INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengatakan sedikitnya lima persoalan yang substansial pada urusan pertanian di Indoensia dan harus dipikirkan serta dilakukan upaya serius oleh pemerintah untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.
“Lima persoalan itu diantaranya, masalah lahan, infrastruktur, pupuk dan benih, sumber daya manusia dan permodalan.”kata Ono saat menyampaikan pidato pada acara Gerakan Tanam Serentak bersama Mentan RI di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Indramayu, Kamis(23/11/2017).
Menurutnya, persoalan tanah menjadi hal penting, dimana kepemilikan tanah di Indoensia saat ini hanya berkisar 0,5 hektar per orang. Dengan fakta itu kecenderungan masyarakat Indonesia buruh tani masih lebih besar jumlahnya dibandingkan pemilik lahan sawah.
Saat ini, kata Ono, Presiden Jokowi-JK sesuai dengan visi misi Nawa Cita, telah menggulirkan program reforma agraria, diluar jawa ada program tanah obyek reforma agraria, dimana pemerintah akan memberikan sertifikat gratis kepada masayarakat yang berkelompok, beryayasan, berkoperasi untuk mendapatkan tanah-tanah yang selama ini dikuasai dan diterlantarkan oleh korporasi dalam bentuk HGU.
Di Indramayu, lanjut Ono, masih terdapat lahan-lahan hutan yang tidak dipergunakan dengan baik, maka bersama Kementerian Kehutanan akan mengeluarkan program perhutanan sosial, dimana program itu akan membagikan tanah tanah yang mangkark yang tidak diogarap oleh perhutani dan akan diserahkan kepada masyarakat denga hak pengelolaan lahan selama 35 tahun.
“Untuk Indramayu ada jatah 5000 hektar lahan. Bisa dibayangkan jika ada 5000 hektar lahan yang diberi hak pengelolaan, sementara kondisi Indramayu kondisi buruh taninya lebih besar, jika 5000 petani memperoleh program itu dan memiliki HGU selama 35 tahun,maka petani Indramayu akan sejahtera,”ungkapnya.
Selanjutnya, masalah infrastruktur pertanian, dimana Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa 40 persen infrastruktur pertanian dalam kondisi rusak, banyak embung-embung hanya grond breaking tanpa tindak lanjut yang jelas dan saat ini Presiden, Kementan dan PUPR fokus bagaimana menormalisasi saluran, membangun embung-embung dan waduk-waduk adalah bentuk perhatian yang positif.
“Seperti Indramayu dalam waktu dekat akan dibangun bendung kali perawan dan cipanas.”tuturnya.
Kemudian kata Ono, permasalah berikutnya adalah pupuk dan benih, pihaknya sering mendapatkan laporan dari masyarakat petani, dimana pada saat musim tanam, kondisi pupuk menghilang(langka) atau jika ada juga harga tidak sesuai ketentuan seperti harga urea 180 menjadi 200 atau menjadi 190, termasuk TSP-36 dari 200 menjadi 230 dan seterusnya.
Melihat kondisi seperti itu, saat ini pemerintah harus ada upaya pembaharuan, seperti langkah Kementan kemarin, menurunkan timnya bekerja sama dengan Pemkab setempat untuk mendata potensi petani agar memiliki kartu tani, karena patokan pemerintah 2018 terkait kuota pupuk bersubsidi dari potensi petani, maka pupuk bersubsidi distribusinya harus jelas.
“Pupuk bersubsidsi ini harus sampai kepada petani, sehingga melalui kartu tani sapat memperbaiki sistem distribusi pupuk bagi masyarakat petani.”ungkapnya.
Ia menambahakn, persoalan berikutnya adalah Sumber Daya Manusia(SDM). Hal ini penting untuk dipikirkan oleh pemerintah. Ia mencontohkan adanya pemuda usia 25 tahun atau baru lulus kuliah, atau masuk kategori kaum milenial. Sehingga dengan SDM yang didominasi petani muda, maka Kementan harus membuat program yang tepat melalui pemberian insentif dan bea siswa guna peningkatan SDM para petani muda yang merupakan generasi lanjutan.
”Ini yang belum dikerjakan oleh kita semua, bagaimana mendorong dan memunculkan petai muda yang memiliki SDM potensial,”terang Politis PDIP Dapil Indramayu ini.
Urusan permodalan, Kata Ono, menjadi hal vital yang harus dimiliki oleh petani dan saat ini Pemerintah sudah menganggarkan dana melalui perbangkan untuk program Kridit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dengan bunga 4,5 persen, dengan pola enam bulan. Hal ini menjadi catatan agar dapat dikordinasikan lebih gencar lagi oleh pihak perbangkan.
“Jadi lima hal ini menjadi konsentrasi pemerintah, terbukti dua tahun berturut turut tidak impor beras, lebih-lebih varitas unggulan lain untuk bisa swasembada.”tandasnya.
Ia berjanji komisi IV DPR RI akan selalu menyetujui apa yang diinginkan dan diusulkan oleh Kementerian Pertanian saat hearing terkait anggaran yang akan dipersiapkan dalam mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat petani di seluruh Indonesia.
