INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Dampak dari inkonsisten Kepala Kantor (Kakan) BPN/ATR Indramayu yang terkesan intoleran terhadap penyelesian permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) di enam desa, yakni, Desa Patrol, Patrol Baru, Patrol Lor dan Desa Mekarsari Kecamatan Patrol, serta Desa Sumuradem dan Sumuradem Timur Kecamatan Sukra, yang sudah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, hingga saat ini belum ada titik terang, mendorong kekesalan warga berikut perangkat desa untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung BPN/ATR Indramayu, Senin (8/4/19).
“Semula tanggal 4 April kemarin, kami berencana menggelar aksi berbarengan dengan kunjungan RI 1, namun batal dan BPN berjanji akan memberika kepastian sore itu, namun tidak konsisten, maka kami bersama warga datang ke sini,” ungkap Kordinator Unras TKD, Roby Cahyadi dalam rilis yang diterima.
Akibat permasalahan tersebut yang terkatung-katung, enam Pemdes menderita kerugian berupa hilangnya salah satu Pendapatan Asli Desa (PADes) selama 2 tahun yakni 2017 dan 2018, yang berdampak pada hilangnya kesejahteraan Pamong Desa yang bersumber dari TKD.
Menurutnya, selain itu, para pemilik lahan juga merasa dikecewakan mengingat lahan milik mereka yang sudah diajukan sebagai pengganti TKD belum juga ada tanda – tanda penyelesaian sementara proses verifiksi lahan oleh tim pengadaan TKD Kabupaten Indramayu sudah selesai dan dilaporkan kepada pihak BPN, ironisnya bukti kepemilikan yang asli sudah ditarik sekitar 6 bulan yang lalu.
“Setiap kali kami ke Kantor BPN/ATR Indramayu, Kakan BPN selalu menghindar,” ujarnya.
Sebelumnya, rencana aksi akan digelar pada Kamis (4/4/19), namun pada sehari sebelumnya pihak BPN berjanji akan memberi kepastian pada hari Kamis tersebut, akan tetapi hingga sore hari tidak ada jawaban apapun.
“Kami merasa dikibuli sehingga aksi ini harus digelar,” terangnya.
Inti tuntutan peserta aksi yang dilangsungkan kali ini adalah, meminta ketegasan pihak BPN /ATR Indramayu dan mengeluarkan surat keputusan terkait kewenangannya, pemblokiran dana TKD di rekening desa bisa segera dibuka guna dilakukan pembayaran kepada pemilik lahan, sehingga permasalahan TKD segera terselesaikan.
Aksi Unras tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dengan melakukan loungmach dari Desa Sumuradem menuju kantor BPN Indramayu.
