JAKARTA,(Fokuspantura.com),- Ketua Umum Front Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa, menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, atas pernyataan selama ini baik pidato, orasi, tulisan, dan aktivitas dalam mengadvokasi nelayan selama ini, dianggap melakukan pencemaran nama baik dan menyinggung perasaan pemerintah melalui Menteri Susi.
Ungkapan itu disampaikan Rusdianto usai silaturrahmi dengan Menteri KKP RI, Susi Pudjiastuti pada 10 September 2018 lalu, di Rumah Dinas Menteri KKP RI Jalan Widya Candra, Kebayoran Jakarta Selatan.
Selain dihadiri Menteri Susi Pudjiastuti Nilanto Perbowo Sekretariat Jenderal KKP RI, Nilanto Perbowo, Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Illegal (Illegal Fishing), Mas Achmad Santosa, Tokoh Nasional dan sesepuh Sumbawa, Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA serta Aktifis Nasional M. Hatta Taliwang, beserta beberapa staf Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
“Melalui pernyataan sikap terbuka ini, saya Rusdianto Samawa atas nama Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) menyampaikan permohonan maaf terbuka ini ditujukan kepada Ibu Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan. Permohonan maaf ini juga disampaikan kepada seluruh Rakyat Indonesia,”ungkap Rusdianto Samawa dalam rilis yang diterima Fokuspantura.com, Selasa(6/11/2018).
Menurutnya, silaturrahmi dan permohonan maaf tersebut, tidak akan menghilangkan substansi dan makna untuk tetap sepenuh hati mendorong dan mendukung pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus bekerja, membangun kedaulatan dan penegakkan hukum terhadap illegal Fishing.
“Sekali lagi, setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta demi kemaslahatan bersama, maka saya ambil langkah secara pribadi dan atas nama Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) meminta maaf atas semua yang dianggap menyinggung maupun memfitnah. Semoga permohonan maaf ini menjadi hikmah pelajaran yang baik kedepannya,”terangnya.
Mengenai dukungan terhadap arah dan masa depan nelayan Indonesia, maka atas nama Front Nelayan Indonesia (FNI) tetap pada posisi apresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan – kebijakan KKP RI untuk memberikan kesejahteraan pada nelayan dan memberantas Illegal Fishing.
Ia menegaskan, Front Nelayan Indonesia (FNI) siap membantu sepenuhnya di 6 wilayah Provinsi se Indonesia, yakni Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Aceh, Prov. Banten, Prov. Maluku, Prov. NTT, dan Prov. Sulawesi Selatan.
“Dalam hal beberapa program yakni berantas illegal fishing, akselerasi peraturan daerah untuk keberlanjutan kelautan dan perikanan, mengajak nelayan untuk berpartisipasi dalam usaha bersama membangun untuk kesejahteraan,” imbuhnya.
Ia mrnambahkan, dukungan yang disampaikan sebagai bentuk apresiasi akan akselerasi, kerjasama dan komitmen untuk meneruskan proses penegakan kedaulatan, kesejahteraan dan keberlangsungan kelautan dan perikanan.
“Semoga permohonan maaf terbuka ini dapat dimaklumi dan siapapun yang pernah membaca, mengedit, dan menyebarkan banyak tulisan atas nama Rusdianto Samawa, agar dimaknai sebagai kritik, bukan atas pencemaran nama baik sehingga dapat dipermaklumkan karena sesungguh saya pribadi dan atas nama organisasi Front Nelayan Indonesia (FNI) juga tidak memiliki niat sama sekali untuk menghina dan mencemarkan,” tulisnya.
Ia berharap, semoga penyampaian dan siaran pers permohonan maaf terbuka ini dapat disiarkan ke seluruh Indonesia dan media-media dapat memberitakannya.
