INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Indramayu, Tri Nani Rochaeningsih, membantah jika dirinya menyetujui adanya surat dukungan untuk salah satu Bakal Calon Bupati Indramayu sebagaimana yang sudah tersiar di media sosial serta adanya temuan dukungan dalam bentuk video berdurasi 2.35 menit.

Ia menegaskan, jika blanko surat tersebut diketahui banyak tersebar di kalangan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatasnamakan UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB), tidak mengetahui hal itu dan baru tahu saat dikonfirmasi awak media.

“Bahwa saya Kepala DPPKB tidak tahu terkait selebaran tersebut. Saya justru baru tahu hal itu dari awak media,” ujar dia kepada Fokuspantura.com, Kamis (20/8/2020).

Ia menyampaikan, secara kedinasan, pihaknya tidak pernah memberi perintah untuk membuat pernyataan tersebut baik secara lisan maupun tertulis, bahkan Ia juga tidak mengetahui secara pasti alasan oknum tenaga non PNS yang membuat penyataan tersebut.

BACA JUGA : Beredar Pernyataan Dukungan Cabup Indramayu dari PLKB

“Selebaran itu bisa saja dibuat oleh siapapun untuk kepentingan pribadi, sebagai salah satu upaya pembunuhan karakter baik ke diri saya pribadi, instansi (Dinas), maupun ASN secara keseluruhan,” ujar dia.

Menghadapi Pilkada ini,  DPPKB Kabupaten Indramayu ditegaskan bersifat netral dan tidak memilihak kandidat bupati manapun sebagaimana fungsi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri.

BACA JUGA : Beredar Vidoe Dukungan Cabup dari PLKB, Bawaslu Indramayu Investigasi

Selain blanko surat pernyataan beredar pula video yang mempertontonkan jajaran UPTD Dalduk dan KB membuat dukungan untuk calon bupati yang bersangkutan.

Dalam hal ini, Tri Nani Rochaeningsih menjelaskan, mereka yang ada di dalam video tersebut adalah tenaga non PNS namun mengatasnamakan UPTD Dalduk dan KB.

Video itu dibuat diluar kedinasan atau dengan kata lain tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi, sehingga masalah tersebut patut untuk diluruskan dan pihaknya  akan melayangkan surat kepada BKKBN Propinsi Jawa Barat agar memberikan teguran kepada oknum tenaga Non PNS yang sudah membawa persoalan dukungan politik.

“Kami juga akan melaporkan tindakan Tenaga Non PNS UPTD Dalduk KB ke BKKBN Pemprov Jabar, karena yang mempunyai kewenangan pembinaan terhadap Tenaga Non PNS UPTD Dalduk KB, adalah BKKBN Provinsi Jabar,” ujar dia.