JAKARTA,(Fokuspantura.com),- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional selama tahun 2017 ini. Rekomendasi tersebut disampaikan usai menggelar konferensi pers baru-baru ini di Jakarta dengan enam catatan rekomendasi diantaranya adalah Pemerintah mesti melakukan pemetaan yang utuh, valid dan komprehensif terkait jumlah terkait pembagian zonasi sehingga, kecamatan yang tak memiliki sekolah negeri mendapatkan akses yang sama utuk bersekolah di negeri. Pemerintah haru memiliki data yang pasti terkait sekolah negeri yang terdapat di suatu kecamatan atau zona tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah pusat melakukan sosialisasi dengan waktu yang cukup atau jauh-jauh hari yang melibatkan seluruh kepala dinas se-Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
KEDUA, pemerintah mesti melakukan evaluasi sistem penilaian berbasis PPK dalam Kurikulum2013, karena kurangnya sosialisasi, waktu yang mepet menginput nilai dan banyaknya indikator untuk mengukur sikap spiritual dan sosial, sehingga penilaian terkesan asal-asalan dan kurang valid. Harus ada model erapor yang mempermudah guru dalam menginput nilai, bukan malah sebaliknya seperti yang terjadi sekarang.
KETIGA, guru-guru harus diberi pelatihan cara mencegah dan menangani kekerasan di sekolah, karena banyak guru dan kepala sekolah gagap dalam menghadapi kekerasan di sekolah. Selain itu pemerintah harus melakukan percepatan dan sosialisasi program sekolah ramah anak.
KEEMPAT, pemerintah harus memberdayakan Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengontrol buku-buku pelajaran agar berkualitas agar tidak mengandung konten kekerasan, pornografi, dan radikalisasi.
KELIMA, program literasi harus diperkaya dengan pelatihan pengelolaan kelas literasi bagi guru sehingga guru-guru dapat menerapkannya di kelas dan sekolah. Kemudian guru-guru harus difasilitasi pemerintah terkait buku-buku berkualitas agar dapat mendorong budaya baca dan literasi di kalangan guru sehingga mendorong budaya baca para siswa. Agar program literasi pemerintah tidak hanya sekedar formalitas dan tidak mengkambinghitamkan provinsi NTT terkait rendahnya indikator penilaian PISA.
KEENAM, bahwa pemerintah harus belajar dari kebijakannya agar tidak merugikan guru. Kebijakan pemerintah harus dipikirkan matang terutama terkait sinkronisasi data antar direktorat (Dirjen GTK) dan (Dikmen), sehingga kasus ratusan guru SMK yang tidak cair tunjangan profesinya selama beberapa bulan karena perubahan kode mata pelajaran, tidak terulang tahun lagi.
“Demikian Catatan Akhir Tahun Pendidikan Sepanjang 2017 oleh FSGI. Semoga kualitas dan perbaikan pendidikan kita ke depan menjadi lebih terwujud.”ungkap Sekjen FSGI, Heru Purnomo dalam rilis yang diterima Fokuspantura.com kemarin.
