INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berencana akan mengajukan usulan anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp50 miliar, guna menanggulangi kondisi jalan yang urgen dan tidak masuk dalam perencanaan pelaksanaan rehabilitasi dan perbaikan poros jalan Kabupaten tahun 2023 yang hanya dianggarkan sebesar Rp163 miliar.
Hal itu terungkap saat menjadi Nara sumber Ngobrol Bareng (Ngobras) pada episode Polemik Jalan dan Action Plan Pemkab Indramayu yang digelar Graha Land Group, Desa Tambak, Indramayu, baru baru ini.
“Kita sudah inventarisir ruas jalan yang belum masuk perencanaan 2023, kemarin tuh, dihitung – hitung sekitar hampir 50 miliar, nanti juga disesuaikan dengan dana BTT yang ada,” kata Kadis PUPR Indramayu, Asep Abdul Mukti melalui siaran langsung akun Youtube Ngobros di kawasan Graha Land Group.
Ngobras yang dipandu host CEO Land Group, Yogi Kurniawan itu mempertajam plan Pemkab Indramayu dalam menghadapi kondisi jalan rusak yang hingga saat ini belum dilakukan langkah dan upaya antisipasi PUPR Indramayu sehingga menjadi viral di media sosial.
Pada menit 29.45, Kadis PUPR secara gamblang menjelaskan kondisi urgen sangat memungkinkan kalau di APBD itu namanya BTT biaya tak Terduga. Pasalnya mungkin selama ini publik mengenal BTT hanya untuk penanganan bencana, sementara didalam aturan bisa digunakan selain bencana adalah untuk kondisi yang urgen bisa misalnya untuk forcemayor kegiatan masyarakat dan kegiatan yang belum teranggarkan.
FOKUS BACA INI : PUPR Indramayu Anggarkan Rp163 Miliar Perbaiki Jalan Rusak
Jawaban Kadis PUPR Asep tersebut, melengkapi pertanyaan Host bahwa jika pada bulan Februari hingga Juni 2023, keberadaan jalan kondisinya akan bertambah parah, karena jika menunggu agenda lelang sebagaimana biasa, maka berdampak pada masyarakat sebagaimana yang sudah ramai di media sosial.
“Ada nggak sih dana taktis skala prioritas untuk jalan yang membahayakan, dengan keterbatasan anggaran,” tutur Host Yogi Kurniawan dihadapan Narsum.
Sementara itu, Kepala BKD Indramayu, Woni Dwinanto, membenarkan hal itu bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) semuanya bisa terencana jika mendesak, bahkan PP yang baru tentang keuangan mengakomodir hal seperti ini.
Menurutnya, Pelaksanaan BTT sangat fleksibel dan urgen dengan mobilitas tinggi bisa disetujui. Atau misalnya irigasinya dipending dulu. Artinya untuk sektor anggaran irigasi tidak berhubungan dengan nyawa manusia maka BTT penanganan jalan bisa dimungkinkan.
Host Yogi selanjutnya menyimpulkan hasil diskusi Ngobrol Bareng (Ngobras) tersebut, meminta tanggapan publik untuk memberikan komentar pada akun IG Land Group dan kanal medsos lainnya agar lokasi jalan rusak yang tidak masuk dalam perencanaan tahun 2023 nanti bisa diatasi.
“Buat teman teman yang kondisinya parah dan belum masuk plan 2023 bisa masuk dalam alokasi BTT sesuai dengan kondisi anggaran,” pungkas Yogi.
Hadir pada kesempatan Ngobras sebagai narasumber Kepala Bappeda, Iin Indrayati, Kepala Dinas PUPR Indramayu, Asep Abdul Mukti dan Kepala BKD Indramayu, Woni Dwinanto. (Ihsan/FP)
