INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Harga garam produksi petani lokal terjun bebas. Dari harga Rp 1000 per kilogram (kg) tahun lalu kini hanya berada di kisaran Rp 300 per kg. Kondisi ini membuat petani garam cemas harga garam terjun bebas ke harga yang paling rendah lagi karena stok akan makin melimpah karena sudah memasuki masa panen.
Menurut petani garam asal desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Haryanto, harga garam yang berada di kisaran Rp 300 per kg ini membuatnya merugi.
“Tidak ketemu modalnya. Karena dalam 1 hektar, harus mengeluarkan sedikitnya Rp 15 juta untuk plastik, kincir dan pekerja. Sedangkan hasilnya dalam 1 hektar kisaran 16 ton garam,” ucapnya.
Selain belum adanya penyerapan dari PT. Garam, anjloknya harga garam petani ini diduga karena belum ditetapkannya Harga Pokok Penjualan (HPP) garam dari Pemerintah.
“Sampai sekarang belum ada penyerapan. Pemerintah juga belum menetapkan HPP garam sebagai acuan kami sebagai petani garam,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Madula, petani garam asal desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Garam yang baru dipanennya tersebut hanya dihargai Rp 350 per kilogram.
“Katanya sih karena adanya garam import yang masuk, harga garam jadi jatuh karena kalah kwalitas. Dan tentunya kondisi ini sangat merugikan petani,” katanya.
Petani garam berharap, Pemerintah agar secepatnya menetapkan HPP garam dan menyerap garam lokal tanpa harus mendatangkan garam dari luar. Terlebih lagi, sudah memasuki masa panen sehingga stok garam akan berlimpah.
Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Garam (Apgasi) Jawa Barat M Taufik membenarkan jika kondisi garam petambak yang tak laku terjual dan harganya terjun bebas di beberapa daerah sentra garam di Jabar, yakni Cirebon dan Indramayu, bahkan jumlahnya mencapai puluhan ribu ton sisa produksi garam pada 2018.
“Kondisi itu terjadi karena regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada nasib petambak garam,’’ kata Taufik, seperti dikutip Republika.
Taufik menjelaskan, pada 2018 lalu, pemerintah mengimpor garam. Namun, impor dilakukan tanpa pengawasan yang ketat. Akibatnya, garam impor merembes ke berbagai sektor yang sebenarnya menjadi pangsa pasar bagi garam lokal.
Ia mencontohkan, untuk usaha ikan asin, selama ini selalu menggunakan garam lokal milik petambak. Namun, pada tahun lalu, garam impor juga digunakan oleh para pengusaha ikan asin. Kondisi itu menyebabkan garam lokal milik petambak menjadi tidak terserap.
Dia mengakui, garam impor memang masih dibutuhkan untuk kepentingan industri. Namun, kebijakan impor itu harus disertai dengan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. “Pemerintah harus mencabut (izin) importir-importir yang nakal,’’ kata Taufik menegaskan.
Menurut Taufik, menumpuknya garam sisa produksi 2018 itu dipastikan akan bertambah. Pasalnya, saat ini para petambak sudah memulai masa panen garam 2019. Apalagi, berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tahun ini dinilai menjanjikan untuk peningkatan produksi garam petambak.
Namun sayang, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan tingginya penyerapan ataupun harga garam di tingkat petambak. Tak hanya stoknya yang menumpuk, lanjut Taufik, harga garam petambak juga sangat jatuh.
Saat ini, harga garam di tingkat petambak hanya pada kisaran Rp 300–Rp 400 per kilogram. Padahal, saat awal musim panen pada 2018, harga garam di tingkat petani menyentuh Rp 1.200 per kilogram.
“Saat ini baru mulai panen perdana. Bagaimana nanti saat panen raya? Harga garam terjun bebas,’’ ujar Taufik mengeluh.
Taufik berharap pemerintah bisa memperhatikan tata kelola garam, sehingga nasib petambak garam bisa terlindungi. Jika hal itu tidak dilakukan, animo petambak untuk menjalankan usaha tambak garam bisa menurun.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong PT Garam (Persero) dan kalangan industri menyerap sisa stok garam rakyat. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengungkapkan, stok garam produksi 2018 per 4 juli 2019 sebanyak 435.068,86 ton. Jumlah tersebut berasal dari garam rakyat 237.068,86 ton dan dari PT Garam sebesar 198 ribu ton.
Sementara, garam produksi tahun 2019 per 4 juli 2019 totalnya tercatat berjumlah 13.664,21 ton, yang berasal dari garam rakyat sebanyak 3.164,21 ton dan PT Garam 10.500 ton.
“Mengapa harga garam turun, penyerapan industri kurang, stok masih banyak,” ujar Brahmantya kepada Republika, Kamis (4/7).
Berdasarkan kesepakatan tahun lalu, ungkap Brahmantya, Kementerian Perindustrian seharusnya sudah menyerap sebanyak 1.128.500 ton selama periode Juli 2018-Juni 2019. Namun, saat rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu, penyerapan garam hingga periode tersebut baru mencapai 962.220 ton. Dengan begitu, stok garam masih tersisa 166.280 ton.
Selain itu, kata dia, akan ada impor garam yang ditargetkan mencapai 2,7 juta ton. Untuk memaksimalkan penyerapan, Brahmantya mengatakan, KKP mengusulkan pembuatan MoU baru untuk produksi 2019 yang berisi kesepakatan melakukan penyerapan.
Dia menjelaskan, KKP saat ini hanya memiliki wewenang untuk melakukan pemberdayaan terhadap petambak garam. KKP bertugas memastikan produksi garam lebih banyak dan kualitasnya lebih bagus.
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam lokal, Brahmantya memaparkan, KKP telah mengadakan sejumlah program, di antaranya memperbaiki sistem peladangan dengan membuat integrasi lahan minimum 15 hektare di antara para petani garam. Selain itu, KKP telah memberikan geo isolator untuk memperbaiki kualitas garam.
“Tugas terkait perdagangannya kita bagi ke Kemenperin dan Kemendag. Kalau penyerapan industri baik, pasti harganya juga baik,” ujar dia.
