INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Opini publik terhadap dinamika internal elit Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, atas kegagalan kader terbaik partai maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 kemarin kian menuai beragam tanggapan. Bahkan terkesan provokatif terstruktur.
Sepertu diketahui, DPP Partai Golkar telah merekomendasikan Mas Danile Muttaqin dan Kang Taufik Hidayat (Mantap) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pilkada serentak kemarin belum membuahkan hasil yang diharapkan, bahkan versi real count hitungan cepat website KPU Indramayu, Paslon Mantap hanya meraih suara 28 persen juh lebih rendah dari pesaing Paslon Nina – Lucky yang unggul dalam kontestasi Pilkada tersebut.
Ketua Bidang Pemenangan DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu versi SK17, Dudung Indra Ariska, mengatakan, ragam analisa dan komentar terhadap kondisi internal Partai Golkar Kabupaten Indramayu ahir – ahir ini semakin memperkaya pengetahuan tentang kondisi sosial politik masyarakat Indramayu, sepanjang komentar dan analisanya tidak hanya dibangun oleh hipotesa yang didasarkan kepada asumsi-asumsi yang cenderung didorong oleh politik pragmatis dan vested interst.
Menurutnya, pasca kegagalan Paslon nomor 3 Mantap untuk memenangkan kontestasi politik Pilkada lalu, harus menjadi bahan evaluasi bersama secara konprehensif oleh seluruh komponen DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu dan tidak dilakukan secara parsial yang ujung-ujungnya mengkambinghitamkan paslon nomor 3 yang paling berdosa dan penyebab terjadinya pergeseran rezim dari partai beringin ke partai berlambang banteng.
“Bukan hanya dominasi dan monopoli kekuasaan ditubuh PG yang menjadi kambing hitam atas lepasnya Indramayu 1 dari PG, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya,” kata Dudung kepada media.
Faktor yang paling krusial dalam perspektif Dudung adalah dimulai dari konflik internal Partai Golkar pasca gelaran Musda X yang diselenggarakan pada 16 juli 2020 lalu yang sampai dengan pelaksanaan kontestasi politik Pilkada tidak terbangun islah komitmen antara kubu Musda X 16 juli 2020 dengan kubu Paslon nomor 3.
Dampak dari itu, mesin politik PG praktis tidak berjalan secara sistemik dan menyeluruh. Bahkan dari perspektif psikologis akan sulit mendapatkan referensi kalau kubu Musda 16 juli ikut berjibaku dan berjuang mendulang suara untuk paslon 3 karena terhalang oleh pagar vested interst.
“Dalam kontek seperti ini terjadi distorsi karena tidak bisa membedakan mana kepentingan partai karena terbutakan oleh kepentingan pribadi yang sarat politik pragmatis,” kata Dudung.
Dalam kapasitas Dudung selaku ketua Bidang Pemenangan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu, pihaknya hanya melihat yang berjuang dengan sungguh sungguh dan mendulang perolehan suara untuk Paslon 3 yang notebene untuk kebesaran dan kejayaan PG, hanya mesin relawan, PK dan PD bentukan dan loyalis Paslon 3.
Ketika ditanya terkait dorongan kuat agar Syaefudin pimpin PG Indramayu kedepan dan desakan hasil Musda 16 juli di sahkan dan dikukuhkan, menurutnya sah sah saja dan tidak ada larangan dalam kontek demokrasi untuk berenang lewat gaya apa saja sepanjang tidak menabrak pilar demokrasi.
Ia menguraikan bahwa demokrasi sebagai sistem, dimana menjamin hak asasi warganya untuk memenuhi kepentingannya dan akan diberikan ruang perlakuan yang sama dihadapan hukum yang memungkinkan terciptanya sistem politik yang berkedaulatan rakyat serta adanya praktek kebebasan berpolitik secara bebas dan sederajat.
“Tetapi tidak setiap ide dasar yang merupakan kristalisasi kehendak individu dapat diekspresikan semau gua,” jelas Mantan Birokrasi Pemkab Indramayu ini.
Menurut Dudung, ada prosedur dan mekanismenya, karena menurut Dudung, hidup dan berinteraksi dalam lingkungan sosial yang adabnya terikat dalam seperangkat hukum negara.
