INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Indramayu menyampaikan banyak catatan penting berkaitan dengan hasil pelaksanaan kebijakan Pemkab Indramayu ahir – ahir ini. Secara umum pandangan Fraksi berlogo bintang sembilan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Indramayu, Selasa,(16/2/2021). FPKB menyoroti empat catatan penting untuk dapat diperhatikan yakti berkaitan kebencanaan, status bencana daerah, kasus Islamic Center Indramayu serta multi efek player adanya embarkasi haji yang saat ini dalam proses pembangunan.
“Kami menilai respon pemerintah daerah pada musibah banjir yang melanda Kabupaten Indramayu pekan lalu, sangat lambat dan lambannya badan penganggulangan bencana (BPBD) Kabupaten Indramayu dalam menangani musibah banjir. Ini menjadi catatan agar kedepan BPBD dapat meningkatkan kesiapsiagaan,” ungkap Sekretaris Fraksi PKB Indramayu, Dalam, dalam rilis yang diterima Fokuspantura.com, Selasa(16/2/2021).
Dalam meminta agar pemda segera menetapkan musibah banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu berstatus Bencana Alam Daerah. Dengan indikator, adanya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Hal itu, kata Dalam, mengacu pada ketentuan UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Status Bencana Alam Daerah layak dikeluarkan atas musibah banjir yang melanda kabupaten indramayu, enam indikator dari dampak kejadian tersebut menjadi pertimbangan serius pemerintah daerah ditambah lagi pada kondisi pandemi covid – 19 saat ini.
Menurutnya, pemberian status bencana alam tidak bisa diartikan dengan langkah yang sudah dilakukan pemkab indramayu seperti mengeluarkan keputusan bupati indramayu yang dikeluarkan pada tanggal 8 februari 2021 nomor 366/kep.60-bpbd/2021, tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir. Tetapi penguatan regulasi dan proteksi pemkab indramayu terhadap dampak sosial ekonomi yang jelas-jelas dialami masyarakat. Tekanan perlunya status bencana daerah, yakni dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut jelas nyata dan tampak didepan mata, sebagaimana diketahui kerugian harta benda dan usaha sudah tidak terhitung nilainya, ribuan hektar tanaman padi terendam dan terancam tidak bisa tumbuh kembali, para petambak ikan mengalami kerugiann yang luar biasa akibat ratusan hektar empang /tambak terendam banjir.
Catatan lain yang disampaikan Frakasi beranggotakan tujuh wakil rakyat tersebut, menyoroti tentang ambruknya plafon masjid islamic center dan kejadian sebelumnya, yakni tumbangnya salah satu menara masjid islamic center.
“Kami meminta kepada Pemda Kabupaten Indramayu segera membentuk tim ahli kontruksi untuk melakukan kajian, agar didapati hasil kajian ahli bagaimana kondisi bangunan masjid islamic center. Apakah masih aman untuk jadi tempat ibadah atau perlu penangan yang serius untuk keamanan dan kenyamanan tempat ibadah.
Karena, menurut Fraksi PKB, Masjid Islamic Centre sudah menjadi salah satu icon indramayu, banyak masyarakat yang datang baik warga lokal indramayu bahkan banyak yang dari luar kota. Oleh karenanya pihak terkait harus bertanggung jawab dan menjamin tingkat keamanan bangunan masjid islamic centre agar masyarakat yang berkunjung dan beribadah bisa tenang, tidak hawatir sewaktu waktu kembali terjadi kerusakan yang membahayakan.
Ia menegaskan, pelaksanaan Embarkasih Haji Indramayu merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali roda perekonomian di jalur pantura indramayu yang terpuruk karena beroperasinya tol cipali. Pembangunan embarkasih ditargetkan bisa digunakan untuk pemberangkatan haji melalui bandar internasional jawa barat (BIJB) Kertajati Majalengka. Untuk percepatan dan juga lancarnya lalu lintas kami berhaap infrastuktur jalan yang menunjang juga harus diperhatikan, termasuk untuk mengusulkan agar ditambah / dibangunnya gerbang exit tol diwilayah Kabupaten Indramayu dari dan ke tol cipali.
Sementara itu delapan catatan hasil reses Fraksi PKB dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Secara umum aspirasi masyarakat yaitu adanya pembangunan & perbaikan terhadap infrastuktur jalan yang rusak, apalagi pada musim penghujan ini banyak jalan yang berlubang sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Perbaikan terhadap infrastruktur pertanian, kelautan & perikanan, pembangunan atau revitalisasi jembatan, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), revitalisasi dan normalisasi aliran sungai, infrastruktur air bersih dan bantuan sosial untuk pembangunan sarana ibadah dan madrasah, serta sarana dan prasarana olah raga untuk kegiatan untuk segera direalisasikan. .
- Revitalisasi dan normalisasi aliran sungai dan juga drainase, perlu kiranya ada perhatian khusus oleh pemerintah daerah sampai tingkat desa agar musibah banjir, tergenangnya pemukiman warga dapat dihindari dan diminimalisir apabila musim penghujan tiba. Terutama pemukiman warga yang berada pada daerah aliran sungai yang berpotensi meluapnya air.
- Perlunya penambahan alokasi pupuk bersubsidi bagi para petani, penambahan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan riil petani. Terutama bagi para petani yang terdapak banjir, matinya tanaman padi dikarenakan terendam banjir berhari-hari sehingga petani harus menanam ulang dan membutuhkan bantuan pupuk tersebut.
- Memohon kepada pemerintah daerah agar adanya perbaikan data terhadap rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi sehingga dalam distribusinya tepat sasaran, adil, merata dan tercukupi.
- Perhatian terhadap dan guru honorer baik disekolah negeri maupun swasta agar di anggarkan dalam apbd kabupaten indramayu.
- perhatian terhadap guru madrasah diniyah takmiliyah (DTA) dan guru ngaji agar dianggarkan dalam apbd kabupaten indramayu.
- Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan permodalan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.
- Pemerintah daerah ikut mendorong dan mengusahakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pemuda-pemudi indramayu.
