INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, Abdul Rahman, menawarkan dua opsi pembahasan anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp50 miliar yang nanti akan di bahas bersama Tim TAPD dan Badan Anggaran DPRD Indramayu.
Dua opsi yang dimaksud adalah alokasi anggaran untuk rehabilitasi warga terdampak harus lebih besar dari alokasi yang dibutuhkan untuk mendukung SDM medis dan tenaga medis. Pasalnya anggaran sebesar Rp50 miliar yang bakal dibahasa bersama, harus setengah lebih, yakni sekitar Rp30 miliar dialokasikan khusus untuk dampak sosial dan ekonomi yang menimpa masyarakat Indramayu akibat Covid-19.
“Fraksi kami ingin separo lebih, atau sekitar Rp30 milyaran, harus dialokasikan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi warga di Indramayu, itu opsi pertama,” ujarnya kepada media, Jumat (3/4/2020).
Sementara untuk opsi ke dua yakni alokasi penanganan Covid-19 yang sifatnya operasional dan penambahan alat-alat bantu kesehatan, sarana dan peningkatan SDM cukup dianggarkan sebesar Rp20 miliar.
“Kalau pos untuk penanganan cukup diangka 20 miliar saja, angka tersebut masih lebih besar dari jumlah yang dipersiapkan Kadinkes yakni Rp14 miliar,” katanya.
Ia menjelaskan, dampak sosial dan dampak ekonomi akibat Covid-19 akan menimpa di masyarakat Indramayu, misalnya bagi para buruh harian lepas, buruh serabutan, UMKM, para nelayan, petani, sektor jasa, dan sektor-sektor lain yang dipastikan akan terpengaruh akibat wabah virus corona tersebut.
“Akan banyak masyarakat yang terganggu ekonominya, karena bisa saja laju pertumbuhan ekonomi kita saat ini di titik nol koma sekian, ini yang harus kita pikirkan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, misalnya bantuan sosial bentuk sembako kepada masyarakat bisa diberikan, namun harus di luar daripada bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan dari pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Pembagian sembako misalnya, menjadi bagian yang melengkapi bantuan dari pusat dan provinsi,” jelasnya.
Selain itu, anggaran tersebut juga harus dialokasikan untuk stimulus di sektor kelautan perikanan dan pertanian, juga para UMKM dan PKL serta para pedagang asongan.
“Berikan stimulus ke nelayan dan petani, PKL asongan dan juga UMKM,” terangnya.
Disoal menghadapi panen raya dalam waktu dekat di Indramayu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Bumi Wiralodra Indrmaayu (BWI) harus lebih kongkrit terutama dalam menyerap gabah petani agar kondisi harga stabil.
“Panen raya nanti, BWI harus membeli gabah hasil rakyat, BUMD harus ambil alih. Mempertahankan harga stabil jangan sampai surplus berlebihan, nanti harga turun. kasihan petani,” pungkasnya.
