• INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan maksud meningkatkan kesejahteraan para nelayan, dengan adanya aturan yang ketat dianggap kurang tepat. Pasalnya, proses administrasi yang cukup sulit untuk ditempuh ditambah adanya pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis solar, ditambah lagi adanya pungutan yang dilakukan oknum, kerap menjadi kendala dan menyulitkan nelayan kecil untuk beraktifitas melaut secara optimal.

Atas permasalahan tersebut ratusan warga Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Eretan Raya (ANTER) menggelar aksi damai di depan tiga institusi yakni Kantor Diskanla Kabupaten Indramayu, Pendopo Indramayu dan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Senin, 22 Januari 2024.

“Kuota dibatasi, pembuatan admistrasi sulit dan ada juga pungutan, jelas sangat menyulitkan nelayan tradisional,” ujar Koordinator Aksi ANTER, Supriyanto atau yang akrab disapa Supri.

Supri menegasakan, kebijakan pemerintah dinilai tidak berimbang, salah satunya terhadap nelayan, dimana untuk mendapatkan layanan BBM subsidi nelayan harus memiliki barcode, namun kenyataannya barcode tersebut tidak dapat digunakan di Satasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) peluang nelayan kecil atau nelayan tradisional untuk mendapatkan BBM sangat kecil, karena tergeser oleh keberadaan prahu-prahu besar. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah agar segera merevisi Undang Undang atau regulasi apapun yang berkaitan dengan BBM Subsidi untuk nelayan.

“Undang Undang itukan buatan manusia, kapan pun bisa dirubah jika sekiranya kurang tepat, kecuali aturan Tuhan contohnya Al Qur’an yang tidak bisa dirubah oleh manusia,” tegasnya.

Menanggapi permasalanan tersebut, Ketua DPRD Indramayu, H. Syaefudin, menyambut baik kehadiran peserta aksi di depan gedung DPRD dan memberi ruang diskusi kepada perwakilannya guna beraudensi langsung di dalam gedung.

“Kami persilahkan perwakilannya 10 orang untuk berdiskusi didalam, adapun peserta lainnya beristirahan di sekitar gedung DPRD,” kata Syaefudin di hadapan peserta aksi damai.

Syaefudin juga mengatakan, selaku perwakilan rakyat, DPRD Indramayu menampung segala bentuk aspirasi termasuk apa yang disampaikan nelayan Eretan pada hari ini, dalam hal ini negara harus hadir guna menindak lanjuti permasalahan BBM Subsidi bagi nelayan agar tidak membuka ruang bagi oknum tertentu dan melalui birokrasinya menata kembali regulasi yang sudah dikeluarkan tentang layanan BBM Subsidi tersebut.

“Kami minta Diskanla melakukan koordinasi dengan BPH migas, sekaligus mendata kembali jumlah nelayan dan kapasitas perahu yang digunakan sehingga kuota BBM Subsidi dapat disesuaikan,” tandasnya. (Jaya Mulya/FP).