KOTA CIREBON,(Fokuspantura.com),- Anggota DPR-RI Komisi IV Ono Surono ST, secara simbolis menyerahkan bantuan premi asuransi nelayan untuk lima orang penerima hak ahli waris nelayan Kabupaten Cirebon dan Indramayu di TPI Higenis PPN Kejawen Cirebon, Kamis(15/2/2018) kemarin.
Bantuan premi asuransi nelayan diberikan kepada hak ahli waris Eni Maeni keluarga Alm.Buwang, Tismi keluarga Alm.Darkim, Budiyanto keluarga Alm.Sabar (Cirebon), Syaefuddin keluarga Alm.Darma, dan Fatima keluarga Alm.Sanusi (Indramayu). Mereka adalah ahli waris mewakili nelayan yang meninggal dunia sebagai peserta asuransi nelayan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp160 juta.
“Perhatian pemerintah untuk masyarakat nelayan ini melalui asuransi nelayan semoga bisa bermanfaat,”tutur Ono usai kegiatan.
Menurut Ono, target asuransi nelayan untuk sementara ini sebanyak 500 ribu dan secara keseluruhan sudah terealisasi.
“Khusus untuk Jawa Barat saja, total premi sejumlah Rp.3.482.675.000 dan itu diperuntukan untuk 19.901 nelayan”, tutur Ono.
Kegiatan penyerahan premi asuransi itu bersamaan dengan agenda peresmian TPI Higienis PPN Kejawanan Cirebon, secara simbolis menyerahkan 16 unit untuk nelayan Indramayu, bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) kepada 5 orang penerima hak waris warga Indramayu, Cirebon Kota dan Kab.Cirebon, serta penyerahan Kartu Asuransi kepada 5 orang mewakili 500.000 nelayan.
Rangkaian seremonial itu bersama dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KP RI, Syarif Wijaya, Plt Bupati Cirebon, Selly Gantina, Plt Wali Kota Cirebon, Dedi Taufikurohman, Kadis Kelautan Perikanan Propinsi Jabar Jafar Ismail, tampak pula perwakilan organisasi nelayan salah satunya adalah HNSI, Puskud Mina dan perwakilan-perwakilan nelayan dari pantura Jawa Barat.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Syarif Wijaya mengungkapkan, pembangunan TPI Higienis Kejawanan saat ini menelan biaya Rp.4,7 Milliar, dan merupakan Tempat Pelelangan Ikan modern dengan harapannya dapat meningkatkan mutu serta kualitas dari produksi perikanan hasil tangkapan nelayan di wilayah Pantura Cirebon.
Menurutnya, dengan adanya TPI semacam ini, pihaknya ingin menghilangkan sebuah citra bahwa pelabuhan perikanan itu kumuh dan kotor.
“Ikan harus ditangani dengan baik, tidak dibiarkan begitu saja di lantai sesuai regulasi internasional”, kata Syarif.
