BREBES,(Fokuspantura.com),- Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan diskusi terkait Full Day School (FDS) dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Walaupun sebenarnya Kemenag menolak pemberlakuan FDS, karena lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaat yang didapat.
Demikian disampaikan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kurikulum dan Evaluasi, Direktorat kurikulum, sarana, kelembagaan dan kesiswaan madrasah pada Dirjen Pendikan Islam Kemenag RI Dr. Basnang Said, M.Ag saat menjadi pembicara seminar Nasional PGRI Cabang Khusus Brebes di Aula Islamic Center Brebes, Sabtu (29/7) lalu.
Menurut Basnang Said, durasi waktu 8 jam belajar tidak menjamin pendidikan karakter maju. Dia masih gamang dengan tidak efektifnya anak-anak belajar hingga sore hari. Bagaimana cara makannya, ketahanan tubuhnya, interaksi dengan teman-teman dilingkungan rumah, dan sebagainya.
“Yang lebih mengerikan, akan memangkas kesempatan jutaan siswa tidak bisa belajar di madrasah,” tandasnya.
Belum lagi kalau ditambah harus ada kegiatan ekstrakurikuler, lanjutnya. Lalu sampai jam berapa anak sampai di rumah. Untuk Madarsah, beliau mengingatkan. Jangan galau dengan FDS. Karena pendidikan karakter itu harus lebih dulu ditanamkan tanpa harus mengorbankan yang lain, tegasnya.
Basnang juga mengintruksikan agar madrasah ikut menerapkan Kurikulum 2013, karena Kurikulum tersebut adalah produk pesantren.
“Kurikulum 13, memang harus diimbangi pendampingan dan diklat bagi guru-guru pengampunya,” jelas Dr. Basnang Said, M.Ag.
Basnang menilai, Guru merupakan aspek utama dalam proses pembelajaran. Tidak ada metode pembelajaran (thoriqoh) yang baik, tanpa diimbangi inovasi dan kreatifitas seorang guru. Perbaikan penghasilan guru juga telah dirasakan, lanjutnya. Bahkan sempat menjadi viral karena tunjangan Profesi Guru yang terhutang.
“Insya Allah hutang tunjangan profesi tahun 2014 dan 2015, kekurangan tunjangan profesi inpassing 2015, 2016 dan 2017 akan terbayarkan tahun ini melalui RAPBN-P. Tambahan anggaran ini telah disetujui Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI membahas Perubahan Alokasi APBN-Perubahan TA 2017 sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, selanjutnya akan digunakan Kemenag untuk membayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) terhutang.
Adapun pendataan sertifikasi guru dan inpassing guru non PNS akan dilaksanakan setelah hutang terbayar. Kaitan dengan Pembubaran Hizbuth Thahrir Indonesia (HTI), sambungnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk guru di lingkungan Kementerian Agama harus tobat dan kembali ke jalan yang benar, kalau tidak mau tobat maka harus mengundurkan diri atau diundurkan, tegasnya.
Ketua PGRI Cabsus Kemenag Kabupaten Brebes H. Moh. Robikhun menambahkan, PGRI Cabsus Kemenag Brebes sebagai wadah profesi guru, terus berkembang pesat untuk peningkatan profesi guru di lingkungan kemenag dan telah banyak berprestasi bahkan di tingkat nasional.
PGRI Cabsus kemenag akan tetap menjaga keutuhan NKRI di garda terdepan. Hal ini sebagai upaya meneruskan perjuangan tokoh-tokoh ulama di lingkungan pesantren yang telah banyak berjasa dalam perjuangan mendirikan Republik ini.
Program lima hari sekolah, kata Robikhun, kurang tepat diterapkan di lingkungan pendidikan madrasah yang tersebar diberbagai daerah. “Kami sepakat, dengan Kemenag yang tidak menerapkan lima hari sekolah,” ucapnya.
Ketua Panitia, Lakhmuddin menjelaskan, kegiatan seminar dan halal bihalal dihadiri 92 persen dari 835 orang yang berasal dari Guru ASN yang bertugas di RA, MI, MTs dan MA se Kabupaten Brebes. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Brebes Narjo SH, Ketua PGRI Kab Brebes HTarsono Henri dan undangan lainnya. (Dasuki)
