INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pertemuan penyelesaian konflik lahan milik PT PG Rajawali II, Jatitujuh bersama tiga organisasi masyarakat, F-Kamis, Ampera dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) telah membuahkan kata ahir dengan pola kemitraan (kerjasama). Pola kemitraan PT PG Rajawali II, grup PT RNI (Persero), dengan petani penggarap diharapkan dapat mengakhiri konflik lahan tebu di wilayah Kabupaten Indramayu, yang berlarut-larut sejak 2014. Konflik lahan itu tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga memicu terpuruknya pengelolaan industri pabrik gula.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Setda Indramayu, Maman Kostaman mengatakan pertemuan antara F-Kamis, Ampera dan JPKP merupakan momentum yang sangat besar karena ketiganya bisa memahami kontek secara utuh tentang pemahaman HGU nomor 2 tahun 2004. Semua pihak sepakat, akan menjunjung tinggi kaidah kaidah hukum dalam pandangan yang disampaikan perwakilan tokoh masyarakat dalam dialog yang berlangsung di Makodim Indramayu, Selasa(30/7/2019) kemarin.
“Yang paling penting adalah semua permasalah akan diselesaikan secara musyawarah dan dialog, dan mereka menerima,” kataya usai acara.
Sinyal positif dari para pihak terkait kesepakatan tersebut, kata Maman, sudah dituangkan dalam komitmen penanda tanganan yang disaksikan oleh para pihak.
“Ampera sudah meneken dengan kemitraan, F-Kamis dan JPKP juga begitu, hanya ada catatan aspirasi normal, suatu hal yang biasa.” Tuturnya.
Oleh karena ini, kata Maman, Pemkab Indramayu mengajak kepada semua pihak untuk bersama – sama menghapus kebelakan, masalah masalah kebelakan yang tidak mengenakan, memakan korban atas konflik bertahun – tahun yang tidak terselesaikan.
“Pemda Indramayu berterimaksih kepada teman-teman F-Kamis, Ampera dan JPKP yang mau bermusyawarah dan hasilnya sangat-sangat memuaskan,”imbuhnya.
Disinggung tentang sikap F-Kamis yang menyinggung tentang HGU, Maman mengaungkapkan secara umum F-Kamis sangat memahami kontek HGU dan kemitraan. Hanya dalam paparan tersebut, pihak F-Kamis akan melakukan sosilaisasi terlebih dahulu atas hasil kesepakatan yang sudah dilakukan saat ini.
“Kalau saya tangkap tadi dengan Pak Dandim, Pa Kapolres, pada dasarnya memahami kontek HGU 2 secara legal standing dan memahami diselesaikan secara musyawarah, dan mereka berkomitmen kedepan hal –hal yang berkaitan dengan HGU ini diselesaikan dengan musyawarah, cuman mereka minta waktu akan mensosialisasikan kepada para penggarap, yang dibawah kordinasi F-Kamis. tapi pada dasarnya kalau saya tangkap mereka sangat memahami tentang pertemuan ini,”tandas Maman.
Menurutnya, pada proses dialog dan pembahasan itu, tidak ada sikap-sikap arogan, dialog yang berlangsung sangat kontrukstif sekali, sehingga program kemitraan yang sudah disepakati ini mudah-mudahan punya maslahat bagi masyarakat penyangga hutan, apalagi masyarakat penggarap sekarang tidak akan ditinggalkan yang penting aturannya mengacu program kemitraan dan mengcu pada peraturan perundang-undangan.
“Insyaallah ini pertemuan yang terakhir, nantinya hanya pertemuan teknis saja, grand desainnya pertemuan ini sudah berahir, kata Pak Dandim ini suatu momen yang bagus, disaat Pak Dandim diahir masa jabatan disini, ini suatu momen keberhasilan dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan pelayanan termasuk masalah konflik yang terus berlangsung dapat diselesaikan.”pungkasnya.
Direktur Utama PT.PG. Rajawali II, Audry Harris Jolly Lapian mengatakan penyelasaikan konflik yang terjadi sejak 2014 sampai dengan sekarang, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PG, solusi kemitraan yang ditangkap oleh teman-teman LSM adalah solusi terbaik.
“Tadi disampaikan juga oleh perwakilan Ampera, seharusnya kalau perkebuman itu ada sistem inti dan plasma dan sekarang di Jatitujuh, kita sudah gunakan pola Plasma Kemitraan, dari kebun bibit dan semuanya, saya pikir luar buiasa dan tidak ada pola perkebunan yang total dilakukan dengan pola kemitraan,”katanya.
Menurutnya, pola kemitraan yang sudah disepakati dalam dialog tersebut, sesungguhnya sudah pernah diminta, bahkan Pihak PG Rajawali menangkap dari pengurus dan para tokoh-tokoh, memahami kemitraan menjadi solusi yang terbaik, karena sebenarnya, keinginan itu sudah diminta oleh mereka sejak tahun 2017. Hanya saat ini sebagaimana yang disampaikan pak Asda, para pihak akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pemahaman – pemahan hasil kesepakatan.
“Sejak saya berdinas di Jawa Barat, saya ketemu dengan pengurus-pengurus dari F-Kamis, memang mereka mengajukan program kemitraan, karena saat itu belum mendapat izin dari pemegang saham dan setelah dapat izin pihaknya terapkan sistem kemitraan,”tandasnya.
Disoal luas hamparan lahan PG Jatitujuh yang tertuang dalam HGU 2 thaun 2014 diwilayah Kabupaten Indramayu sekitar 6.200 hektar. tapi yang efektif ditanami tebu sekitar 5.000 hektar lebih. Karena ada sebagian digunakan lahan untuk jalan, pola dan bangunan, sementara lahan di Kabupaten Majalengka ada sekitar 5.800 hektar.
Ia menambahkan, pola kemitraan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat penyangga lahan tebu, akan menggunakan sistem bagi hasil yakni 66 persen diperuntukan bagi masyarakat penggarap dan 34 persen untuk PG Jatitujuh. Konsekwensi dari sistem kemitraan adalah pembiayaan semua dari masyarakat yang mengerjakan, namun pihak pabrik akan mengusakan permodalan dari perbankan dari kredik subsisdi pemerintah melalui KUR.
“Jadi 66 persen hasil panen milik masyarakat, 34 persen milik pabrik gula. Dari 34 persen untuk itu untuk upah giling di pabrik, yang 66 persen diambil semua untuk masyarakat dipotong kewajiban masyarakat,”terangnya.
Ia berharap, dari program kemitraan yang aka ditindak lanjuti nanti, semua masyarakat penyangga bisa menanam tebu, karena tujuan dari program kemitraan itu tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Kendati fakta dilapangan sangat memungkinkan lahan PG Jatitujuh terdapat lahan yang tidak bisa ditanam tebu karena berbagai hal, pihaknya akan mencari solusi dari program kemitraan tersebut.
“Harapan kami bisa ditanam tebu, karena kita punya pabrik Gula, bahan bakunya tebu, karyawan disana banyak, total hampir 2000 lebih, jadi kalau tidak ditanam tebu, disatu sisi kemitraan berjalan disisi lain ada kendala dan tidak bisa dinikmati oleh hasil kemitraan, lahan yang tidak layak tanam tebu kita akan buat pola kemitraan baru diluar tebu,”pungkasnya.
