INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Wakil Ketua KTNA Indramayu, Sutatang, mengingatkan distributor Bumi Wiralodra Indramayu (BWI), agar memberikan langkah teguran kepada kios binaan di wilayah Kecamatan Balongan yang telah menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Permentan 49 tahun 2020.

“Seharusnya kios pupuk yang menjual diatas HET, harus diperingatkan sama distributor kalau tetap tidak nurut dicoret atau dicabut izinnya,” kata Tatang menanggapi berita yang beredar.

Perlu juga diwaspadai, kata Tatang, jika ada upaya kios untuk menjual pupuk bersubsidi secara paket apalagi dengan cara memaksa petani harus dilaporkan.

Menurutnya, tindakan kios yang menjual pupuk bersubsidi secara paket tidak sesuai surat produsen dalam hal ini Pupuk Indonesia melalui surat nomor 0625/A/PJ/C70/ET/2021 tanggal 22 Januari 2021 tetang larangan penjualan pupuk bersubsidi secara paket.

“Surat itu sudah dikirim ke pimpinan distributor PSO wilayah II, maka itu harus diwaspadai oleh petani,” tuturnya.

BACA JUGA : Harga Pupuk Subsidi Melebihi HET, Distributor Pupuk BWI Bungkam

Seperti diketahui, larangan penjualan pupuk bersubsidi secara paket belakangan ramai diperbincangkan masyarakat petani wilayah Indramayu Barat, sesuai dengan surat yang dikirimkan, jika PT Pupuk Indoensia berusaha menjawab informasi yang berkembang selama ini, diantaranya, penjualan pupuk bersubsidi secara paket tidak dibenarkan, untuk itu agar agar distributor mengintruksikan kepada kios binaanya terkait larangan penjualan pupuk secara paket/bundling, baik dengan pupuk bersubsidi lainnya maupun dengan pupuk non subsidi.

Dalam surat larangan itu, penyediaan stok pupuk non subsidi dikios – kios hanya untuk antisipasi kekurangan alokasi subsidi di daerah atau berkekurangan jatah petani sehingga dapat dipenuhi melalui pupuk non subsidi. Akan tetapi dalam pembelianya kios tidak diperbolehkan menjual secara paket atau pemaksaan kepada petani.

Apabila dikemudian hari ditemukan kios binaan distributor yang tidak melaksanakanintruksi tersebut, maka akan diberikan sanksi sebagai bentuk evaluasi terhadap distributor dan kios.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian secara tegas menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani melalui pelaksanaan Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021. Namun implementasi dilapangan hampir beberapa kios di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tak sesuai yang diharapkan, pasalnya kendati pengaturan pemerintah terhadap HET pupuk sudah disosialisasikan, tetapi masih ditemukan penjualan pupuk kepada petani melebihi HET yang ditetapkan. Bahkan yang lebih ironis lagi distributor pupuk diduga ikut bermain dan melakukan pembiaran atas kondisi harga pupuk bersubsidi untuk petani yang melebihi HET.

Informasi yang diperoleh dilapangan, harga pupuk bersubsidi diwilayah Kecamatan Balongan, untuk harga pupuk bersubsidi jenis Urea dibandrol sebesar Rp240 ribu per kwintal, begitupun harga pupuk jenis Phonska dibandrol sebesar Rp250 per kwintal. Harga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Permentan nomor 49 tahun 2020 yang menyebutkan jika harga pupuk bersubsidi jenis urea ditetapkan sebesar Rp225 ribu per kwintal dan harga NPK Phoska Rp230 ribu per kwintal. Dari temuan kasus penjualan di kios wilayah Kecamatan Balongan tersebut, terbukti beberapa kios sebagaimana dalam nota pembelian yang terjadi pada 15 Januari 2021, kios resmi bersubsidi telah melanggar ketantuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dimana harga pupuk bersubsidi untuk petani yang melebihi HET sudah dimusyawarahkan bersama antara seluruh pemilik kios, distributor dan BPP Balongan.