INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ratusan massa gabungan dari wadah Jurnalis sewilayah Indramayu bersama sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Indramayu dan warga miskin menggelar aksi damai, menuntut kepada Pemkab Indramayu agar mencopot Pjs Direktur RSUD Indramayu,Senin (25/9) di depan Kantor Bupati.
Dalam menyuarakan kebebasan pers dan keadilan untuk wartawan Indramayu itu disampaikan menyusul adanya insiden perampasan hand phone dan dugaan kekerasan yang dialami awak media harian Suara Cirebon di ruang persalinan RSUD Indramayu.
Selain itu, unjuk rasa yang juga diikuti sejumlah warga miskin korban pelayanan buruk RSUD Indramayu itu, dikawal petugas dari Polres Indramayu. Pasalnya dalam aksi tersebut pengunjuk rasa menyinggung tentang buruknya pelayanan RSUD Indramayu terhadap masyarakat miskin dan pasien peserta BPJS.
“Rumah Sakit adalah aset masyarakat Indramayu, sebagai Badan Layanan Umum (BLU) seharusnya pelayanan dilakukan secara profesional, bukan malah sebaliknya lebih buruk dari RS swasta di Indramayu,”ungkap salah satu Orator Ihsan Mahfudz.
Bahwa, pelayanan kesehatan merupakan kebutuh dasar masyarakat yang diatur dalam UU kesehatan no 36 tahun 2009 dimana azas pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminasi dan norma-norma agama. Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
“Rumah sakit merupakan salah satu intitusi pemerintah yang bertugas untuk menjaga masyarakat untuk tetap sehat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik, tapi faktanya kami sering mendapat keluhan dari masyarakat atas perlakuan pasien yang tidak wajar, bahkan mereka ada yang ditempatkan di lorong-lorong rumah sakit,”ungkapnya.
Dalam konteks kekinian dan fakta yang dapat disaksikan, masyarakat dalam beberapa perbincangan yang terbatas, baik diwarung kopi, dirumah dan diruang publik lainnya, acapkali mengeluh dengan pelayanan rumah sakit daerah yang kurang profesional, ramah, bersih, nyaman, birokrasi yang berbelit-belit dan masih banyak keluhan masyarakat lainnya yang cenderung memberikan nilai negatif terhadap pelayanan kesehatan dirumah sakit. Seharusnya era otonomi daerah semakin menggiatkan dan meningkatkan semangat serta motivasi pemimpin rumah sakit untuk berbenah diri.
“Maka kami mendorong kepada Bupati Indramayu melalui Sekda agar meninjau ulang dan melakukan evaluasi atas penetapan Direktur RSUD Indramayu nanti, bahkan kami menuntut agar Pjs Direktur RSUD Indramayu dicopot,”terangnya.
Menurutnya, keberpihakan Pemerintah Daerah (Pemda)terhadap perbaikan kualitas pelayanan dan mutu kesehatan sepatutnya mendapat perhatian khusus, karena komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang bersahabat, nyaman, cepat dan profesional tentu menjadi hal yang penting dilakukan, karena amanah konstitusi mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa melihat strata pasien, baik itu pasien dari Umum, Askes, Jamkesmas, Jamkeda, BPJS Jampersal,JKA, KIS atau apapun nama programnya, singkatnya siapa saja yang datang ke rumah sakit wajib ditolong dan rumah sakit tidak boleh menolaknya.
“Mari kita bedah bagaimana standar pelayanan minimal (SPM), pembuatan standar operational procedure (SOP), sistem remunerasi (sistem insentif) yang adil dan proporsional sehingga terbangun sinergi yang baik antara manajemen, dokter, perawat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam organisasi rumah sakit, persoalan ini yang kadang butuh keterbukaan secara publik,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Indramayu, Ahmad Bahtiar saat menerima perwakilan pengunjukrasa menyampaikan maaf secara terbuka atas perlakukan bawahannya yang kurang berkenan dalam pelayanan public di RSUD Indramayu.
“Kami atas nama Pemerintah Daerah Indramayu meminta maaf apabila di jajaran SKPD dalam lingkup Kabupaten Indramayu terdapat pelayanan public yang kurang berkenan,”ungkap Sekda.
Ia berjanji, Pemerintah Daerah Indramayu akan melakukan pengkajian bersama-sama dengan lembaga Independen untuk menganalisis dugaan tindakan pelayanan di RSUD Indramayu yang kurang berkenan ini.
“Jadwal kita serahkan kepada lembaga independen, dan silahkan wartawan memantaunya,”terangnya.
