MAJALENGKA,(Fokuspantura.com),- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto mengatakan di Pilkada serentak 2018, rekapitulasi suara tidak ada lagi di tingkat desa, namun langsung dibawa ke tingkat Kecamatan, direkap di tingkat kecamatan, dan C1 diserahkan langsung kepada saksi dari Panwas.
“KPPS tidak memberikan C1, sanksinya pidana,”kata Harminus Koto saat sosialisasi Pengenalan Kelembagaan Pengawas Pemilu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2018 di Gedung Graha Sindangkasih Majalengka, Rabu (26/07)
“Diharapkan Persoalan penggelembungan suara dan persoalan mencuri suara lawan tidak terjadi lagi karena Bawaslu hari itu juga merekap sampai tingkat Provinsi,”ungkap Harminus Koto.
Dikatakan dia,pada pilkada Kabupaten/kota hingga Pilpres 2019, masyarakat akan dihadapkan kepada suasana pemilihan pemimpin baik tingkat kabupaten/kota,gubernur hingga presiden.Oleh karenanya,dalam waktu dekat, Bawaslu Jabar sudah melantik Panwas di 27 Kabupaten/Kota.
“Perubahan-perubahan yang terjadi di Pilkada lima tahun yang lalu, tidak sama, UU nya sudah berbeda. Dalam kelembagaan Bawaslu saja, maka sumber daya manusia, Bawaslu satu TPS satu pengawas.Persoalannya, harus selesai di tingkat TPS dan tidak berdampak terhadap TPS lain, sehingga yang tidak bermasalah tidak ikut bermasalah,”jelas Koto.
Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Karna Sobahi mengatakan meskipun Panwaslu Kabupaten Majalengka secara formal belum terbentuk dan 18 Agustus baru akan dilantik, namun Pemkab Majalengka akan membantu untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati Majalengka.
“Munculnya kesadaran kepada bangsa kita tentang arti demokrasi semakin menunjukan kedewasaan bangsa kita dalam demokrasi dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 di Jawa Barat,”ujar Wabup Karna.
Dikatakan dia, hal ini sangat memerlukan kesiapan dari Panwascam, Panwaslu hingga Bawaslu yang telah teruji dua kali Pilkada 2008 dan 2014 yang sangat kondusif baik teknis penyelenggaraan oleh KPU maupun pengamanan oleh Kepolisian dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
“Konsolidasi tingkat lokal menjadi krusial dalam konsolidasi tingkat nasional, baiknya penyelenggaraan Pilkada akan berdampak luas dalam seluruh sendi kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Semua lapisan masyarakat termasuk insan pers agar bersama-sama mengawal Pilkada agar berlangsung aman dan demokratis,”pesan Wabup Karna.(Anugraha)
