SUKRA,(Fokuspantura.com),- Ketua Komisi V DPRD Propinsi Jawa Barat, Fraksi PDIP, H. Syamsul Bachri, SH, MBA, gelar Reses pelaksanaan sidang ke l tahun 2018,berlangsungkan selama sepeken yakni tanggal 6 – 13 Pebruari 2018, di wilayah pemilihan Indramayu dan Cirebon.
Kehadiran Anggota Legislatif Jabar, yang bergerak dibidang kesejahteraan rakyat, meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri strategis, ketenaga kerjaan, perlindungan TKI, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, transmigrasi, serta penanganan penyandang cacat dan anak terlantar tersebut, disambut baik ratusan warga Desa Sumuradem Timur (Sumtim) Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, yang dihadiri langsung Kepala Desa(Kuwu) Sumuradem Timur, Tisnaya, Ketua PAC Sukra, Sarmahadin dan Babinkamtibmas Polsek Patrol untuk Desa Sumuradem Timur, Diki, yang bertempat di areal pemukiman blok Janaka, Desa setempat, Kamis (8/2).
“Reses yang diselenggarakan ditengah – tengah pemukiman wargam akan lebih mendekatkan hubungan antara pihak legislatif selaku perwakilan masyarakat dengan warga,” ujar Tisnaya.
Ia mengatakan, dengan adanya reses tersebut membuka ruang bagi warga guna menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para perwakilan rakyat, sehingga suasana eses diciptakan dalam nuansa familyer.
“Jika reses diadakan di Kantor Desa akan memberi kesan formal sehingga dapat dipastikan kehadiran warga juga akan lebih terbatas,” terangnya.
Sementara itu pada reses tersebut, Syamsul, memaparkan tentang agenda program kerja legislator tahun 2018 seperti halnya kegiatan persidangan DPRD yang diawali dengan kegiatan reses guna pengumpulan bahan persidangan yang bersumber dari aspirasi warga.
“Kami akan mengakomodir segala bentuk usulan masyarakat untuk kemudian disampaikan pada sidang DPRD Jabar, guna penyusunan agenda program pembangunan kedepan,” kata Syamsul.
Untuk itu, lanjut Syamsul, masyarakat melalui Pemdes bisa mengajukan berbagai program pembangunan sesuai skala kebutuhan di semua sektor untuk kemudian dilanjutkan kepada pihak pemerintah yang lebih tinggi untuk ditindak lanjuti.
“Kami akan melakukan pengawalan terhadap usulan warga kepada institusi pemerintah terkait, sesuai jenis pengajuan tersebut agar dapat direalisasikan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan,” tegasnya.
