INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen untuk mendorong geliat usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Melalui Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya, KKP menyerahkan sejumlah bantuan bagi nelayan dan pembudidaya ikan di Indramayu untuk mendorong penguatan usaha perikanan.
Bantuan tersebut berupa fasilitasi permodalan, premi asuransi nelayan, penyerahan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, mesin pakan mandiri, bioflok, benih dan indukan ikan lele bagi pembudidaya ikan yang diserahkan secara simbolils oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman mewakili Dirjen Perikanan Tangkap, anggota Komisi IV DPR-RI Ono Surono, Bupati Indramayu Ana Sophana, Wakil Bupati Indramayu Supendi dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Jafar Ismail di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.
Direktur Kapal Perikanan adan Alat Penangkapan Ikan, KKP Rim Agus Suherman, dalam sambutannya di hadapan 250 orang nelayan dan pembudidaya ikan Indramayu mengatakan bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk membantu para nelayan dan pembudidaya ikan dalam meningkatkan perekonomian usaha perikanannya.
Selain itu juga meminta kepada nelayan agar mengedepankan penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar kelestarian alam dan sumber daya ikan tetap terjaga.
Agus menjelaskan, Indramayu memiliki makna yang sangat penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan di tanah air. Tak kurang, Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan didampingi Pak Ono Surono sudah pernah melakukan kunjungan kerja ke Indramayu, tepatnya 26 November 2015.
“Pada kesempatan tersebut Ibu Menteri antara lain menekankan pentingnya menata Karangsong yang telah memberikan kontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian melalui sektor perikanan. Alhamdulillah kini, berkat kinerja Pemda juga, Karangsong nampak lebih tertata, termasuk jalan akses yang sekarang sudah bagus,” tutur Agus.
“Tak hanya itu. Bahkan Bapak Presiden juga sudah melakukan kunjungan kerja, tepat di tempat ini pada tanggal 6 Juni 2018. Pada saat itu beliau membuat tonggak sejarah melalui peresmian pembiyaan lembaga keuangan mikro nelayan oleh BLU LPMUKP. Dan kini, termasuk pada acara ini BLU telah dan akan terus mengucurkan bantuan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan,” tambahnya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap pembanguna perikanan tangkap di Indramayu, berbagai program, kegiatan dan anggaran juga dikucurkan ke kabupaten ini, antara lain melalui: bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ramah lingkungan dengan jumlah yang besar, bantuan premi asuransi bagi nelayan yang mencatatkan sejarahnya karena baru pertama kali dilaksanakan mulai tahun 2016, bantuan akses permodalan bagi nelayan, penyaluran permodalan melalui BLU LPMUKP, sertifikasi hak atas tanah nelayan bekerjasama dengan BPN, dan lain-lain.
Bantuan fasilitasi permodalan di sektor perikanan tangkap menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga triwulan II tahun 2018 dengan kredit outstanding tercatat sebesar Rp 492,3 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 9.908 orang. Secara simbolis bantuan permodalan ini diserahkan kepada 4 orang dan 4 koperasi yakni dari Bank Rakyat Indonesia menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) ritel kepada Winarno sebesar Rp. 500 juta, Bank Mandiri memberikan KUR kepada Suwarno sebesar Rp. 100 juta, Bank Negara Indonesia menyerahkan KUR kepada Sutari sebesar Rp. 50 juta dan Bank Jabar Banten menyampaikan KUR kepada Sudiyono sebesar Rp 50 juta.
Penyaluran kredit sektor perikanan tangkap dari Bank BRI di Kabupaten Indramayu mencapai 1.015 debitur total Rp. 70,14 miliar, Bank BNI sebanyak 13 debitur total Rp. 3,85 miliar, Bank Mandiri sejumlah 52 debitur dengan totat Rp. 2,194 miliar dan Bank Jabar Banten mencapai 32 debitur dengan total Rp. 22,216 miliar. Sedangkan bantuan permodalan dari BLU-LPMUKP diserahkan untuk koperasi Garam Rejeki Agung sebesar Rp. 2,5 miliar, Koperasi Mina Makmur Lestari sebanyak Rp. 200 juta, Koperasi Mina Sumitra sejumlah Rp. 8 miliar dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Jasa Hasil Windu sebesar Rp. 2 miliar.
Selain permodalan, diserahkan pula bantuan premi asuransi nelayan kepada 3 orang peserta baru dan asuransi nelayan mandiri sebanyak 2 orang secara simbolis. Tercatat realisasi program asuransi nelayan dalam kurun 3 tahun terakhir di Kabupaten Indramayu telah berhasil melindungi sebanyak 13.652 orang nelayan dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 2,39 miliar.
“Bantuan premi asuransi nelayan ini diberikan pemerintah secara cuma-cuma kepada nelayan selama setahun. Setelah itu, nelayan dapat meneruskan secara mandiri dengan biaya yang cukup terjangkau sebesar Rp. 175 ribu setahun. Kami akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong para nelayan untuk memiliki asuransi nelayan,” ujar Agus.
Tak hanya itu, Ditjen Perikanan Budidaya juga turut serta menyerahkan secara simbolis bantuan bahan baku pakan dan mesin pakan mandiri untuk Pokdakan Al Zawad dan Pokdakan Mina Bina Cemerlang di Kabupaten Indramayu, bantuan bioflok kepada Ponpes Salafiyah di Kabupaten Indramayu dan Ponpes Khas Kempek Kabupaten Cirebon, bantuan benih ika lele untuk Pokdakan KTC-Co Kabupaten Indramayu dan bantuan calon induk ikan lele untuk UPR Sinar Sejahtera di Kota Cirebon. Total bantuan dari Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp. 321,5 juta untuk 5 kelompok di Kabupaten Indramayu, Rp. 50,5 juta untuk 25 kelompok di Kota Cirebon dan Rp. 800 juta untuk 3 kelompok di Kabupaten Cirebon.
Dalam kesempatan yang sama ini, pemerintah juga menyerahkan 10 dokumen surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan satu dokumen surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP) yang telah diterbitkan. Sebelumnya, Ditjen Perikanan Tangkap juga menyampaikan sosialisasi kepada nelayan terkait penerapan e-logbook penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan dan asuransi nelayan mandiri, fasilitasi permodalayan nelayan dan penyaluran permodalan oleh BLU-LPMUKP.
Pada kesempatan yang sama Ono Surono menyampaikan apresiasinya atas segala upaya KKP dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di Kabupaten Indramayu.
“Komisi IV DPRRI bersama KKP selalu bersama-sama bersinergi untuk menemukan solusi-solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi nelayan, pembudidaya ikan, dan sektor perikanan kita,” tegasnya.