Ditambahakan, pihaknya juga akan segera berkirim surat kepada lembaga independen dalam hal ini Inspektorat, Kementrian PANRB, Ombudsman untuk meminta batuan pemeriksaan atas dugaan tindakan pelayanan di RSUD Indramayu yang kurang berkenan.
“Hasil pemeriksaan ini yang jadi keputusan kita. Jika memang dalam pemeriksaan benar pelayanannya buruk, bisa kami berikan sanksi tegas termasuk mencopot Pjs Dirut RSUD Indramayu, “tegas Ahmad Bahtiar.
Setelah di Pendopo, massa langsung bergerak ke gedung DPRD Indramayu untuk menemui wakil rakyat. Sayangnya. Ditempat ini pendemo hanya di temui, Kabag Umum, Iman Hadirokhman bersama staf sekertariat dewan lainnya.
“Aspirasi ini kami terima, dan secepatnya kami sampaikan ke komisi II dan I yang membidangi masalah ini. Selasa (26/9) ini, kami akan segera panggil perwakilan demo untuk musayawarah memahas masalah ini. Kami janji, Selasa (26/9) sudah ada jawaban dan kita bahas masalah ini, karena hari ini semua anggota dewan ada kunjungan kerja di Jakarta,”kata Iman.
Kordum Orasi, Raskhana S Depari secara tegas menyatakan, buruknya pelayanan ini menjadi hambatan semua SKPD di Indramayu. Menurutnya, sesuai UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Sudah bukan menjadi rahasia lagi, kita sebagai wartawan seringkali tertutup untuk mendapatkan informasi dari SKPD dilingkungan Pemkab Indramayu. Maka hari ini, kami mendesak agar penyakit tertutupnya informasi untukpublik harus dibongkar. Jangan sampai, kita wartawan datang dikantor SKPD tidak dapat informasi apa-apa karena tertutupnya kran untuk informasi public seperti di RSUD Indramayu,”tegasnya.
Ditegaskan Raskhana, terkait adanya tindakan kekerasan yang menimpa wartawan, Ade Irawan yang juga HP nya dirampas tak bisa dibiarkan dan harus diusut tuntas hingga ke persidangan PN Indramayu.
Menurutnya, tindakan arogan yang dilakukan oknum bidan RSUD Indramayu, itu dianggap keterlauan dan sudah penghinaan terhadap profesi pers.
“Kita lawan dan kita tak bisa biarkan. Ulah oknum bidan ini harus dipertanggungjawabkan, dan Dirut RSUD Indramayu harus bertanggungjawab”,ungkap Raskana.
Sembilan tuntutan AJII Indramayu.
1. Meminta agar Polres Indramayu mengusut tuntas kasus perampasan dan penganiyaan wartawan, Ade Irawan, dengan menindaklanjuti proses hukum yang dilakukan oleh oknum bidan RSUD Indramayu, Irta sampai dengan proses persidangan PN Indramayu.
2. Memita pihak Pemkab Indramayu melalui Sekretaris Daerah Indramayu agar memberi sangsi tegas terhadap oknum bidan RSUD Indramayu, Irta, atas arogansi terhadapa jurnalis/wartawan.
3. Meminta pihak Pemkab Indramayu melalui Sekertaris Daerah Indramayu agar menonaktifkan, dr Lisfayeni dari jabatan Dirut RSUD Indramayu.
4. Mendesak RSUD Indramayu terbuka untuk pelayanan publik dan pelayanan informasi sesuai UU no 14 tahun 200-8 tentang keterbukaan informasi . Bpublik
5. Mendesak pihak RSUD Indramayu agar tidak mempersulit dan membedakan pelayanan pasien warga miskin yang menggunakan SKTM/BPJS atau kartu miskin lainnya.
6. Meminta pihak Pemkab Indramayu untuk memperbaiki pelayanan RSUD Indramayu yang sudah buruk jadi lebih baik.
7. Meminta DPRD lakukan monitoring dan sering turun melihat langsung pelayanan RSUD dan kinerja pegawai rumah sakit tersebut.
8. Mendesak pihak Pemkab Indramayu, dalam hal ini kepegawaian RSUD Indramayu untuk tegas melakukan perombakan dan peremajaan secara total pegawai di RSUD Indramayu, dan membuang oknum-oknum pegawai yang dianggap bermasalah.
9. Mendesak Dirut RSUD Indramayu secara terbuka meminta maaf atas kejadian ini sedikit-dikitnya melalui 10 media cetak/elektronik dan web terbitan daerah dan nasional.