Hukum negara yang dimaksud, tambah Dudung, diperlukan salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara harkat dan martabat manusia dalam kontek sistem perpolitikan.
“Desakan agar hasil musda 16 juli 2020 segera dikukuhkan, kita sama sama tahu sampai hari ini masih menjadi sengketa legalitas formal yang yang belum final and binding. Mari klita hormati proses hukum yang sedang bergulir di Mahkamah Partai Golkar,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) Kabupaten Indramayu, Udi Karyudi, angkat bicara terkait dinamika partai pemenang Pileg 2019 lalu. Jauh sebelum Pilkada digelar, pihaknya sudah melakukan upaya rekonsiliasi dan islah diantara dua kubu. Bahkan desakan kuat Wanhat tersebut dilakukan pasca sesepuh Partai Golkar Irianto MS Syafiudin meninggal dunia, namun upaya itu tak membuahkan hasil.
Menurutnya, niat baik Dewan Penasehat untuk memperbaiki komunikasi politik internal yang menghawatirkan tersebut, ahirnya dibalas dengan kalimat dan pernyataan yang tak menghargai posisi Wanhat, misalnya orang tua (Wanhat red) cukup duduk manis dan melihat kader muda untuk berjuang memenangkan pertarungan Pilkada ini.
“Kalimat itu terungkap oleh tokoh muda yang juga bertindak sebagai Tim Sukses, sikap kontroversi itu yang sangat kami sayangkan,” kata Udi menjelaskan.
Ia menegaskan, selama proses kampanye berlangsung, ia menilai pergerakan kubu Syaefudin Cs, lebih inten membahas strategi pemenangan Paslon 03 bahkan lebih besar lagi ia membaca masa depan Golkar Indramayu terkait strategi pertarungan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dan terbukti tidak bisa merangkul semua insfrastruktur partai yang ada.
Namun apa hendak dikata, Wanhat dan Sayefudin Cs tidak dilibatkan secara langsung dalam proses strategi pemenangan saat itu. Jadi, saat ini, kata Udi, bukan untuk saling menyalahkan atau mencari kambing hitam, tetapi bagaimana semua elit dapat membangun kembali kebesaran PG Indramayu. Semua pihak harus saling introspeksi diri dan yang harus lebih di pahami dalam momentum Pilkada sekarang ini yang kalah itu calonnya bukan PG sebagai partai.
“Karena kita masih punya potensi 22 kursi FPG di legeslatif, jadikan itu sebagai modal untuk membangun kembali PG di Indramayu agar mampu menghadapi momentum politik 5 tahun kedepan termasuk Pilgub nanti,” terangnya.
Sementara itu, Mantan Ketua Tim Pemenangan Dapil VI, Mulya Sedjati, menyangkal pernyataan Iwa Sungkawa yang sudah dirilis media kemarin, yang menuding jika kekalahan Paslon 03 disebabkan oleh adanya pengkhianatan. Statemen Iwa itu harus dapat dibuktikan secara gentelmen bukan hanya asumsi dan opini.
Kenapa, karena kekalahan Paslon 03 itu hampir terjadi disemua Kecamatan. Bahkan dalam hasil hitungan cepat kemenangan Paslon 03 hanya terjadi di 5 Kecamatan, yakni Indramayu, lohbener, Sukgumiwang, Krangkeng dan Sliyeg.
“Artinya tudingan pengkhianatan itu harus jelas dan berdasar bukan menebar isu yang murahan dan cenderung provokatif, karena statemen itu menganggap semua kader Golkar penghianat,” tuturnya.
Publik bisa melihat fakta di TPS dimana Pak Iwa itu berada, Paslon mana yang menang, lalu pengaruhnya seberapa besar dalam mendulang suara. Jika di TPS pak Iwa itu Paslon nomor 3 juga kalah, apa publik menilai Pal Iwa sebagai Ketua Tim Pemenangan dicap sebagai pengkhianat.
“Rasanya terlalu dini menjustifikasi pengkhianat, jadi sudahlah, jika kalian – kalian sebagai kader partai tataplah ke depan bukan kemarin itu bagaimana,” terang Mantan Camat Anjatan ini.
