INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu menggelar pertemuan dengan Wakil Bupati (Wabup) Lucky Hakim, secara tertutup, Selasa 28 Februari 2023.
Pertemuan yang juga dihadiri pimpinan fraksi di DPRD itu untuk mengonfirmasi keputusan Lucky Hakim yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan wabup Indramayu.
Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, mengatakan DPRD menyayangkan keputusan Lucky Hakim yang tetap mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Indramayu.
Ia sudah berupaya membantu menyelesaikan persoalan disharmoni antara Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wabup Lucky Hakim. Seperti melalui interpelasi.
FOKUS BACA INI JUGA : https://www.youtube.com/live/HhTCrTLgGiw?
“Tujuannya untuk memperbaiki disharmoni,” ujar Syaefudin.
Namun, ternyata usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan DPRD juga pernah mengundang Lucky Hakim saat rapat dengar pendapat pada Oktober 2022 lalu.
“Bukannya membaik, malah memburuk. Ada hak atributif (wabup) yang terpangkas. Kewenangannya pun tidak diberikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23/2014,” kata dia.
Selepas pertemuan dengan pimpinan DPRD, Wabup Lucky Hakim merasa tidak difungsikan. Rencana ia menghadirkan investor guna membuka lapangan pekerjaan serta merubah potret Indramayu dengan potensi ketahanan pangan dan pengembangan pelabuhan karangsong tak pernah diterima. Akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wabup.
“Nganggur (tak difungsikan sebagai wakil bupati) sudah cukup lama,” ujar dia.
Lucky mengatakan, kondisinya itu direspons oleh DPRD Kabupaten Indramayu. Tahun lalu, DPRD Kabupaten Indramayu mengajukan hak interpelasi. Salah satu isunya terkait hubungan kerja bupati dan wabup, termasuk soal kabar tidak difungsikannya wabup dalam pengelolaan pemerintah daerah.
Menurut Lucky, meskipun tak difungsikan untuk membantu tugas bupati, dirinya masih memiliki fungsi pengawasan yang melekat. Karena itu, ia mengeklaim turut mengawasi jalannya pemerintahan, meskipun dirasa sulit karena tidak punya akses terhadap internal pemerintahan.
