersama PLN membuat berita acara pemblokiran rekening desa yang bisa dibuka kembali ketika Pemdes sudah menyiapkan lahan pengganti serta diterbitkannya surat rekomendasi Gubernur, dan kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, namun Ketua TP2T dalam hal ini Kepala BPN Indramayu masih belum mengeluarkan surat pembukaan pemblokiran rekening desa.
“Dari minggu lalu dan hari ini sesuai yang dijanjikan pihak BPN untuk melakukan rapat terkait permasalahan dimaksud akan tetapi kerap ada pembatalan dari pihak BPN dengan alasan ada kepentingan lain,” terangnya.
Terpisah, Kuwu Mekarsari, Cato, mengaku sangat kecewa dengan sikap Kepala BPN Indramayu yang mengulur – ulur waktu untuk membuka rekening desa, mengingat didalam rekening tersebut bukan hanya untuk pengadaan lahan TKD saja melainkan terdapat dana non fisik yang merupakan hak para perangkat desa, sehingga desa jelas mengalami kerugian.
“Sudah hampir 2 tahun rekening itu terblokir dan ini yang menjadi pemicu masalah tersendatnya pengadaan TKD termasuk dana kompensasi sebagai pengganti hasil usaha TKD tidak bisa terserap,” ungkapnya.
Senada dikatakan, Kuwu Sumuradem Timur, Dulmajid, melalui Sekdes, M. Sukma, menurutnya, terblokirnya rekening menjadi masalah serius bagi desa karena bukan hanya tersendatnya Pendapatan Asli Desa (PADes), desa juga terus didesak oleh pemilik lahan calon pengganti TKD tentang waktu pembayaran mengingat sudah dimulainya penggarapan musim sadon (gadu-red),
“Jika pengadaan TKD ini terus ditunda – tunda maka bukan hanya kerugian bagi desa akibat terganjalnya salah satu sumber PADes juga menjadi faktor dilematis dalam penyusunan APBDes,” pungkasnya.
Dari keterangan yang dihimpun, jumlah lahan yang dibebaskan untuk kepentingan pembangunan PLTU tersebut seluas 275 hektar yang didalamnya terdapat TKD dengan luas sekitar 52 hektar, milik aset Desa Patrol 2,6 hektar, Patrol Lor 3,8 hektar, Patrol Baru 12 hektar, Mekarsari 16 hektar, Sumuradem Timur 15 hektar dan Desa Sumuradem sekitar 2 hektar lebih, dengan nilai ratusan milyar, masih tersimpan direkening Bank BJB Cabang Patrol atas nama ke enam desa tersebut.
