TUKDANA,(Fokuspantura.com),- Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Karangkerta, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, secara resmi mengadukan Kuwu Desa setempat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Indramayu, atas dugaan penyelewengan Dana Desa dan APBDes tahun 2019.
Ketua BPD Karangkerta, Hasan Basri Siregar, mengatakan, pengaduan yang dilayangkan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Inspektorat, merupakan upaya lembaga desa atas fakta dan informasi yang diterima dari masyarakat selama ini. Indikasi beberapa dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kuwu Desa Karangkerta dan aparatur pemerintah desa tersebut, terkait Dana Desa dan transparansi keuangan APBDes tahun 2019.
“Masyarakat mengetahui bahwa di Desa Karangkerta diduga terdapat banyak penyelewengan keuangan Dana Desa khususnya tahun 2019, indikasi itu diperoleh dari penyampaian laporan kegiatan fiktif pembangunan desa tahun 2019 tidak sesuai realisasi nyata serta proses musyawarah desa terutama keterbukaan informasi publik,” kata Hasan kepada Fokuspantura.com,Kamis(23/4/2020).
Menurutnya, selama proses pembangunan tahun 2019, Pemdes Karangkerta tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)tidak sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Permendes, karena proses pembentukannya tidak ditempuh dengan musyawarah. Termasuk dalam dokumen laporan penggunaan APBDes 2019, Kuwu tidak melaporkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
Beberpa poin penting dalam pengaduan tersebut, Kuwu Desa Karangkerta telah membangun TPT diwilayah Desa Sukamulya yang merupakan desa tetangga senilai Rp103 juta, pembangunan rabat beton di Blok Luwibunder pada tahun 2018 menggunakan sumber Dana Desa tahun 2019 serta beberapa nama TPK yang tercandum dalam SK Kuwu tidak pernah dilibatkan pada pelaksanaan dilapangan.
“Nama – nama TPK tidak pernah ada di lapangan, kegiatan pembanguna tersebut sesungguhnya dilaksanakan oleh Raksa Bumi,” ungkapnya.
Ia berharap, pihak APH dan Inspektorat Daerah Kabupaten Indramayu,segera turun kelapangan untuk menelusuri pengaduan yang sudah dilayangkan sebagai bentuk kontrol sosial, sehingga pembangunan di Desa Karangkerta benar – benar dilaksanakan dengan baik.
Sementara itu, Kuwu Karangkerta, Kartana, membantah keras tuduhan yang diarahkan BPD sebagai mitra kerja Pemdes Karangkerta. Beberpa informasi yang diterima BPD mesti diluruskan secara berimbang, jika pembangunan TPT yang konon diwilayah Desa Sukamulya sumber anggaran Banprov Jawa Barat itu, berada di Jalan Desa Karangkerta.
Menurutnya, pembangunan TPT dilakukan guna memenuhi kebutuhan saluran pengambilan air untuk petani yang sebelumnya mencuat dalam aspirasi dan dibahas melalui musyawarah desa. Pembangunan TPT tersebut, sebelumnya dilakukan pengerukan agar kebutuhan air bagi petani dapat etrsuplai dengan baik lewat saluran perbatasan desa tersebut.
“Sebelahnya memang tanah Desa Sukamulya, tetapi jalan itu adalah jalan Karangkerta dan kami membangun sudah sesuai kajian dari Dinas PUPR Indramayu, bahkan volume pekerjan lebih 17 meter dari pagu anggaran,” kata Kartana saat dikonfirmasi di kediamannya.
Apapun yang dituduhkan BPD, pada prinsipnya ia terima dan siap untuk mempertanggung jawabkan jika kemudian tim APH akan turun ke lapangan untuk menanggapi pengaduan masyarakat tersebut.
Ia mengaku, jika selama ini, pihaknya selalu kordinasi dengan BPD terhadap proses dan tahapan pembanguan diwilayah yang ia pimpin. Namun sehubungan kepengurusan BPD sekarang baru beberapa bulan, sehingga proses pembangunan di wilayahnya masih menggunakan BPD sebelumnya.
“Sebenarnya hubungan kami sebelumnya baik dengan BPD, karena kepengurusan sekarang baru, mungkin kami harus lebih intensif komunikasi,” terang Kartana.
