INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKPSM) Kabupaten Indramayu menyayangkan lemahnya pengawasan distribusi dan peredaran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Indramayu. Apalagi wilayah kota mangga merupakan pasar potensial untuk peredaran oplosan pupuk.
“Data di kami dari jenis pupuk TSP, NPK dan obat obat pestisida jenis fungisida rentan oplosan, dikarenakan lahan di indramayu yg luas serta konsumsi terhadap produk tersebut sangat besar sehingga dijadikan celah oleh pelaku usaha untuk mengoplos,”ungkap Kordinator LKPSM Indramayu, Nurpan dalam rilis yang diterima, Fokuspantura.com, Jum’at(3/11/2017).
Menurutnya, dengan temuan pupuk oplosan yang baru saja digagalkan Polres Indramayu sangat merugikan petani serta berimbas kepada hasil produksi pertanian akan menurun baik kualitas maupun kuantitas.
“Jadi perbuatan pelaku usaha tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan bisa di jerat dengan UU pertanian maupun UU perlindungan konsumen supaya ada efek jera,”tuturnya.
Ia menjelaskan, peredaran pupuk subsidi itu dibawah Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan baik menghitung kebutuhan dan distribusinya, tetapi pengawasan peredaran pupuk tersebut menjadi tugas pokok dinas perdagangan. Hal itu yang belum dilakukan secara optimal dilapangan, sehingga terkesan wilayah Kabupaten Indramayu menjadi sasaran dan target untuk konsumsi pupuk opolosan karena belum dilakukan pengawasan secara optimal.
“Saya belum melihat tindakan kongkrit bentuk pengawasannya seperti apa sehingga celah ini yg dimanfaatkan oleh oknum tersebut, padahal peredaran pupuk cenderung mudah di prediksi terkait musim tanam padi dan perkebunan,”terangnya.
Hal lain yang harus diawasi kata Nurpan adalah konsumsi pupuk bersubsidi untuk perkebunan karena sektor tersebut rawan menyerap pupuk bersubsidi dan sudah bukan rahasia lagi banyak pupuk bersubsidi yg terserap di wilayah perkebunan. Sehingga bentuk pengawasan masyarakat mutlak harus dilakukan.
“Segera laporkan ke pihak yang berwajib atau ke instansi terkait kalau ada indikasi pupuk oplosan atau peruntukan yang ttidak sesuai,”pungkasnya.
Humas PT Pupuk Indonesia, Ade Cahya disela-sela kunjungannya ke Indramayu mengatakan, saat ini PT Pupuk Kujang tidak memproduksi jenis pupuk bersubsidi seperti NPK dan TSP. Ia hanya memproduksi pupuk urea, maka pihaknya meminta kepada instansi terkait agar usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat sesuai kondisi lahan yang sebenarnya. Karena dari point itu kemungkinan rentan penyalahgunaan.
