BANDUNG, (Fokuspantura.com),- Forum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) se-Jawa Barat menggelar unjuk rasa (unras) guna menyuarakan tuntutan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, agar lebih serius menyikapi pemekaran kabupaten atau DOB, di depan Gedung Sate Bandung, Kamis, 13 Juli 2023.
Bersama Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat (Forkodetada Jabar) yang dipimpin langsung Holil Aksan Umarzen, para pejuang pemekaran Indramayu Barat, yang tergabung dalam Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) juga turut serta dalam aksi unras yang Bertajuk Jabar Ngadat tersebut.
Ketua PPKIB yang Sekum Forkodetada Jabar, Sukamto, menyebutkan, aksi damai ini diikuti ratusan warga dari perwakilan 9 CDPOB se-Jabar, yakni Indaramayu Barat (Inbar), Bandung Timur, Lembang, Garut Selatan, Garut Utara, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Tasikmalaya Utara dan Subang Utara.
“Ada ratusan warga dari 9 CDOPB se Jabar,” sebutnya.
Sayangnya, kata Kamto, pendemo tak berhasil bertemu dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, hanya ditemui sejumlah perwakilan dari Pemrop Jabar, meski demikian, unras tetap berlanjut sembari menyuarakan tuntutan.
“Jadi kami minta diagendakan pertemuan dengan Gubernur Jabar, jika sampai minggu depan tidak ada jawaban, maka unras yang rencananya di Jakarta akan kita alihkan Gedung Sate lagi,” katanya.
Sekum Fokordeta Jabar ini melanjutkan, dalam unras ini CDPOB se-Jabar menyampaikan 11 pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Ridwan Kamil,
Pertama, memberikan apresiasi terhadap Gubernur Jabar yang telah mengupayakan persyaratan pemekaran daerah.
Kedua, setelah 9 CDPOB diusulkan, Gubernur diminta untuk jangan menunggu durian jatuh dari langit. Tapi harus berupaya dengan sungguh-sungguh, serius, fokus, meyakinkan pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo dengan alasan ketidakadilan politik anggaran yang diterimakan oleh Jabar.
Ketiga, Gubernur Jabar mesti melakukan komunikasi politik dan meyakinkan para bupati yang belum menyelesaikan persyaratan sampai dengan keputusan bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD Kabupaten. Hal ini sebagai langkah konkrit memberikan dukungan terhadap presidium atau panitia yang sedang berjuang memenuhi persyaratan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan RPP Penataan Daerah , pada tingkatan di Kabupaten Induk.
Keempat, Gubernur dimohon menyampaikan kepada Bupati untuk membentuk desk CDPOB di masing-masing Calon Daerah Otonomi Baru.
Yang kelima, lanjut Sukamto, Gubernur Jabar, dituntut segera mengundang Bupati daerah pengusul pemekaran dan Forkodetada Jabar, untuk memastikan langkah langkah persiapan CDPOB.
Kemudian yang keenam, mendesak Gubernur bersama sama CDPOB se-Jabar, melakukan gerakan nyata menuntut dicabutnya moratorium parsial Jabar.
Ketujuh, Pemprov harus serius membuat makro desain pemekaran di Jabar sebagai acuan mikro desain pemekaran di Kabupaten Induk yang mengacu pada kelayakan CDPOB.
Kedelapan, CDPOB se-Jabar, menuntut Gubernur Mochamad Ridwan Kamil atas keseriusan dan realisasi pemekaran jangan sampai berhenti di level provinsi, dan berakhir jabatanya sebagai Gubernur.
Kesembilan, Pemprov Jabar dituntut melakukan pemerataan pembangunan dari anggaran provinsi untuk wilayah Calon Daerah Otonomi Baru.
Lalu kesepuluh, menuntut Gubernur untuk dapat memfasilitasi CDPOB se-Jabar beraudiensi dengan Kemendagri dan Kementrian Keuangan untuk memprioritaskan CDPOB di Jabar.
“Terakhir, apabila setelah Unras Jabar Ngadat ini Gubernur Jabar tidak merespon dengan baik, maka Forkodeta Jabar yang beranggotakan 14 CDPOB, secara masif dan besar akan menggelar aksi unras di Istana Presiden, bahkan mungkin dilakukan kembali unras Jabar Ngadat jllid ke-dua di Gedung Sate,” tandasnya.
