INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pjs Direktur RSUD Indramayu, dr.Lisfayeni ahirnya memutuskan untuk menanggung biaya persalinan pasien Supinah(26) warga Desa Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi, Indramayu sebesar Rp 16 juta dari total Rp 22 Juta dan sempat didemo oleh puluhan Jurnalis dan LSM beberapa waktu lalu.
Kesediaan itu muncul, karena ada rencana aksi pengumpulan koin untuk biaya persalinan sebagai bentuk aksi keras keluarga Supinah, setelah sebelumnya mendapatkan surat tagihan dari pihak RSUD Indramayu. Bahkan aksi pengumpulan koin rencananya didukung oleh awak media Suara Cirebon yang rencananya akan di gelar, Jum’at(29/6/2017) batal dilakukan. Dengan dalih citra Pemkab Indramayu jika aksi koin untuk pasien Supinah dilakukan, berbagai upaya telah dilakukan, sehingga Pjs Direktur RSUD Indramayu dan Baznas Indramayu menanggung biaya persalinan yang harus ditanggung keluarga Supinah sebesar Rp 22 juta.
Biaya itu langsung diserahkan kepada suami Supinah, Warsito diruangan Pjs Direktur RSUD Indramayu, Kamis(28/9/2017) disaksikan Ketua AJII Indramayu dan LSM Pelopor.
“Hari ini persoalan pasien Supinah sudah beres, kami mohon maaf kepada pihak keluarga pasien Supinah dan wartawan atas kejadian kemarin,”tutur dr Lisfayeni dikantornya.
Menurutnya, dibebaskannya pasien Supinah ini dibantu oleh Baznas, keuangan RSUD dan uang pribadi Pjs Direktur RSUD Indramayu. Nampaknya langkah yang dilakukan itu akan dapat mengahiri polemik yang selama ini dimainkan oleh oknum dengan memanfaatkan situasi.
“Sekarang kita akhiri polemik, kita damai lagi. Soal yang menyangkut antara wartawan Ade Irawan dan bidan Irta kita tidak ikut campur dan intervensi, biarkan proses hukum berjalan sesuai aturan yang ada,”ungkapnya.
Menyikapi hal itu, persepsi publik mengisyaratkan adanya ketakutan berlebihan dari Pjs Direktur RSUD Indramayu, atas apa yang selama ini diputuskan hingga menjadi gejolak yang berlebihan dari berbagai kalangan dalam menyikapi perjalanan manajemen RSUD Indramayu.
Tentunya, win-win solusi yang telah disepakati, menjadi celah pejabat publik agar tidak mudah tersulut dan masuk dalam lingkaran konflik berlebihan.
“Pola kedepan harus dirubah, para medik seharusnya tidak mengurusi urusan manajerial, fungsikan humas dengan baik agar tidak terjadi mis komunikasi,”ungkap sumber yang enggan disebutkan.
Dikatakannya, RSUD adalah lembaga sosial yang harus dilakukan dengan hati nurani bukan mengedepankan profit bisnis. Artinya setiap pasien dari latar belakang apapun, harusnya ketika dokter sudah mengizinkan pulang maka harus dipulangkan tanpa harus ditanya siapa dan dengan cara apa pembiayaan itu dibayar.
“Disini yang harus dirubah oleh manajemen RSUD di manapun, artinya ketika pasien sudah pulih dirumah maka pendekatan secara persuasif dilakukan dengan membentuk tim khusus,”ulasnya.
