INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kepala Daerah bersama DPRD Indramayu telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Indramayu tahun anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat,9 Agustus 2024.
Penandatanganan kesepakatan KUA PPAS APBD Indramayu tahun 2025 tersebut tanpa dihadiri dan tidak ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD Indramayu, tetapi di wakili oleh Sekda Aep Surahman bersama Wakil Ketua DPRD, Sirojudin dan Amroni.
Dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Indramayu yang dibacakan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Sirojudin, mengatakan, penyampaian laporan hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran terhadap KUA-PPAS APBD Indramayu tahun anggaran 2025 didasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat(2) PP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang pada intinya mengatur bahwa kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua pada bulan Agustus.
“Alhamdulillah serangkaian proses pembahasan telah terselesaikan merujuk pada ketentuan aturan tersebut, hari ini insyaallah akan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Indramayu,” kata Sirojudin membacakan hasil kerja Banggar.
Menurutnya, asumsi dasar APBD Indramayu tahun 2025 merupakan RKPD dan implementasi tahun ke 4 RJPMD Kabupaten Indramayu tahun 2021 – 2026. Dimana target sasaran pembangunan dan branding daerah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2021 – 2026 adalah Menuju Indramayu Lumbung Pangan Nasional berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya lokal secara dominan di Kabupaten Indramayu baik itu sumber daya alam sektor pertanian, peternakan dan perikanan maupun sumber daya manusia yang mendominasi pada tiga sektor tersebut.
Dalam pencapaian identitas daerah, Pemkab Indramayu telah melakukan beberapa tahapan diantaranya tahap penguatan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi menuju Indramayu lumbung pangan nasional, tahap penguatan infrastruktur menuju Indramayu lumbung pangan nasional, tahap kwalitas produksi hasil pertanian dan perikanan menuju lumbung pangan nasional, tahap peningkatan nilai tambah produk menuju Indramayu lumbung pangan nasional dan tahap nasionalisasi produk pangan Indramayu.
Diharapakan, sektor pertanian sebagai potensi utama Kabupaten Indramayu dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena dengan upaya penguatan ekonomi daerah yang berbasis sektor pertanian mampu melakukan pergeseran dari sektor hulu produksi pangan kearah sektor hilir berupa industri produk – produk turunan, maka secara otomatis dapat berdampak pada peningkatan nilai pangan.
“Namun demikian proses ini memerlukan dungan infrastruktur yang memadai khususnya dukungan secara langsung pada upaya peningkatan kwalitas produksi dan perubahan rantai nilai serta jaringan pemasaran, kuncinya ada pada pelaku ekonomi saat ini untuk meningkatkan nilai tambah bagi produksi pangan, maka dibutuhkan SDM pelaku ekonomi yang memadai,” tuturnya.
Dijelaskanya, pada APBD 2025 nanti, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp153,5 miliar, salah satunya untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana irigasi. Oleh karenanya, Badan Anggaran memahami dan mendukung pengalokasian anggaran tersebut dalam rangka menunjang peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Indramayu sebagaimana janji Bupati Nina Agustina akan membangun jaringan irigasi tersier untuk mengairi lahan pertanian seluas 108 ribu hektar dengan program kegiatannya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.
“Tema RKPD tahun 2025 ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran arah kebijakan yang tertuang dalam RJPMD khususnya misi ke 7 meningkatkan ekonomi dan saya saing melalui pengelolaan potensi unggulan daerah dengan tujuan berkembangnya ekonomi masyarakat dan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah,” tuturnya.(Red/FP).
