INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Kritikan tajam Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Indramayu terkait anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu baru baru ini membuat publik terkesima, pasalnya Badan Otonom (Banon) dibawah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Indramayu tersebut inten mengkritisi kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan uang rakyat dan sosial, namun kali ini, kritikan tersebut diduga ada kepentingan terselubung yang tidak diakomodir Bawaslu Indramayu.
Ketua GP Ansor Indramayu, Edi Fauzi, menuding penggunaan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu seperti sosialisasi hasil pengawasan Pilkada, penerbitan buku serta media gathering, merupakan bentuk menghambur-hamburkan anggaran. Bahkan ia menganggap kegiatan tersebut tidak penting, sehingga meminta agar aparat mengaudit sisa anggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu.
“Dalam situasi Pandemi ini, mestinya Bawaslu Indramayu melakukan itikad baik dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, bukan dihambur-hamburkan begitu saja,” ujar Edi Fauzi, dikutip cuplik.com, Minggu (21/3/2021).
Dibalik kritik yang dilontarkan lewat media, usut punya usut, ternyata GP Ansor Indramayu, diduga pernah meminta dana sosialisasi kepada Bawaslu. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Bawaslu Indramayu karena perencanaan anggaran Pilkada 2020 telah selesai dilakukan.
Ketua Bawaslu Indramayu, Nurhadi, mengaku pernah dihubungi Sekretaris GP Ansor Indramayu, Ahmad Dasuki, yang secara terang-terangan meminta-minta anggaran sosialisasi. Ahmad Dasuki menelpon Ketua Bawaslu pada Kamis (18/3/2021) kemarin.
“Dia menelpon dan minta anggaran sosialisasi untuk organisasinya (GP Ansor),” ujar Nurhadi, saat ditemui di kantornya, Senin (22/3/2021).
Untuk membuktikan kebenaran Sekretaris GP Ansor menghubungi dirinya, Nurhadi menunjukkan screenshot atau tangkapan layar bukti catatan panggilan telepon dari Sekretaris Ahmad Dasuki.
Menurut Nurhadi, penolakan terhadap permintaan GP Ansor saat dihubungi bukan tanpa sebab. Pasalnya, kegiatan sosialisasi bagi kalangan pemuda sudah cukup representatif dengan adanya kegiatan sosialisasi pada 13 Maret 2021 lalu, di hotel Wiwi Perkasa Indramayu. Bahkan kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur organisasi kepemudaan.
“Jadi kami menilai sudah cukup mewakili untuk sosialisasi kepada kalangan pemuda saat kegiatan kemarin,” ujar Nurhadi.
Mengenai penggunaan anggaran Pilkada 2020 pun, Nurhadi mengaku telah melalui tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Februari lalu.
Bawaslu Indramayu menanggapi tudingan yang diarahkan GP Ansor Indramayu jika kegiatan kemarin menghambur-hamburkan anggaran adalah keliru. Karena menurut pasal 20 Permendagri 54 tahun 2019, yang pada pokoknya bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada harus dikembalikan paling lambat 3 bulan setelah pengusulan penetapan Paslon Bupati terpilih.
“Penetapan Bupati terpilih ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu pada tgl 21 Januari 2021, artinya masih ada waktu penggunaan anggaran hingga bulan April mendatang,” ujar Nurhadi.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Indramayu, Edi Fauzi saat dikonfirmasi, tidak mengakui adanya permintaan anggaran sosialisai oleh Sekretaris. Edi berkilah jika selama ini tidak ada kegiatan antara GP Ansor dan Bawaslu Indramayu.
“Enggak, nggak pernah (minta anggara, red). Selama ini juga kegiatan kita kan patungan dari anggota,” ujar Edi Fauzi saat dikonfirmasi awak media.
Terpisah, Sekretaris GP Ansor Indramayu, Ahmad Dasuki, membantah hal yang sama, bahkan ia mengaku tidak pernah meminta anggaran untuk kegiatan GP Ansor, apalagi menghubungi Ketua Bawaslu Indramayu terkait kepentingan untuk organisasi. Namun kritikan yang diarahkan saat ini murni untuk lembaga Bawaslu.
“Gak, kami hanya mengkritik lembaga Bawaslu,” tuturnya saat dikonfirmasi lewat pesan Whatsapp.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika kritikan yang diarahkan kepada Bawaslu menyangkut nama baik wartawan yang turut hadir pada kegiatan tersebut.
“Mohon maaf sekali jika ada sahabat – sahabat wartawan yang kurang berkenan, tidak maksud dari kami,” pungkasnya.
