INDRAMAYU,(Fokuspantura),- Target Pemprov Jabar untuk pembangunan 100 ribu unit rumah tidak layak huni (rutilahu) sampai 2018 ini sudah melebihi jumlah yang dicanangkan. Program bantuan rutilahu itu merupakan gabungan program bantuan Pemprov Jabar, pemerintah pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pantauan Fokuspantura menyebutkan, pelaksanaan bantuan Rutilahu di kabupaten Indramayu tahun 2017 ini, diselenggrakan oleh Kimpraswil Propinsi Jawa Barat, bekerjasama dengan Kodam III/Siliwangi yang sudah berjalan beberapa pekan kemarin. Namun program inisiasi dua Partai Politik DPRD Propinsi Jawa Barat itu, banyak menuai catatan penting untuk dievaluasi pelaksanaanya. Pasalnya dibeberapa obyek penerima bantuan terjadi beberapa persoalan serius, dari proses distribusi material, pelaksanaan pembangunan hingga adanya perubahan penerima manfaat.
“Bantuan rutilahu itu merupakan usulan dari aspirasi Parpol sejak tahun 2014 bahkan semula hampir tak direalisasikan,”ungkap Sandi Jaya Pasha baru-baru ini.
Dikatakannya, jika merujuk pada usulan awal, jumlah desa yang diusulkan melalui tim yang dibentuk, sebanyak 43 desa se-Kabupaten Indramayu, dengan kuota masing masing desa sebanyak 20 unit rutilahu. Namun realisasi yang dilaksanakan tahun 2017 ini, pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah rutilahu yang diterima saat ini.
Menurutnya, berdasarkan hasil kordinasi dengan pimpinan Fraksi DPRD Propinsi Jawa Barat, bahwa Nota Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) untuk program Banprov Rutilahu itu dilakukan oleh Dinas Kimprawil Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III Siliwangi sesuai dengan usulan dan proposal yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
“Yang saya tau, penerima bantuan Rutilahu harus sama dengan usulan yang dulu pernah kami perjuangkan dan jawaban itu pula atas kordinasi dengan Pimpinan Fraksi di DPRD Jabar,”terang Pasha.
Sementara itu, Sebanyak 18 warga miskin di Desa Tanjakan, Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
Pantauan dilapangan, sebagian penerima rutilahu sudah mulai dikerjakan. Salah satunya di blok Banji RT 12/03 milik ibu Cati. Yang sebelumnya tidak layak huni, kini sudah dibangun meski tampak belum sepenuhnya jadi lantaran pasokan materialnya terjadi keterlambatan.
Pelaksana Program Rutilahu, Sokib, mengungkapkan pihaknya hanya melaksanakan pembangunan saja. Adapun untuk pasokan material jika sudah ada, maka rumah penerima rutilahu langsung dikerjakan.
“Tidak menerima dana hanya materialnya saja”, ucapnya.
Ia mengaku, pasokan material untuk penerima rutilahu agak sedikit terjadi keterlambatan. Hal tersebut tentu saja dapat menghambat pekerjaan.
“Kami harap, tidak ada keterlambatan dalam pasokan material. Sehingga para pekerja bisa bekerja secara maksimal”, ucapnya.
Informasi yang diperoleh Fokuspantura, di Kecamatan Krangkeng terdapat 4 desa yang menerima bantuan rutilahu dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa barat. Diantaranya, Desa Tanjakan, Desa Krangkeng, Desa Kapringan Dan Desa Dukuh Jati.
Ditempat lain. Kari warga Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, orang tua penerima Rutilahu mengungkapkan hal yang sama jika selama ini pihaknya hanya menerima bantuan berupa material dari Kuwu Desa setempat, seperti pasir, bata, asbes dan semen. Sementara untuk tenaga kerja ia kerjakan sendiri bersama anak yang menerima program bantuan tersebut.
Terpisah, Pasi Teritorial Kodim 0616/Indramayu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengungkapkan, program bantuan rutilahu yang diterima di kabupaten Indramayu tahun 2017 ini sebanyak 38 Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Jumlah itu kata Pasiter masing-masing titik mendapatkan 18 unit rutilahu yang akan dikerjakan.
“Kecuali untuk Desa Penganjang, Kecamatan Sindang hanya 10 rumah,”ungkapnya dalam pesan Whatsapp.
Ia membantah, jika bantuan yang diterima masing-masing titik sebanyak 20 unit rutilahu yang harus dilaksanakan. Menurutnya ketentuan jumlah Rutilahu tersebut berdasarkan alokasi anggaran yang diterima dari APBD Propinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengungkapkan, Pemprov Jabar pada ahir 2017 ini sudah membangun 126 ribu rutilahu, jumlah itu sudah melebihi target yang dicanangkan 100 ribu Rutilahu pada tahun 2018.
Menurutnya, 126 ribu rumah tidak layak huni di Jawa Barat sudah diperbaiki melalui program Rutilahu Pemprov Jawa Barat dan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Kemen PUPERA.
“Sampai saat ini 126 ribu rumah yang sudah diperbaiki dalam lima tahun. Melebihi target yaitu 100 ribu rumah atau 20 ribu rumah per tahun,” ujarnya kepada wartawan.
Sebanyak 126 ribu rumah terdiri dari 31.463 unit rutilahu pedesaan, 8.177 unit rutilahu perkotaan, 60.712 unit BSPS Kementerian PU Satker Strategis, 10.443 unit BSPS Kementerian PU Satker Jabar, 2.424 unit DAK, serta 3.547 unit dari APBD Kabupaten/Kota
