INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum dapat diukur dari keberhasilan tiga faktor utama yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli. Namun jika dikorelasikan dengan fakta yang terjadi terutama pendidikan politik di Kabupaten Indramayu sudah sangat menghawatirkan dan tidak layak jika media saat ini ramai ramai menulis IPM Indramayu terbaik 1 di Jawa Barat.
Praktisi Hukum dan Pemerhati Sosial Kabupaten Indramayu, Dudung Badrun, menepis keberhasilan IPM sektor pendidikan politik yang terjadi belakangan ini, pasalnya fakta masih dikotomi oleh praktek – praktek yang mengarah pada kebencian, paling bersih sendiri, sosok ambigu dan menganggap orang lain miskin prestasi sangat nyata didepan mata.
“Jika IPM Indramayu berhasil, coba dikorelasikan dengan fakta pendidikan politik yang terjadi ahir ahir ini,” tuturnya dalam ungkapan disebuah media sosial, Kamis 7 Nopember 2024.
Dudung menyentil langkah politik Anggota DPR RI Fraksi PKB, Dedi Wahidi, dalam kesempatan berpidato mengatakan bahwa ia telah berhasil membangun jalan dalam jumlah besar, maka atas pernyataan tersebut masyarakat yang mendengar ramai ramai mengatakan pembangunan jalan itu menggunakan uang negara berasal dari rakyat bukan uang Dedi Wahidi.
Begitu juga ketika rombongan Bupati Nina Agustina lewat di jalan Sukra – Tegaltaman, masyarakat menyambut dengan berdiri dipinggir jalan sambil mengacungkan dua jari yang berbeda dengan kemauan Nina Agustina yang tiga jari.
Menurutnya, jika mengakui keberhasilan pendidikan politik di Kabupaten Indramayu seiring peningkatan satu digit, maka haruslah diakui pula jika rakyat banyak yang berani kritis dan menyatakan pilihan berbeda serta dalam pilkada rakyat memilih dengan riang gembira sesuai dengan pikiran yang sehat ( normal ) dengan konsekwensi sesuatu yang wajar sekiranya Nina Agustina cukup satu periode saja.
Akan tetapi, jika dipaksakan Paslon Nina Agustina dengan ilmu harus menang, maka sudah tergambar duka masyarakat berkepanjangan berdasarkan fakta sebagai berikut :
Pertama, masyarakat Indramayu disuguhkan contoh sosok Bupati menjadi penguasa otoriter.
Kedua,mengajarkan rakyat melakukan pembangkangan karena arogan penguasa/pejabat dan komunikasi yang sakit dengan mempertunjukan sebagai orang kuat dengan melakukan tindakan yang sepele menjadi penting dan kontra produktif. Dampak medsos yang memuat prilaku Nina Agustina menjadi ledekan yang sekarang viral dan ngetren dalam pertemuan di masyarakat di seantero wilayah Indramayu. Maka jangan kaget jika ada diksi yang mengatakan,Sira anake sapa!.
Ketiga,menjadikan hukum menjadi instrumen melakukan penindasan untuk memperkokoh penguasa yang otoriter yang dapat berdampak buruk terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.
“Hipotesa diatas bisa keliru dan dapat dibantah jika tidak sependapat dan dapat dilengkapi jika sependapat,” pungkasnya.
Santer diberitakan, Pemkab Indramayu telah menduduki posisi nomor 1 Jawa Barat sebagai daerah dengan capaian angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang melonjak pada tahun 2023 kemarin. Walaupun fakta-fakta data yang diperoleh capaian IPM Kabupaten Indramayu tahun 2023 pada posisi urutan 22 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.(Red/FP).
