INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu tahun 2023 menjadi catatan serius melalui kesimpulan, saran dan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Kerja Pansus pada rapat Paripurna DPRD Indramayu, Senin 29 April 2024.
Ketua Pansus 2 DPRD Indramayu, Anggi Nofiah, dalam paparanya mengatakan, pada saran dan rekomendasi untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu yang menjadi mitra kerja Komisi 2 menjadi garapan serius. Pasalnya, Pansus 2 menilai Pemkab Indramayu tidak serius dalam melaksanakan program urusan Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan tidak terealisasinya capaian harapan lama sekolah tahun 2023 dari target yang dicanangkan dalam RJPMD sebesar 13,45 tahun hanya terealisasi sebesar 12,29 tahun serta rata – rata lama sekolah terealisasi 6,94 tahun, menjadi perhatian serius Pemkab Indramayu.
“Masih rendahnya rata – rata lama sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Indramayu tahun 2023 yaitu 6,94 tahun. Kondisi ini berarti rata – rata Masyarakat Kabupaten Indramayu pada tahun 2023 ini baru menempuh Pendidikan sampai dengan kelas 6 sekolah dasar,” tutur Anggi.
Menurutnya, urusan Pendidikan pada APBD Indramayu tahun 2023 sebesar Rp1,092 triliun,telah direalisasikan untuk 3 program dan 12 kegiatan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp1,047 triliun atau sebesar 95,96 persen. Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, pada dasarnya untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan Pendidikan yang berkwalitas dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Indramayu sesuai rumusan Visi Indramayu Bermartabat yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis ajaran, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya local. Pansus 2 DPRD Indramayu menemukan beberapa catatan serius yakni masih rendahnya rata – rata lama sekolah (RLS), anggaran untuk program kejar paket (Jaket) A,B dan C dengan layanan pemerataan pendidikan secara gratis, belum didukung oleh anggaran yang masih rendah, sehingga rata – rata lama sekolah tidak sesuai target RJPMD.
Anggi menambahkan, persoalan kurangnya ruang kelas bahkan bangunan yang ada pun sudah mengalami rusak parah, belum ada perhatian serius. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan standar Pendidikan baik jenjang SD maupun SMP.
“Termasuk masih rendahnya kualitas Pendidikan nor formal dan informal,” tutur Politisi PDI Perjuangan Dapil Indramayu 4 ini.
Anggi memaparkan, keberhasilan Pembangunan suatu daerah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkwalitas, Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan SDM tersebut, oleh karena itu peningkatan pelayanan Pendidikan dan mutu Pendidikan harus diupayakan. Dimulai dengan membuka kesempatan seluas – luasnya kepada Masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga dapat merasakan kwalitas dan kwantitas srana dan prasarana Pendidikan.
“Untuk mengetahui seberapa banyak Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas Pendidikan di Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari prosentase Masyarakat menurut partisipasi sekolah,” pungkasnya.(Red/FP).
