BANDUNG,(Fokuspantura.com),- Anggota Komisi 5 DPRD Propinsi Jawa Barat, Eryani Sulam, meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, agar terus melakukan perbaikan dalam melaksanakan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) yang masih ditemukan beberapa masalah.
Kendati secara umum, pelaksanaan PPDB Online di Jawa Barat dapat terkendali, namun pihaknya masih menemukan keluhan warga Jawa Barat terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru baik dari jalur prestasi maupun zonasi.
Menurutnya, pada pelaksanaan PPBD Online jalur prestasi, hendaknya Disdikbud Jawa Barat, memperhatikan usulan dan pemetaan kuota masing-masing sekolah tanpa harus dibatasi, karena dengan membatasi kuota, maka menimbulkan masalah baru.
“Beberapa sekolah favorit di Indramayu dan Cirebon, animo masyarakat begitu besar untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan berkualitas, namun hampir separoh dari pendaftar mereka tidak diterima,” tuturnya.
Kondisi tersebut menjadi keluhan masyarakat ketika dalam pelaksanaan PPDB, panitia telah menerima sampai 1.000 pendaftar sementara kuotanya hanya 350 siswa yang ditetapkan Disdikbud Jabar.
Dampak dari pembatasan kuota tersebut, maka harapan besar masyarakat pupus sudah untuk menuruti keinginan anak terhadap sekolah tujuan.
“Hendaknya dalam rapat penentuan kuota memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana sekolah, artinya ketika sekolah tersebut ruang belajarnya banyak yang tidak terpakai, jangan ada pembatasan kuota siswa, saya mendengar sekolah dibatasi maksimal hanya 12 rombel,” terang Politisi Partai Nasdem Propinsi Jawa Barat ini.
Terhadap pola PPDB Jalur Zonasi, beberapa keluhan yang diterima masyarakat adalah ditemukannya numpang KK sebagian terjadi hampir di beberapa daerah. Kondisi tersebut menggerus semangat masyarakat yang memiliki kedekatan dengan sekolah. Apalagi penentuan jarak ideal antara sekolah satu dengan yang lainnya tidak sama. Misalnya di SMA A jarak yang diterima kisaran 1,3 km, tapi disekolah B bisa diterima dengan jarak 3,1 km. Perbedaan jarak ini yang juga membingungkan panitia dilapangan, sehingga menjadi keluhan pihak sekolah.
“Lagi lagi jalur zonasi ini ada pembatasan kuota juga, sehingga panitia kesulitan untuk melakukan seleksi secara seksama,” terang Bacaleg DPR RI Partai Nasdem Dapil Jabar 8 ini.
Ia menegaskan, temuan numpang KK perlu ditinjau ulang, karena dapat mengundang kerawanan pada proses seleksi PPDB online. Maka dibutuhkan proses verifikasi yang super ketat, agar kinerja Panitia PPDB benar – benar memiliki integritas yang diharapkan.
“Jangan ada permainan yang sangat mencolok,” pungkasnya.
