INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua Gugus Tugas, Penanganan Covid-19 GP Ansor Indramayu, Azun Mauzun, memberikan kartu kuning kepada Pemkab Indramayu, Jawa Barat, atas berbagai persoalan yang terjadi menyangkut penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 selama ini sejak ahir Maret 2020 kemarin.
Momentum hari lahir (Harlah) GP Ansor ke-86, sebagai bahan kajian, atas persoalan yang berkembang selama ini dari upaya Pemkab Indramayu dalam penanganan Covid-19. Setidaknya, GP Ansor Indramayu memiliki enam catatan penting sebagai bentuk peringatan keras kepada Pemkab Indramayu melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Indramayu untuk segera ditindaklanjuti.
“Sejak bergulirnya kondisi Pandemi Covid-19 di Indramayu, kami GP Ansor dan Banser sudah menurunkan tim ke lapangan untuk membantu para medis dalam penanganan kepada masyarakat atas nama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 GP Ansor Indramayu,” kata Azun dalam pernyataan tertulis yang diterima, Fokuspantura.com, Senin(27/4/2020).
Saat kondisi Indramayu Pandemi Covid-19, GP Ansor menilai, Pemkab Indramayu lambat dalam melakukan penanganan Covid-19, baik menyangkut ketersediaan perlengkapan tenaga medis maupun anggaran yang dikucurkan untuk mendukung penanganan dan penaggulangan program tersebut, bahkan, Pemkab Indramayu cenderung eklusif dalam penanganan.
“Munculnya banyak relawan yang bekerja bersama tanpa harus meminta imbalan, termasuk anggota Ansor dan Banser yang tersebar disetiap Kecamatan dan Desa, sudah disiagakan sejak Pemkab menegaskan zona kuning,” katanya.
Harusnya, Pemda Indramayu merangkul semua elemen masyarakat dalam penanganan covid 19 ini, terlebih dampak sosial yang terjadi ahir – ahir ini, Pemda Indramayu harus segera melakukan pendataan terhadap kondisi masyarakat yang masuk kategori Usaha Mikro Kecil Menengan(UMKM) yang terkena dampak secara langsung.
Ia menilai, transparan anggaran dalam penanganan Covid-19 yang sudah digelontorkan Pemkab Indramayu sebesar 50,5 miliar, belum menyentuh pada akar persoalan yang saat ini dialami masyarakat sebagai obyek terdampak. Bisa dibayangkan, target 75 orang penerima Bansos setiap desa dengan anggaran Rp25 miliar dari Dinas Ketahanan Pangan, belum ditemukan sinyal ada keterbukaan kepada publik, termasuk pagu anggaran yang dititipkan kepada OPD lainnya, termasuk anggaran untuk Dinkes Indramayu sebesar Rp17 miliar menjadi bahan GP Ansor untuk dilakukan penelitian dilapangan.
“Catatan – catatan itulah yang menjadi perhatian penting bagi seluruh warga Ansor Indramayu, agar terlibat secara aktif melakukan monitoring dilapangan dari anggaran Pemkab yang sudah dikucurkan,” terangnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini, aktifitas seluruh anggota GP Ansor dan Banser ditengah – tengah masyarakat sebagai upaya bentuk edukasi kepada masyarakat, tidak pernah menghitung untung dan rugi, tetapi eksistensi Ansor selama ini menjadi bagian dari tugas untuk membantu pemerintah dalam melakukan penanganan Covid-19 di Kabupaten Indramayu.
Hal yang paling mendasar dari ujung persoalan Ansor memberikan kartu kuning adalah, terkait penyaluran Bansos kepada masyarakat. Karena sembilan sumber bantuan yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, belum ada pembahasan secara menyeluruh, termasuk analisa dampak yang terjadi, karena jika Bansos tersebut diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang akan menguntungkan para pemain spekulan yang berujung pada bisnis semata.
“Ansor Indramayu memberikan catatan kepada Pemprov Jabar dan Pemkab Indramayu, harus memberikan bantuan dalam bentuk langsung tunai, agar tidak ada pemain tunggal, memanipulasi harga dan pedagang kecil dapat ikut merasakan manfaat Bansos tersebut,” tuturnya.
GP Ansor Indramayu, telah banyak menerima pengaduan dari pelaku UMKM dilapangan yang tidak menghendaki bantuan tersebut dalam bentuk barang, seperti beras, Gula, Minyak Goreng, vitamin C, terigu dan Mie Instan. Akan tetapi, pelaku UMKM sebagai obyek terdampak Covid-19, menghendaki bentuk bantuan tersebut adalah BLT, karena bisa digunakan sebagai modal untuk kelangsungan usaha yang dijalankan.
“Jika mereka diberi BLT, maka bisa dijadikan sebagai modal usaha, karena saat ini para UMKM tidak menjalankan usahanya dan seluruh modal sudah habis tergerus oleh kebutuhan kehidupan selama satu bulan kebih,” terang Pemilik Ponpes Alquraniyah Krangkeng ini.
