INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Indramayu untuk menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan anggaran Covid-19 mendapat tanggapan positif dari Pimpinan DPRD Indramayu baru-baru ini.
Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, mengatakan, DPRD Indramayu akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) penanganan Covid-19, dengan beberapa pertimbangan diantaranya, angka positif Covid-19 terus naik belum ada perkembangan stagnan, sementara anggaran belum ada kepastian berapa sesuangguhnya yang dilakukan Refocusing dari APBD Tahun 2020.
Pertimbangan selanjutnya, pelaksanaan PSBB tahap 2, tidak berjalan secara maksimal, pasalnya beberapa cek point di biarkan kosong dan tidak terlihat ada petugas, padahal anggaran besar.
Jaring pengaman sosial untuk masyarakat data nya kacau balau, hingga menimbulkan kegaduhan dan berujung dengan statemen Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut banyaknya pengaduan masyarakat tentang hal itu.
“Bahkan anggaran penanganan Covid -19 naik 3 kali lipat, padahal DPRD tidak pernah diajak komunikasi serta beberapa temuan lainnya dilapangan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan saat dihubungi Fokuspantura.com, Senin(8/6/2020).
BACA JUGA : GP Ansor Indramayu Desak Dewan Bentuk Pansus Covid-19
Pertimbangan itu, kata Sirojudin yang membuat DPRD mendorong untuk segera di bentuk Pansus, karena beberapa Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat sudah membentuk Pansus yang diatur oleh UU.
Disoal tentang penolakan saat Bamus kemarin, ia meluruskan, jika sikap dan keputusan Bamus kemarin belum menolak, tetapi menyempurnakan sikap DPRD Indramayu, karena dalam draf Bamus itu ada jadwal hanya satu hari mengundang Gugus Tugas.
“Tetapi oleh semua Fraksi, percuma kalau cuma 1 hari, jadi mending di bentuk Pansus dan masa kerja nya sama dengan Gugus Tugas, artinya selama Gugus Tugas Covid-19 ada, di situlah Pansus juga masih ada,” terangnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD, Mohamad Solihin, menyatakan hal yang sama, justru Fraksi PKB lebih dulu meminta agar Pansus terkait penanganan Covid-19 segera dibentuk, mengingat banyaknya persoalan yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19, ia banyak menemukan beberapa kejanggalan, seperti petugas cek poin di perbatasan tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD), Protokol Covid juga diabaikan apalagi menyangkut kontak dengan pengguna jalan yang berasal dari wilayah zona merah.
“Itu temuan fakta dilapangan yang saya lihat secara langsung saat kunjungan lapangan atas nama DPRD Indramayu,” tuturnya.
Temuan lain yang diperoleh saat Kunlap, ditemukan beberapa Puskesmas saat masih jam kerja sudah tidak ada petugas yang stand bye di kantor, mengakibatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat menjadi tersendat, pihaknya mencoba menelusuri alsan sedang dilapngan, tetapi setelah dicek dilapangan juga tidak ditemukan. Fakta itu yang memberikan kecurigaan sengkarutnya penerapan anggaran Covid-19 tidak tepat sasaran, maka dirinya bersama Fraksi PKB mengetahui lebih awal bagaimana langkah dan keseriusan Pemkab Indramayu dalam penanganan Covid-19 selama ini.
“Saya sudah dua kali menyampaikan khusus kepada Plt dan Tim Gugus Tugas untuk meneladani Ki Wira Patih dalam Penangan Covid 19 ini dengan satu kata misi Kemanisiaan titik, karena saya masuk didalamnya dalam setiap Rakor, Jadi kalau pemimpin yang bijak dan arif harusnya belajar dari perjalanan sejarah dan keteladanan sang pemimpin terdahulu agar lndramayu terus membaik.” Pungkasnya.
Enam Fraksi sudah menyatakan sepakat, jika Pansus DPRD tentang Penanganan Covid-19 segera dibentuk, agar persoalan Pandemi yang terjadi saat ini dapat segera di atasi secara bersama – sama tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri apalagi ada nuansa tersebung didalam gerakan penanggulangan virus Corona, termasuk menjawab dukungan dari ormas dan OKP di Kabupaten Indramayu yang menghendaki dibentuknya Pansus Covid-19.
