CIANJUR,(Fokuspantura.com),- Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, melakukan Kunjungan Kerja ke daerah Pantai Jayanti, Cidaun, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.Kamis(3/5/2018).
Dalam Kunjungannya, Ono Surono didampingi Kasubdit Peralatan Penangkapan Ikan KKP, Dinas KP Pemda Cianjur, Ketua Puskud Mina Laksana Mukti Nurodi, tim teknis KKP & Tim Kontraktor pembangunan breakwater Pantai Jayanti.
Kehadiran politisi PDI Perjuangan ini, dalam rangka menyelesaikan masalah kondisi nelayan di Kabupaten Cianjur. Daerah dengan bentangan panjang pantai sejauh 75 Km, ditopang sekitar 400 jiwa, bermata pencaharian sebagai nelayan dan berkonsentrasi aktifitasnya di pantai Jayanti Cidaun, dari total keseluruhan sekitar 3000 nelayan di Kab.Cianjur.
Dalam sesi tanya jawab dengan nelayan di gedung Pelabuhan Perikanan PPI Jayanti Cidaun, beberapa perwakilan nelayan mengeluhkan pembangunan breakwater yang rencananya akan dibuat sepanjang 250 meter, sementara baru dibuat sepanjang 110 meter.
Menurut nelayan, selama ini pembangunan breakwater belum memberikan keuntungan apapun untuk nelayan, bahkan merugikan kegiatan nelayan. Menurut Kepala Desa Cidamar, Alzemi,
“Kami dan masyarakat setempat sebelumnya tidak mengetahui program tersebut karena tidak pernah merasa dilibatkan untuk berdiskusi, sebelum akhirnya pengerjaan breakwater tersebut dikeluhkan oleh warganya yang merasa kesulitan untuk akses keluar dan masuk pelabuhan,” tutur Kepala Desa Cidamar, Alzemi dalam diskusi bersama wakil rakyat itu.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menyambut positif keinginan nelayan di Kabupaten Cianjur. Kehadiran dirinya bersama steakholder yang terkait adalah bentuk keseriusan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi nelayan di wilayah parahyangan.
“Saya sengaja datang kesini dan membawa serta tim dari Kementerian Kelautan Perikanan dan dinas setempat, tujuannya adalah duduk bersama mencari solusi yang baik dari semua pihak,” tutur Ono.
Ono menambahkan, berawal dari ia mendapatkan laporan terkait pembangunan dermaga dan breakwater yang berada di area pantai Jayanti yang dinilai terdapat kendala dimana spesifikasi konstruksi malah membuat nelayan setempat kesulitan mendapatkan akses keluar atau masuk kedalam dermaga.
“Seharusnya dari awal, pihak pengembang merangkul pihak pemerintah desa dan nelayan setempat karena merekalah yang lebih paham tentang situasi dan kondisi daerahnya, untuk duduk bersama agar dalam proses pembangunannya dapat menjadi maksimal sesuai harapan, seperti yang kita tahu tadi, Kepala Desa merasa dirinya tidak dilibatkan untuk berdiskusi, padahal disini adalah wilayahnya, namun tentu setelah melihat dilapangan, ini menjadi evaluasi berbagai pihak, sebagai bahan yang pastinya akan kami tindak-lanjuti di Jakarta nanti dengan KKP”, tutup Ono.
