INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jabar VIII, Ono Surono melakukan tindak lanjut pembahasan yang sudah disampaikan dalam rapat bersama Direktur Utama Bulog Budi Waseso di Gedung Senayan, Kamis(21/11/2019) lalu. Kehadiran politisi PDI Perjuangan asal Kabupaten Indramayu ini, guna memperjuangkan aspirasi masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar dapat menikmati program Presiden Joko Widodo dengan baik sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa pihak usai mendapat laporan dan pengaduan dari Forum Agen BNI46.
Agenda yang berlangsung di Hotel Trisula Indramayu,Sabtu,(30/11/2019) itu, membahas tentang mekanisme penyaluran beras, kurangnya target suplai bulog, kwalitas beras serta terungkapnya pihak yang memanfaatkan program BPNT setiap bulan untuk dapat ditelusuri oleh pihak penegak hukum.
Hadir dalam pembahasan tersebut, Direktur PBI Perum Bulog, pimpinan Bulog Jawa barat, Bulog Divre Indramayu, Pemkab Indramayu, Kajari dan Kapolres Indramayu serta perwakilan Forum Agen BNI46, guna meminta penjelesan terkait rendahnya kwalitas beras dan proses distribusi untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Indramayu.
“Dengan laporan Forum Agen BNI46, yang jelas Bulog harus memperbaiki kwalitas, Pemda juga harus membereskan terkait dengan laporan – laporan yang dianggap intimidasi,”kata Ono usai menggelar klarifikasi berbagai pihak.
Menurutnya, dalam paparan pihak Bulog Indramayu, program BPNT yang sudah berjalan di Kabupaten Indramayu baru dua bulan dengan rincian 540 dan 400 ton per bulan yang dikeluarkan untuk mensuplai program tersebut.
Ia akan terus memantau perkembangan upaya perbaikan Bulog Indramayu usai pelaksanaan rapat kordinasi dengan berbagai pihak, sehingga target dari program pemerintah pusat dapat berjalan sesuai harapan dari semua pihak.
“Jika ditemukan pengaduan kembali, mungkin kami akan melakukan sidak ke lapangan sebagai bahan yang akan dibicarakan bersama Dirut Bulog di Jakarta,” kata Ono menegaskan.
Terpisah, Direktur Pengembangan Bisnis dan Indutri Perum Bulog, Imam Subowo mengatakan kontek kegiatan yang dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, lebih pada kordinasi pelaksanaan program BPNT antara Bulog dengan Pemda, Tikor, TKSK dan E-Warong berjalan dengan baik. Targetnya adalah bagaimana semua pihak yang terlibat dalam program tersebut, kepastian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima kondisi beras yang disuplai dari Bulog sesuai kwalitas, harga terjangkau dan tepat waktu.
Ia membenarkan dalam pembahasan tersebut, mencuat persoalan harga yang dikeluhkan para agen, namun sesungguhnya, harga yang berlaku saat barang yang dikirim oleh Bulog berdasarkan kesepakatan antara Bulog dan e-waroeng, karena konsep harga yang ditetapkan untuk e-waroeng setiap saat bisa berubah, karena akan ditentukan tergantung pasar dan tidak standar HET.
“Tapi waktu jual keluar KPM ada HETnya, harga di KPM itu ada standar Medium Rp9.450 dan Premium 12.800 tetap ada, nanti kita turunkan bareng- breng, harga itu kesepakatan, yang menyepakati Bulog dan e-warong, harus sama – sama,” tuturnya usai kegiatan.
Ia juga membenarkan jika rilis September kemarin Subdirve Bulog Indramayu baru mensuplai sekitar 40 persen. Namun target itu, kata Imam, masih terbilang bagus, kedepan pihaknya akan menggenjot produksi suplai untuk program tersebut untuk lebih ditingkatkan.
“Hari ini antara Bulog dan E-warong sudah ada kesamaan paham, tugas Bulog harus nyerap prodak petani, saat yang sama juga Bulog harus mensuplai program BPNT yang melibatkan e-warong dan petani, kalau sudah begitu selesai masalah di Indramayu,” terangnya.
Ia memastikan, kunci kwalitas beras tergantung keinginan KPM, karena masyarakat berhak memilih apakah menggunakan beras premium ataupun medium.
“Mau yang premium juga boleh, medium juga boleh, jadi konsepnya masyarakat boleh memilih, karena masyarakat beli, mau medium, premium maupun khusus boleh,” tuturnya.
Senada, Kepala Bulog Sub Divre Bulog Indramayu, Saparudin mengatakan, pihaknya siap untuk meningkatkan kwalitas beras yang dikeluhkan oleh pihak agen, e-waroeng maupuh KPM. Salah satu bentuk upaya preventif adalah dengan menindak lanjuti keluhan masyarakat jika menemukan kwalitas beras yang jauh dari standar.
“Selama ini tidak ada komplain, bahkan kadang kita dikerjain, begitu kita kirim barang, kita dilaporin, kita bawa timbangan kelapangan, ada 53 kemasan kurang, tapi setelah diperiksa ada colokan,” tuturnya.
Ia menyebutkan, selama ada keluhan masyarakat, pihaknya menyiapkan tim reaksi cepat dengan membawa 100 bungkus beras untuk pengganti. Disinggung masih adanya kerjasama dengan PD BWI terkait transportasi ke obyek agen dan e-waroeng, ia membenarkan hal itu, mengingat PD BWI selama ini sudah mengusai jaringan titik – titik program BPNT.
“Sementara kami baru berjalan di bulan September kemarin,” tuturnya.
Disoal persediaan barang yang disuplai untuk program BPNT selama ini, ia membantah jika belum maksimal, mengingat kondisi stok beras di gudang tersedia mencapai 52 ribu, namun PO yang diterima hanya kisaran 400 hingga 500 ton selama program ini berjalan.
“Kalau menurut edaran dari Kemensos dipertegas oleh Setda Indramayu, seharusnya e-waroeng wajib mengambil beras dari Bulog,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV Ono Surono menilai kualitas beras untuk program BPNT masih belum layak dikonsumsi. Paparan Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Diretur Utama Perum Bulog Budi Wasesa pekan kemarin.
“Isunya, setelah bulog menyalurkan beras ke warung, kualitasnya jelek karena ada oknum. Persaingan Bulog dengan pemain lainnya, saya titik beratkan Indramayu, perlu ditindaklanjuti,” katanya Ono.
Dalam rapat tersebut, ia juga meminta perwakilan Bulog untuk ikut turun ke wilayah Indramayu agar dapat melihat langsung kualitas beras yang dikatakan buruk.
