KUNINGAN,(Fokusspantura.com),- Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih menolak keras program pendidikan sehari penuh atau Full Day School. Pasalnya, kebijakan Full day itu tentu merusak terhadap budaya dan kebiasaan kegiatan belajar mengajar di lingkungan masyarakat sekitar.
“Perlu diketahui bahwa penolakan kebijakan pendidikan sekolah full day itu sudah melukai budaya pendidikan di masyarakat. Jadi, mau kemanakan sisa waktu pelajar itu, jika tidak madrasah atau belajar keagamaan di lingkungan masyarakat,” ucap H Ujang Kosasih saat ditemui di Sekretariat DPC PKB Kuningan, Jalan RE. Martadinata, Senin (12/07).
Ujang yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kuningan ini mengatakan, pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seharusnya melakukan pembatalan terhadap pelaksanaan program pendidikan Full Day tersebut.
“Hal ini justru merupakan penyelamatan terhadap anak bangsa untuk terus belajar agama,” katanya.
Senada, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia(FSGI) Retno Listyarti mengkritik keras kebijakan tersebut karena tidak berorientasi pada hak-hak anak. Dimana kondisi Indonesia bukan Jakarta. Indonesia juga bukan hanya kota. Kebijakan tersebut berangkat dari pikiran masyarakat kota besar. Tidak melihat fakta bahwa di negeri ini jutaan anak itu harus membantu orang tuanya sepulang sekolah, banyak daerah yang angkot hanya sampai pukul 15.00 wib, banyak anak tak sabar menanti saat bermain dengan Teman-temannya di lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Bahkan, banyak juga anak yang ortunya tak mampu membekali makan siang.
“Dan bagi saya kualitas pendidikan itu tidak ditentukan oleh lamanya belajar di sekolah, apalagi banyak sekolah di Indonesia yang sarana dan prasarananya tak memadai untuk anak betah di sekolah,”tuturnya.
Kecuali lanjut Retno, aturan tersebut diterapkan di sekolah tertentu yang secara sarana dan prasarana bermain, beribadah, istirahat memadai, termasuk memiliki kantin yang sehat dan layak.(Rifai)
