INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua Komisi 2 DPRD Indramayu, Dalam, angkat bicara terkait sengkarut persoalan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Indramayu yang terus menjadi momok serius petani setiap tahun. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah daerah (Pemda) Indramayu selama ini, akan terus terjadi jika sitem internal tidak dibangun secara baik.
“Kalau mau membenahi urusan pupuk bersubsidi ini harus dari bawah dan kita duduk bersama,” kata Dalam saat dimintai pendapat terkait masalah pupuk di Gedung DPRD Indramayu, Rabu(6/1/2021).
Menurutnya, saat ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani Indramayu jika pemerintah masih menggunakan pola penyusunan RDKK yang diusulkan oleh Kelompok Tani (Poktan). Tetapi urusan berapa kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kabupaten Indramayu harus berdasarkan luas hamparan pertanian yang ada saat ini. Artinya jika saat ini lahan pertanian produktif di Kabupaten Indramayu 90 ribu hektar maka pemerintah menyiapkan cadangan pupuk bersubsidi tersebut sejumlah itu.
BACA JUGA : Tata Kelola Pupuk Petani Indramayu Amburadul
Tetapi fakta yang terjadi saat ini, pemerintah meminta data usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang muaranya ada pada kelompok tani (Poktan), dimana keberadaan Poktan di Desa saat ini bisa dibayangkan SDM yang ada seperti apa. Selanjutnya dari Poktan diusulkan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kepada BPP Pertanian Kecamatan masing – masing dan diinput ke tingkat Kabupaten untuk dijadikan keputusan daerah untuk usulan kebutuhan ke pemerintah.
“Dari sini kita mulai, apakah Poktan kita sudah benar menginput data kebutuhan pupuk petani, bahkan kadang kelompok tani tidak valid, data RDKK asal – asalan, sehingga pantas saja disalah satu desa tidak sama dengan kondisi lapangan, ujungnya input data asal tembak,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, kata Dalam, Dinas Pertanian sudah harus memulai revitalisasi Poktan secara menyeluruh, lakukan re-generasi kelompok tani secara jelas, lakukan pembinaan dalam hal input data RDKK sehingga persoalan tersebut tidak setiap tahun terjadi adanya keluhan tentang kelangkaan pupuk bahkan sampai harga pupuk mahal.
Ia menegasakn, jika pemerintah dalam mengalokasikan kebutuhan distribusi pupuk bersubsidi masih berdasarkan e-RDKK yang mana instrumen Poktan tidak segera dibenahi, tetap saja tidak akan menghasilkan solusi untuk perbaikan tata kelola pertanian di Kabupaten Indramayu yang saat i ni masih menyandang daerah pensuplai pangan nasional.
“Jadi data usulan subsidi pupuk itu bukan berdasarkan e-RDKK nanti akan tetap rancuh dan harus dimulai berdasarkan hamparan luasan pertanian secara menyeluruh di Kabupaten Indramayu,” terang Politisi PKB Indramayu ini.
BACA JUGA : Harga Pupuk Meroket, Wamti Desak Pupuk Kujang Turun Tangan
Ia mencontohkan, usulan alokasi kebutuhan pupuk di Indramayu yang disampaikan Dinas Pertanian per 5 Januari 2021 misalnya, pupuk urea sebanyak 42.689 ton, SP-38 sebanyak 298 ton, pupuk ZA1.129 ton dan NPK sebanyak 23.996 ton. Sementara kita ketahui dalam laporan penggunaan lahan di Kabupaten Indramayu menyebutkan lahan sawah dengan irigasi teknis itu sebanyak 68.963 hektar, lahan irigasi setengah teknis seluas 17.257 hektar, lahan sederhana seluas 9.905 hektar lahan irigasi non PU sebanyak 16 hektar dan lahan tadah hujan seluas 20.772 hektar. Jumlah keseluruhan lawan sawah 110.913 hektar.
“Bagaiman mungkin hamparan sawah 110 ribu hektar usulan alokasi pupuk bersubsidi hanya 42 ribu ton ? , ini persoalan yang harus dibedah secara terbuka dan bersama – sama,” tandasnya.
Ia berharap, eksekutif dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu sudah saatnya menata diri guna melakukan perbaikan secara bersama – sama guna mengurangi kekecewaan petani atas persoalan Pupuk yang sengkarut setiap tahun terjadi.
“Kalau di Gudang Lini banyak stok dan kami percaya, tetapi ada sistem yang harus dibenahi di internal eksekutif,” paparnya.
