INDRAMAYU, (Fokuspantura.com), Road Show Bazar Politik Demokrasi Jabar, menjelang Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang diyakini akan dapat meningkatkan angka partisipasi kehadiran pemilih pada pelaksanaan Pilgub Jabar nanti. Berbagai kegiatan dalam bentuk program seremonial terus dilakukan lewat alokasi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Seperti yang dilakukan Kesbangpol Jabar bekerjasama dengan Pemda Indramayu, Minggu(22/4/2018) di Alun-alun Pemkab Indramayu kemarin.
Namun, apakah kegiatan yang dikemas dengan jalan santai itu dapat memberikan nilai positif, ketika angka partisipasi kehadiran masyarakat pada Pilkada sebelumnya hanya sekitar 55 persen dan target Pilgub Jabar ini KPU Indramayu menargetkan angka partisipasi pemilih hingga 72,7 persen, ketika bentuk sosialisasi kepada masyarakat semua bersifat program seremonial.
Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran Fokuspantura.com di beberapa desa, masih ditemukan masyarakat atau pemilih yang belum mengetahui adanya pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018 mendatang.
“Saya tidak tau kapan Pilihan Gubernur Jawa Barat dilaksanakan apalagi nama-nama calonnya,” ungkap Fariyah warga Kecamatan Bolongan.
Bahkan, saat Anggota DPR RI, Ono Surono menyampaikan pertanyaan dihadapan ratusan peserta Aerobic kemarin di GOR Singalodra, Indramayu tentang kapan Pilgub Jabar itu bakal dilaksanakan, hanya dua, tiga orang yang tau agenda Pilkada tersebut dengan hadiah doorfrize Rp200 ribu. Fakta itu justru lebih mengejutkan ketika sosialisasi Pilkada ini, media massa baik cetak dan online tidak diberikan ruang penuh untuk melakukan sosialisasi. Bahkan salah satu Anggota KPU Indramayu saat diwawancarai terkait anggaran yang disiapkan untuk mendongkrak sekitar 20 persen peningkatan angka partisipasi pemilih tidak mengetahui jumlah anggarannya, maka disini bisa dibayangkan bentuk ketidak terbukaan dari Komisioner KPU Indramayu yang tidak memahami anggaran atau memang pura-pura tidak tau, padahal Sekretariat KPU Indramayu saat dikonfirmasi di ruangannya mengaku pagu RKA semua kegiatan sudah disampaikan kepada seluruh Komisioner KPU. Tetapi faktanya KPU Indramayu gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh kelompok pemilih dari semua lini pun dalam bentuk program seremonial hingga menyedot anggaran ratusan juta rupiah.
Road Show Bazar Politik yang dihadiri Kepala Kesbang Linmas Jabar Rudi Ganda Kusuma, Komisioner KPUD Kab. Indramayu Erwanto, Panwas Kabupaten Indramayu, Sunardi dan peserta gerak jalan santai terdiri dari ASN, BUMN, TNI/POLRI, ORMAS, OKP & lapisan masyarakat sekitar 100 orang diduga hanya seremonial dan pemborosan anggaran negara saja.
Kendati kegiatan tersebut dikemas dengan jalan santai dengan route, Alun-alun Indramayu, Jalan Cimanuk, Jalan DI Pandjaitan, Jalan Jendral Sudirman dan Finish di Alun-alun Indramayu, selanjutnya peserta hiburan dan mendapat undian door freez.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan figur calon pemimpin cukup menentukan keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
“Kalau tidak terlalu banyak figur yang bertarung, masyarakat bisa jenuh dan tidak mempunyai pilihan,” katanya seperti dilansir AyoBandung belum lama ini.
Sementara orang yang tidak menggunakan hak pilihnya bisa jadi karena terbentur oleh keadaan. Pada Pilgub Jabar 2013, banyak industri tidak meliburkan karyawannya, sehingga buruh terpaksa harus rela tidak datang ke TPS karena harus bekerja.
Potensi Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2018
Dalam pelaksanaan pilkada 2018, sama halnya dengan pilkada serentak 2017. Pemerintah mengeluarkan peraturan hari pencoblosan dijadikan libur nasional.
Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya tanpa dibebani dengan kewajiban kerja. Namun pertanyaannya, efektifkah aturan tersebut? Bagi sebagian masyarakat mungkin efektif, tapi yang lain bisa jadi sebaliknya.
Contohnya, seorang wartga bekerja di satu kabupaten/kota yang sama bisa menggunakan hak pilihnya di balik bilik suara. Namun, lain halnya bila seorang warga yang bekerja berlainan kabupaten/kota. Libur satu hari tidak akan mempunyai waktu cukup untuk pulang kampung guna menggunakan hak pilihnya.
“Untuk pulang kampung saja butuh dana tidak sedikit. Pulang kampung kan akan butuh biaya perjalanan. Belum lagi besoknya tetap harus kembali bekerja,” ujar Direktur Institute Tranformasi Sosial (Intras) Iwan Setiawan.
Kondisi tersebut berpotensi angka partisipasi masyarakat dalam pilkada 2018 bisa saja kembali merosot. Belum lagi ditambah tidak adanya TPS khusus seperti di rumah sakit, mengingat hanya ada di lapas.
Masalah lainnya, penentuan DPT yang diambil dari penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-elektronik.
Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) per 31 Desember 2016, tercatat jumlah penduduk Jabar sebanyak 43,74 juta jiwa. Sedangkan agregat daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak 2018 di 16 kabupaten/kota dan satu provinsi sebanyak 31,76 juta orang. Terdiri dari 16,08 juta pemilih pria dan 15,68 juta pemilih wanita.
Artinya, terdapat lebih dari 72% penduduk yang akan menjadi pemilih dalam pilkada serentak 2018 di Jabar.
Namun, hingga Februari 2017 masih terdapat sekitar 1,37 juta penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik. Sedangkan yang belum dicetak KTP-elektroniknya sebanyak 1,43 juta orang. Ada pula datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam, serta datanya masih dalam proses penunggalan.
Dalam hal ini, Dinas Kependudukan Jabar berupaya untuk melakukan percepatan perekaman dan perbaikan data, mengingat penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik tidak akan mendapat panggilan memilih.
Muradi kembali berpendapat masalah lain bisa mempengaruhi masyarakat baik dari penyelenggara pemilihan, situasi politik, sampai masalah figuritas.
Makin banyak calon yang terjun, membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat mempunyai banyak pilihan.
“Golput bisa terjadi karena masyarakat tidak mempunyai pilihan yang sesuai kriterianya, makanya kualitas kandidat harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara. Ia mengatakan partai sebagai ujung tombak penentuan kandidat harus benar-benar pandai memilih calon yang dilempar ke masyarakat.
“Makanya partai harus berpatokan pada survei, untuk mengukur sejauh mana kualitas calon yang diusung,” ujar Iswara.
Menekan Angka Golput
Survei yang dilakukan oleh SMRC beberpa waktu lalu, sebanyak 74,5% masyarakat belum menentukan pilihannya. Angka yang cukup tinggi dan bisa berpotensi golput.
Dalam hal ini, kata Muradi, semua pihak harus turut berperan dalam menekan agar masyarakat bisa menentukan pilihannya.
Partai sebagai mesin politik kandidat harus berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat bila calon yang diusung mempunyai visi dan misi sesuai harapan publik.
Pun KPU sebagai penyelenggara harus melakukam sosialisasi yang menyeluruh, baik sosialisasi terkait waktu penyelenggaraan termasuk meyakinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya.
KPU menargetkan angka partisipasi masyarakat bisa menembus angka 70%. Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menyebut berbagai inovasi dilakukan.
Beberapa langkah telah disipkan oleh KPU untuk menggenjot angka partisipasi masyarakat mulai dari melakukan sosialisasi di 33 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jabar, serta membangun jaringan dengan komunitas peduli pemilu.
“Kami juga melakukan beberapa inovasi, seperti akan membentuk voters service center,” kata Yayat.
Voters service center yang dimaksud berbentuk call center, pusat pelayanan informasi pilkada, penggunaan aplikasi berbasis Android dan iOS yang diperlombakan, dan penyebaran informasi pilkada melalui SMS gateway.
Namun dari semua upaya yang dilakukan, menyadarkan masyarakat merupakan hal penting yang harus dilakukan.
