TEGAL,(Fokuspantura.com),- Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brijend TNI Alfret Denny D. Tuejeg menegaskan perhelatan Pilkada serentak 2018 serta tahapan pemilihan legistlatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 nanti, TNI AD akan senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas. Hal ini disampaikan sebagai bentuk komitmen TNI AD sebagaimana yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
“Bagi TNI AD, menjaga netralitas merupakan jiwa, nafas dan sikap yang dimiliki setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar maupun diragukan bahkan tak perlu dipertanyakan lagi” ungkapnya dihadapan wartawan, di Mabes AD Jakarta, Jum’at(22/6/2018).
Menyikapi situasi politik yang demikian dinamis menjelang pencoblosan 27 Juni 2018 nanti, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa, sama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan baik.
” Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan hari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia, dapat terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai” imbuhnya.
Menyikapi keikutsertaan para purnawirawan di Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.
“Tugas TNI mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia”, tutur lulusan Akademi Militer angkatan 1988 ini.
Ia kembali mengingatkan pesan, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), meski dibeberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat (AD) itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat.
Dikatakannya, perintah yang datang dari Presiden, Panglima TNI maupun Kasad, sudah seringkali ditekankan pada prajurit disetiap kunjungan kerja maupun saat safari Ramadhan, agar setiap prajurit memegang teguh netralitas. Melihat kenyataan ini masyarakat tidak perlu meragukan tingkat netralitas TNI AD
Menurutnya, bila ditemukan indikasi anggota yang tidak netral, mungkin saja terjadi pada diri oknum tertentu. Dalam hal ini, TNI AD berterima kasih kepada masyarakat atas masukan, kritikan dan pengaduannya.
” Tindakan mengadukan kepada pihak kami menunjukan bentuk kecintaan masyarakat terhadap TNI AD didalam mengawal proses demokrasi di Indonesia “ ujarnya.
Ia berharap, masukan hendaknya bersifat pasti dan jelas, dari satuan mana. Sehingga tidal asal bicara namun mampu menunjukan bukti secara kongkrit.
” Kalau ada, laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia,”ujarnya
Bagi TNI AD, perilaku ketidaknetralan ini, tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat, namun juga melanggar perintah yang sering kali disampaikan. Bahkan bisa dikatakan melanggar sumpah janji sebagai prajurit serta amanat undang-undang. Tentu hal itu bukan hanya sekedar retorika belaka, namun dapat dilihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak bahkan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini, ucap Jenderal berbintang satu yang oleh awak media akrab dipanggil Brigjen Denny.
Mengakhiri pernyataannya, atas nama TNI AD, Kadispenad juga berharap seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.
“Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu” pungkas Kadispenad.
